Jakarta (Antara News Kaltara) - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Sofyan Djalil menyatakan dukungannya dan siap membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam penyelesaian pengadaan lahan untuk lokasi Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor serta Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.

Demikian ditegaskan Sofyan saat menerima Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang didampingi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kantor Kementerian ATR/BPN RI di Jl Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan, Senin (10/7).

Gubernur dalam paparannya di depan Menteri ATR/BPN yang didampingi para Direktur Jenderal (Dirjen) menyampaikan beberapa hal mengenai program strategis yang ada di Kaltara. Di antaranya rencana pembangunan KBM Tanjung Selor dan Kawasan Industri atau KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, yang telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017, sebagai revisi Perpres Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Disampaikan Irianto, pembangunan KBM Tanjung Selor telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pemerintah Provinsi (Pemprov) sendiri telah membuat rencana induk atau masterplan untuk rencana pembangunan pusat pemerintahan, pemukiman dan fasilitas publik lainnya di KBM. “Selain pusat pemerintahan, di kawasan ini nanti juga akan dibangun pengembangan pusat bisni, kawasan terbuka, pemukiman dan fasitilas public lainnya,” kata Gubernur seraya menyebutkan diperlukan sekitar 15.000 hektare untuk pembangunan KBM Tanjung Selor.

Selanjutnya di KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, papar Gubernur, diperlukan lahan antara 15.000 hingga 25.000 hektare. Di lokasi ini nantinya akan dikembangkan kawasan industri, berikut pelabuhan internasional. Salah satu klaster yang menjadi fokus adalah industri pengolahan logam dan mineral atau smelter. “Beberapa investor sudah berminat investasi. Salah satunya PT Inalum (persero). Kami sudah menandatangani MoU (Memorandum of Understanding), untuk pembangunan industri alumina di KIPI,” ungkap Irianto.

Sebagai pendukung pengembangan kawasan industri tersebut, lanjut Irianto, akan dan segera dimulai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dengan memanfaatkan sumber daya alam, berupa sungai-sungai besar yang ada di Kaltara. “Ada beberapa investor yang siap membangun. Di antaranya ada Kayan Hydro Energy yang akan membangun PLTA di Sungai Kayan, Bulungan dengan kapasitas 9.000 Megawatt (MW) dan insya Allah tahun ini dimulai tahap pertama dengan daya 900 MW. Kemudian ada Serawak Energy Berhad dan Hyundai Motor Group yang akan membangun PLTA di Malinau,” bebernya.

Terkait pengadaan lahan untuk dua program strategis tersebut, diungkapkan Irianto masih terkendala beberapa hal. Di antaranya mengenai tumpang tindih status kepemilikan lahan, serta hal-hal teknis lainnya. “Untuk itu kami mohon kepada kemerinterian ATR/BPN RI untuk memberikan bantuan teknis dalam peninjauan kembali RTRW Bulungan. Selain itu kami harapkan juga, kementerian ATR/BPN RI memberikan bantuan teknis dalam penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Tanjung Selor ataupun RTRKS (Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis) Provinsi Kaltara. Termasuk permintaan kami agar dibantu dalam penyelesaian lahan yang bermasalah. Seperti yang tumpang tindih, maupun mengenai status lahan HPL Transmigrasi,” ungkap Irianto lagi.

Ditemui usai pertemuan, Gubernur menyampaikan terima kasih kepada Menteri ATR/BPN RI Sofyan Djalil yang mendukung penuh percepatan pembangunan KBM maupun KIPI Tanah Kuning - Mangkupadi. “Alhamdulillah beliau sangat mendukung, bahkan tadi langsung memberikan solusi-solusi untuk percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor dan KIPI,” ungkapnya.

Menteri ATR/BPN RI, kata Irianto, siap membantu percepatan pembangunan dua program strategis tersebut. Terutama yang berkaitan dengan pengadaan atau penyelesaian persoalan lahan. “Salah satu yang akan dilakukan mengirimkan tenaga dari kementrian untuk membantu di Kaltara. Selain dari kementerian, nanti akan diambil tenaga dari Akademi Agraria dari Jogja, yang nantinya akan berkantor di BPN Bulungan. Pemprov akan membantu persoalan honor mereka,” ujar Gubernur.

Di samping itu, Menteri ATR/BPN RI juga telah memerintahkan kepada Kakanwil BPN Kaltim-Kaltara agar menyusun Tim bersama Pemprov Kaltara dan Dirjen terkait untuk mem-backup pengadaan lahan dan percepatan pembangunan KBM. Khususnya pusat pemerintahan dan KIPI Tana Kuning. “Dari Pemprov sendiri sudah ada tim yang melibatkan lintas OPD. Nantinya tim percepatan yang akan berkoordinasi dengan tim yang dibentuk oleh Kementerian,” imbuhnya.

Selanjutnya mengenai percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan, dikatakan Irianto, Pemprov Kaltara siap membantu. Nantinya, pihak Pemprov akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan. “Mengenai biaya nanti kita rundingkan. Kalau misalkan perlu dibantu, nanti dibantu. Sementara tenaga nanti akan diasistensi oleh Kementerian ATR/BPN. Saya sendiri sangat yakin Bupati dan DPRD Bulungan akan sangat membantu kita,” pungkasnya.

Pewarta :
Editor : Firsta Susan Ferdiany
Copyright © ANTARA 2025