Nunukan (Antaranews-Kaltara) - Bupati Nunukan Kalimantan Utara Asmin Laura Hafid menghadiri rapat percepatan pembangunan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Kawasan Perbatasan di Hotel Aston Marina Ancol Jakarta.
Rapat tersebut turut didampingi oleh Sekdakab Nunukan Serfianus, Camat Krayan, Camat Lumbis Ogong dan Camat Sebatik Utara.
Ketiga camat diikutkan pada rapat itu karena wilayahnya mendapatkan kucuran dana APBN untuk pembangunan PLBN terpadu pada 2019.
Melalui pesan tertulis Humas Pemkab Nunukan, Kamis menyatakan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, tiga diantaranya dibangun di Kabupaten Nunukan.
Rapat yang dihadiri sejumlah pejabat dari Kementerian dan Lembaga terkait yakni Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Kemenkopolhukam, Kemen PUPR dan pejabat dari daerah lainnya.
Kesimpulan sambutan Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP, Daud dan Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam, Laksamana Madya TNI Jamaluddin menyatakan, kegiatan tersebut adalah Rapat Fasilitas dan Koordinasi Pengelolaan Lintas Batas Negara dengan agenda penyusunan rencana kerja operasional pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2019.
Ke sebelas PLBN Terpadu yang akan dibangun, empat diantaranya di Provinsi Kaltara yaitu Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Utara, Labang Kecamatan Lumbis Ogong dan Long Midang Kecamatan Krayan. Ketiga PLBN terpadu ini berada di wilayah Kabupaten Nunukan.
Sedangkan satu lagi PLBN yang akan dibangun pada 2019 ini berada di Kabupaten Malinau.
Kepala BNPP, Tjahyo Kumolo yang juga Menteri Dalam Negeri melalui deputinya berpesan agar kepala daerah dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di daerahnya utamanya lokasi pembangunan PLBN tersebut.
Menurut BNPP, permasalahan yang banyak terjadi berkaitan dengan lahan. "Banyak daerah yang sudah keluar anggarannya tapi bermasalah di lahan (sengketa), " ujar Daud.
Oleh karena itu, BNPP meminta agar ke-11 PLBN yang akan dibangun tahun ini tidak ada lagi yang bermasalah lahannya.
Ketiga PLBN Terpadu yang akan dibangun di Kabupaten Nunukan, dua lokasi telah siap lahan yakni Long Midang dan Labang.
Sedangkan rencana pembangunan PLBN di Sei Nyamuk, lahan yang siap baru sebagian karena lokasi pembangunannya sebagian telah menjadi hak milik warga setempat.
Lahan yang dikuasai warga ini perlu pembebasan atau ganti rugi terlebih dahulu.
Rapat tersebut turut didampingi oleh Sekdakab Nunukan Serfianus, Camat Krayan, Camat Lumbis Ogong dan Camat Sebatik Utara.
Ketiga camat diikutkan pada rapat itu karena wilayahnya mendapatkan kucuran dana APBN untuk pembangunan PLBN terpadu pada 2019.
Melalui pesan tertulis Humas Pemkab Nunukan, Kamis menyatakan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, tiga diantaranya dibangun di Kabupaten Nunukan.
Rapat yang dihadiri sejumlah pejabat dari Kementerian dan Lembaga terkait yakni Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Kemenkopolhukam, Kemen PUPR dan pejabat dari daerah lainnya.
Kesimpulan sambutan Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP, Daud dan Deputi IV Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam, Laksamana Madya TNI Jamaluddin menyatakan, kegiatan tersebut adalah Rapat Fasilitas dan Koordinasi Pengelolaan Lintas Batas Negara dengan agenda penyusunan rencana kerja operasional pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2019.
Ke sebelas PLBN Terpadu yang akan dibangun, empat diantaranya di Provinsi Kaltara yaitu Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Utara, Labang Kecamatan Lumbis Ogong dan Long Midang Kecamatan Krayan. Ketiga PLBN terpadu ini berada di wilayah Kabupaten Nunukan.
Sedangkan satu lagi PLBN yang akan dibangun pada 2019 ini berada di Kabupaten Malinau.
Kepala BNPP, Tjahyo Kumolo yang juga Menteri Dalam Negeri melalui deputinya berpesan agar kepala daerah dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan di daerahnya utamanya lokasi pembangunan PLBN tersebut.
Menurut BNPP, permasalahan yang banyak terjadi berkaitan dengan lahan. "Banyak daerah yang sudah keluar anggarannya tapi bermasalah di lahan (sengketa), " ujar Daud.
Oleh karena itu, BNPP meminta agar ke-11 PLBN yang akan dibangun tahun ini tidak ada lagi yang bermasalah lahannya.
Ketiga PLBN Terpadu yang akan dibangun di Kabupaten Nunukan, dua lokasi telah siap lahan yakni Long Midang dan Labang.
Sedangkan rencana pembangunan PLBN di Sei Nyamuk, lahan yang siap baru sebagian karena lokasi pembangunannya sebagian telah menjadi hak milik warga setempat.
Lahan yang dikuasai warga ini perlu pembebasan atau ganti rugi terlebih dahulu.