Jakarta (Antara News Kaltara) – Menteri Perdagangan (Mendag) RI, Enggartiasto Lukita memberikan lampu hijau untuk kemudahan perdagangan lintas batas antara Kalimantan Utara (Kaltara) dengan daerah tetangga di Negara Malaysia. Demikian disampaikan Mendag saat bertemu dengan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie di kantornya, Rabu (22/3).
Gubernur mengatakan, ada beberapa hal penting yang dibahas bersama Mendag RI. Di antaranya mengenai perdagangan lintas batas antara kedua daerah berbatasan. “Saya sudah ungkapkan mengenai kondisi perdagangan di perbatasan, serta bagaimana perdagangan lintas batas. Beliau sangat merespons, dan akan menindaklanjutinya dengan segera. Hal itu dibuktikan Menteri Enggar yang akan bertemu dengan Menteri Perdagangan Malaysia dalam forum internasional di Jepang,†kata Irianto usai bertemu Mendag RI.
Tak hanya itu, lanjut Irianto, bentuk keseriusan lainnya yang dibuktikan Mendag RI ialah langsung menugaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri ke Kaltara dan sekaligus ikut mendampingi gubernur bertemu dengan Ketua Menteri Sabah (Malaysia) pada 6 April nanti.
“Nanti Dirjen akan menghadiri Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) Kaltara, setelah itu akan bersama saya ke Sabah ketemu dengan Ketua Menteri Sabah. Salah satunya membicarakan perjanjian perdagangan lintas batas yang sudah ada sejak 1978 untuk direvisi,†ujarnya.
Harapannya, nanti akan terjalin kerja sama perdagangan antara kedua wilayah (Sabah, Malaysia dan Kaltara, Indonesia) yang saling menguntungkan. Tentunya dengan dukungan dari pemerintah pusat. “Jadi nanti perdagangan antara kedua wilayah ini tidak lagi sulit, tidak ada lagi perdagangan ilegal. Semua akan diatur regulasinya sehingga menjadi legal,†ungkap Irianto.
Selain membicarakan perdagangan lintas batas, Mendag RI juga menyampaikan, pihaknya berkomitmen penuh pada 2018 untuk membantu pembangunan Toko Indonesia di perbatasan. Di mana fokus pendiriannya di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. “2017 melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kita bangun Toko Indonesia di Krayan (Kabupaten Nunukan). Nah tahun depan dengan alokasi anggaran sepenuhnya dari pusat, akan dibangun lagi Toko Indonesia di perbatasan. Rencananya di Sebatik,†ungkapnya.
Selain fokus di Sebatik, Kemendag RI juga akan mem-backup Toko Indonesia di perbatasan lainnya. Termasuk yang sudah dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tahun ini di Krayan.
Hal yang tak kalah penting lainnya, lanjut Irianto, Mendag RI akan mengkoordinasikan dengan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Ekonomi) untuk mendorong Sebatik sebagai Daerah Otorita. Rencananya pada 2018 akan dimulai, tentunya dengan melakukan kajian. “Nantinya akan ada satu areal yang menjadi daerah bebas perdagangan, yang dibuka secara legal, seperti di Batam (Kepulauan Riau),†ujarnya. Hal ini termasuk yang diusulkan gubernur saat Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).
Untuk mempersiapkan rencana itu, pemerintah daerah segera mempersiapkan lahan dan fasilitas pendukungnya. “Yang terpenting sikap masyarakatnya, karena ini perlu adanya dukungan masyarakat juga,†kata gubernur. Pembangunan fisik, termasuk penganggaran, akan ditanggung pemerintah pusat mulai 2018.