Tanjung Selor (Antara News Kaltara) – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie menginstruksikan kepada setiap pimpinan Dinas Kesehatan (Dinkes) kabupaten dan kota untuk mendata jumlah tenaga dan alat kesehatan yang ada di tiap fasilitas kesehatan di wilayahnya. Ini dilakukan untuk memastikan kemampuan sumber daya kesehatan di Kaltara untuk menangani upaya penurunan tingkat kematian ibu dan anak yang cukup tinggi.

Berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, angka kematian ibu tercatat 305 per 100.000 kelahiran. Sementara tahun 2016 menunjukkan angka 4.834, di tahun 2015 angkanya mencapai 4.897, dan di 2014 angkanya 5.048. Ini berarti, setiap bulan ada 400 ribu ibu meninggal setiap bulan atau 15 ibu meninggal setiap hari.

Guna diketahui, penyebab tertinggi kematian ibu pada 2016, 32 persen diakibatkan perdarahan. Sementara 26 persen diakibatkan hipertensi yang menyebabkan terjadinya kejang, keracunan kehamilan sehingga menyebabkan ibu meninggal. Karena itulah, Kemenkes menggiatkan kepada bidan-bidan untuk melakukan deteksi dini risiko kehamilan. Kemenkes akan menyediakan alat untuk memperkuat bidan. Jadi, ketika ditemukan hipertensi, sudah dicegah sejak awal agar jangan sampai terjadi komplikasi. “Perlu didata jumlah dokter dan spesialisasinya, tenaga kesehatan pendukung lainnya, tenaga keperawatan, dan kekuatan serta kemampuan dari alat kesehatan yang dimiliki tiap daerah,” kata Irianto.

Selain mendata kuantitas tenaga kesehatan, Gubernur juga mengarahkan kepada setiap pimpinan Dinkes di kabupaten dan kota untuk mengetahui secara pasti penyebaran tenaga kesehatan tersebut. “Data yang akurat dan terpercaya itu penting. Salah satunya demi efektivitas anggaran, sehingga dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan urusan kesehatan tak lagi berdasarkan taksiran,” jelasnya.

Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, patut pula mempertegas keteguhan integritas dan dedikasi dari setiap tenaga kesehatan yang ada di wilayahnya. Ini berkaitan dengan kecepatan dan kemudahan layanan yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Apalagi, Irianto telah merencanakan untuk memulai prosedur layanan kesehatan 24 jam di sejumlah fasilitas kesehatan yang dinilai memadai.

“Layanan yang diberikan nantinya, selain 24 jam, juga didukung dengan fasilitas dan kualitas layanan yang maksimal. Minimal 500 orang kurang mampu di wilayah Kaltara ini ditargetkan dapat dibantu oleh layanan maksimal ini,” urainya.

Rencananya, layanan kesehatan dengan fasilitas maksimal dan berkualitas ini akan dimulai di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan. “Dimulai dari RSUD Tarakan, setiap orang kurang mampu yang sakit, diangkut dengan baik dan diberikan layanan kesehatan maksimal sejak dalam ambulans hingga ke ruang perawatan,” ungkap Irianto.

Setelah RSUD Tarakan dinilai mampu menjalankan program ini dengan baik, akan disusul RS lainnya di wilayah Kaltara. “Memang semua ini butuh proses, dan setiap orang harus siap jatuh. Jadi, dalam kasus ini, kalau pimpinan RS tak mampu menjalankan program ini, ya harus siap diganti,” kata Gubernur.

Sebagai informasi, pada saat ini yang menjadi masalah hampir di semua wilayah di Indonesia adalah karena kehamilan di bawah usia 20 tahun. Hamil dan bersalin di bawah usia 20 tahun sangat berisiko karena di usia ini rahim belum siap dijadikan tempat tinggal janin dan menjalani persalinan. Sehingga bisa menyebabkan komplikasi. Penyebab lain kematian bayi baru lahir adalah sesak napas dan infeksi.


Pewarta :
Editor : Firsta Susan Ferdiany
Copyright © ANTARA 2025