Selain persoalan investasi, dalam roadshow akhir pekan lalu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie juga menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Oesman Sapta Odang, di rumah dinasnya, Sabtu (14/10).

Muhammad Nor Gusti, Humas

Pertemuan dengan penuh keakraban itu, dilakukan oleh Gubernur untuk menggalang dukungan dalam mewujudkan harapan masyarakat atas terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kaltara. "Saya menyampaikan harapan masyarakat untuk mendapat dukungan terbentuknya DOB di Kaltara, dari Ketua DPD RI," kata Irianto.

"Alhamdulillah, Ketua DPD sangat memberikan respons yang positif. Bahkan secara khusus mengundang Gubernur Kaltara pada acara DPD RI dengan Presiden pada hari Jumat (20/10) nanti di DPD RI. Yang salah satunya, kemungkinan besar juga membicarakan masalah DOB," timpalnya.

Gubernur kembali menegaskan, meski hingga kini pemerintah masih menutup keran pemekaran wilayah melalui kebijakan moratorium, Kaltara akan terus berjuang agar beberapa daerah yang mengusulkan DOB mendapat pengecualian.

Dengan pertimbangan, selain untuk percepatan pembangunan, serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Utamanya, masyarakat di daerah perbatasan dan pedalaman, pembentukan DOB juga untuk menjaga kedaulatan negara, serta keamanan dan pertahanan. Karena sebagian besar dari daerah yang kita usulkan ini berada di perbatasan.

Irianto pun menceritakan kepada Ketua DPD RI, perihal kesimpulan pertemuannya beberapa pekan lalu bersama pimpinan DPD RI, di antaranya, memohon secara kelembagaan memberikan rekomendasi tertulis terkait hasil pertemuan yang telah dilakukan, khususnya soal usulan 5 calon DOB di Kaltara. Yang nantinya bisa disampaikan ke Presiden, dan pihak-pihak terkait lainnya.

"Kedua saya selaku Gubernur, nantinya kembali akan membawa para bupati, DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan dewan predisium untuk melakukan audensi dan hearing dengan Komisi II DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI," kata Irianto lagi.

Kesimpulan ketiga, masih dalam upaya perjuangan untuk terwujudnya usulan 5 DOB di Kaltara, Gubernur akan laporkan ini secara lisan dan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. "Saya juga akan menyampaikan izin dan meminta waktu untuk melakukan audensi seperti ini dengan Mendagri," kata Irianto.

Terakhir, audensi juga akan dilakukan dengan Wakil Presiden H Jusuf Kalla, selaku ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). "Saya mengajak kepada seluruh masyarakat, terutama daerah yang mengusulkan menjadi DOB untuk menjaga kekompakan. Kita sama-sama menginginkan 5 calon DOB di Kaltara yang diusulkan, bisa terbentuk secara bersamaan dalam satu paket," ulas Irianto.

Ia menyebutkan, tujuan utama dalam audensi yang juga dihadiri oleh anggota DPR RI pada waktu itu, adalah menyampaikan usulan 5 calon DOB dari Kaltara. Yaitu, calon Kota Sebatik, Tanjung Selor, calon kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya), Apau Kayan dan rencana DOB Krayan. "Atas nama masyarakat Indonesia di Kaltara, saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPD RI, bahwa kita siap memperjuangkan usulan 5 DOB dari Kaltara," ujar Irianto.

Usulan pemekaran wilayah atau pembentukan DOB di Kaltara, bukan tanpa alasan. Di mana, lanjut Irianto adalah untuk percepatan pembangunan, serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat. "Dan yang lebih utama lagi adalah untuk menjaga kedaulatan negara, serta keamanan dan pertahanan. Karena sebagian besar dari daerah yang kita usulkan ini berada di perbatasan," katanya.

Gubernur juga berharap, dalam masa moratorium DOB oleh pemerintah, ada pengecualian untuk pembentukan DOB di Kaltara. "Kami menginginkan ada pengecualian di Kaltara. Salah satu alasannya adalah untuk kepentingan kedaulatan negara, karena untuk percepatan pembangunan di perbatasan," ucap Irianto.

Disampaikan juga, atas aspirasi dari masyarakat, dari 5 daerah di Kaltara yang diusulkan menjadi DOB, diharapkan bisa disetujui secara bersamaan dalam satu paket. Untuk itu, Gubernur mengajak semua pihak yang terlibat dalam usulan 5 DOB ini selalu kompak.(***)


Pewarta :
Editor : Firsta Susan Ferdiany
Copyright © ANTARA 2025