“Saat ini kerja sama yang di bangun sudah cukup baik, pemerintah daerah menyediakan lahan untuk transmigram sesuai dengan yang di sepakati dalam ketentuannya,” kata Retno saat meninjau lokasi transmigran.

Sedikitnya, ada 50 Kepala Keluarga (KK) dari 5 kabupaten/kota di DIY yang mengusulkan untuk di transmigrasi. Kendati demikian, Retno tidak menyebutkan berapa jumlah usulan masing-masing kabupaten dan kota tersebut lantaran harus disesuaikan dengan besaran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masing-masing.

“Untuk di bulungan sendiri, warga DIY yang mengikuti program transmigrasi terdapat di daerah SP 3, SP 6 dan SP 8. Namun tidak menutup kemungkinan di daerah lain juga ada, karena setiap tahunnya warga kami ada yang mengikuti transmigrasi,” ungkap ibu yang ramah senyum itu.

Apalagi, transmigran tersebut sebagian besar adalah petani yang tidak memiliki lahan permanen di daerah asalnya. Sehingga ketika sampai ke lokasi yang di maksud langsung lahan seluas 2 hektare sudah siap untuk digunakan. Retno menyebutkan, lahan tersebut terdiri dari 1 hektare lahan untuk rumah dan perkarangan, sedangkan 1 hektare lainnya di peruntukkan sebagai lahan usaha.

“Justru dengan tidak memiliki lahan, mereka punya niat dan motivasi yang tinggi untuk menjadi transmigran,” tambah dia.

Dia berharap, agar kerja sama dengan provinsi Kaltara tetap ada, khususnya dalam hal transmigrasi. “Transmigran ini juga memiliki jaminan hidup yang di atur oleh UU. Ini harus dilakukan oleh pemerintah penerima transmigrasi, karena secara otomatis mereka (transmigran, red)  telah menjadi warga daerah yang di tuju,” tuntas Retno.

Pewarta :
Editor : Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2026