Balikpapan (Antara News Kaltara) - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie memaparkan 4 persoalan utama di wilayan perbatasan negara, terutama di Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Demikian disampaikan Irianto saat memberikan materi dalam rapat pimpinan (Rapim) di depan puluhan komandan satuan dan perwira TNI AD lainnya di jajaran Kodam VI/Mulawarman, Rabu (08/02) kemarin.
Irianto mengatakan, ada 4 permasalahan urgen di wilayah perbatasan yang perlu menjadi perhatian serius. Yaitu, persoalan peredaran narkoba dari Malaysia yang masuk ke Indonesia, masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI), keamanan wilayah laut serta mengenai kebutuhan pokok masyarakat di perbatasan yang masih bergantung dengan Negara tetangga.
Dipaparkannya, peredaran narkoba di Kalimantan, baik Kaltim maupun Kaltara sudah sangat mengkhawatirkan. Banyaknya jalur tikus di perbatasan Indonesia – Malaysia di Kaltara, menyebabkan dengan mudahnya barang-barang illegal termasuk narkoba masuk ke Indonesia.
“Ada ribu jalur tikus di perbatasan. Bahkan data yang kami peroleh ada sekitar 14.000 jalur tikus di sepanjang 1098 kilometer perbatasan kita. Dari situ, barang-barang illegal, mulai narkoba, minuman berakohol, dan lain-lainnya masuk ke Indonesia lewat Kaltara,†ungkap Irianto.
Keberadaan pasukan TNI AD di perbatasan, kata Irianto sangat bermanfaat. Terbukti beberapa kali, bekerjasama dengan aparat keamanan dalam hal ini Polri menggagalkan masuknya barang illegal, termasuk narkoba dari Malaysia.
“Pengguna narkoba di Kaltim dan Kaltara sangat besar. Menurut data BNN Kaltim sdh ada puluhan ribu orang. Usianya juga beragam. Bahkan ada yang usia SD sudah menjadi pengguna. Ini sangat mengkhawatirkan,â€ujarnya.
“Bahkan yang lebih dikhawatirkan lagi, diindikasikan pihak Negara tetangga ada pembiaran masuknya narkoba ke Indonesia. Ini yang perlu diwaspadai,†lanjut Irianto.
Persoalan lain yang tak kalah penting, adalah masalah TKI. Ribuan bahkan ratusan ribu warga Indonesia bekerja di Malaysia. Tiap bulan, bahkan seminggu sekali ada deportasi melalui pintu perbatasan di Kaltara. Baik yang legal maupun illegal.
Masalah ketiga di perbatasan, disampaikan Irianto adalah mengenai keamanan perariran. Beberapa kali kasus penyanderaan, maupun perompakan kapal di laut perbatasan antara Malaysia – Indonesia – Filipina.
Irianto mengatakan, untuk mengatasi hal ini selain pengamanan yang diperkuat, juga perlu dibangun kerjasama yang baik antara ketiga Negara yang berbatasan ini. Salah satunya, masukan Irianto kerjasama perdagangan dan budaya.
Terakhir, persoalan yang harus mendapatkan perhatian serius adalah mengenai kebetuhan pokok di perbatasan. Di mana penyebab utama dari masalah ini adalah karena keterisolasian.
“Sudah menjadi masalah sejak bertahun-tahun, setiap awal tahun masyarakat di perbatasan kesulitan untuk keluar daerahnya. Hal ini karena subsidi ongkos angkutnya yang harus menunggu proses lelang. Saya sudah beberapa kali bertemu dengan Menteri Perhubungan, agar subsidi ini dengan sistem kontrak tahun jamak (multiyears),†ujarnya.
Selain itu, untuk jangka panjang Irianto mengusulkan langsung ke presiden agar dihibahkan pesawat untuk melayani masyarakat di perbatasan.
“Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan pokok, sudah dalam proses pembentukan Toko Indonesia di Perbatasan. Mudah-mudahan 2018 nanti sudah mulai beroperasi. Dengan toko Indonesia, masyarakat di perbatasan bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang tidak jauh beda dengan di kota-kota lain di Kaltara. Karena disubsidi,†jelasnya.
Bukan hanya itu, Irianto menambahkan, dalam hal kebutuhan bahan bakarminyak (BBM) sejak tahun kemarin telah didirikan APMS (agen penjualan minyak dan solar) yang langsung disuplay oleh pertamina. Dengan demikian harga BBM di Krayan, sama dengan di Nunukan ataupun di Tanjung Selor.
Dalam paparannya di depan Pangdam VI/Mulawarman Mayjend TNI Johny L Tobing, dan para peserta Rapim, mulai dari Danrem, para Komandan Kodim, Komandan Batalyon dan pimpinan satuan TNI AD lainnya se Kaltim, Kaltara dan Kalsel, Irianto juga menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan terkait dengan pembangunan pertahanan di Perbatasan.
Disebutkan Irianto, beberapa hal yang dilakukan antara lain pembangunan sarana jalan dan jembatan di perbatasan, peningkatan bandara perintis termasuk membangun bandara baru, peningkatan sarana dan prasarana dasar masyarakat, seperti rumah sakit di perbatasan, sekolah dan kebutuhan masyarakat lainnya.
“Melalui komunikasi dan koordinasi yang intens ke pusat, melalui berbagai kementerian Alhamdulillah banyak dana dari pusat yang mengucur ikut membangun perbatasan kita,†imbuhnya.