Tanjung Selor (Antara News Kaltara) - Meski Kawasan Industri Tanah Kuning-Mangkupadi, sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pemerintah daerah masih perlu terus melakukan komunikasi ke pusat. Terutama untuk bisa mendapatkan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari kementerian-kementerian terkait.
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, ada dua alternatif pembiayaan pembangunan Kawasan Industri Dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning di Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan pasca ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Pembiayaan bisa bersumber dari anggaran pemerintah. Baik dari pusat, Pemeritan Provinsi (Pemprov), maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab), juga bisa bersumber dari anggaran non pemerintah atau swasta.
Pembiayaan non anggaran pemerintah dapat diurai lagi menjadi dua. Pertama, swasta atau investor dalam negeri dan investor luar negeri. Dari berbagai opsi itu, maka pembangunan kawasan industri dapat diintegrasikan. “Jadi dana itu nanti diintegrasikan untuk membangun kawasan. Tidak mesti dana pemerintah saja,†kata Irianto.
Swasta dalam negeri maupun asing akan didorong masuk menggarap dan melakukan usaha industri di Tanah Kuning. Peluang swasta diakui Gubernur memang akan lebih besar. Hanya saja dirinya belum memperkirakan berapa porsi pengelolaan oleh swasta dan berapa kemampuan pemerintah. “Yang jelas pemerintah siapkan infrastruktur pendukung baik di dalam maupun menuju lokasi kawasan industri. Termasuk nanti perkantoran serta fasilitas lain dalam pengembangan wilayah itu,†ujarnya.
Pemprov Kaltara sendiri, ungkapnya, sudah menyiapkan rencana induk (masterplan) kawasan industri, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (amdal). Dokumen ini disebutkan Irianto sudah diselesaikan sejak 2016. “Kalau investor ada masuk, dia bisa mengecek di rencana induk itu, dan akan mereka sesuaikan dengan kebutuhannya,†ujarnya.
Gubernur menegaskan, pihaknya akan terus melanjutkan komunikasi atau lobi-lobi dengan kementerian atau lembaga terkait pasca ditetapkannya Tanah Kuning sebagai kawasan industri prioritas. Pasalnya, peluang masuk APBN untuk membiayai infrastruktur pendukung kawasan industri sangat besar. “Karena sudah masuk Perpres, itu instruksi Presiden kan. Tetapi sekali lagi, Kaltara bersaing dengan daerah lain. Kita hanya salah satu. Ada di Sumatera, Jawa, Papua, Sulawesi ada puluhan,†ujarnya.
Untuk meyakinkan pusat, maka strategi lobi harus memperlihatkan keunggulan yang dimiliki. Keunggulan kawasan industri Tanah Kuning sebutnya, pertama karena keberadaan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan di Bulungan yang tidak semua daerah yang akan dibangun kawasan industri di Tanah Air memiliki proyek penyediaan energi listrik yang besar seperti di Kaltara.
Secara geografis juga cukup stragis. Letak Tanah Kuning di Selat Makassar yang berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik menjadi keunggulan khusus ketika memasarkan produk baik ke negara-negara tetangga di ASEAN maupun negara di Asia Pasifik lainnya. “Kita jauh lebih bagus. Lalu lokasinya juga bagus di pinggir laut, jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) menuju Pasifik. Penduduk relatif sedikit dan wilayah luas, itu bagus dan peluang untuk dikembangkan sangat besar. Berbeda dengan di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi yang sudah mengalami kompleksitas tinggi,†ujar Irianto lagi.
Gubernur mengingatkan, perwujudan sebuah kawasan industri di Kaltara sangat tergantung juga dari dukungan semua komponen masyarakat baik pemerintah, legislatif, dan lembaga swadaya masyarakat. Jika masyarakat berorientasi pada kemajuan tuturnya maka investasi akan cepat terealisasi yang pada gilirannya akan membuka kesempatan kerja dan ekonomi bisa tumbuh pesat.