Tarakan (ANTARA) - Sebagai salah satu upaya mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyelenggarakan kegiatan Workshop Percepatan Birokrasi Reformasi. Kegiatan yang dilangsungkan di Ruang Pertemuan Swiss-Belhotel Tarakan, Kamis (24/10) dibuka oleh Asisten bidang perekonomian dan pembangunan, Syaiful Herman.
Dalam sambutannya Syaiful mengatakan, sasaran reformasi birokrasi adalah terwujudkan pemerintahan yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Di samping itu juga meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Disebutkan, ada 8 area perubahan dan hasil yang ingin dicapai melalui kegiatan workshop reformasi birokrasi ini. Di antaranya terwujudnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Kemudian budaya kerja aparatur. Dengan hasil yang ingin dicapai adalah birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.
Sasaran ketiga, tatalaksana. Dengan hasil yang ingin dicapai adalah sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efesien, terukur dan sesuai dengan prinsip good governance. Selanjutnya, regulasi yang tertib tidak tumpang tindih dan kondusif, sumber daya aparatur yang berintegritas, netral dan kompeten, capable, profesional berkinerja tinggi dan sejahtera.
“Area perubahan lainnya yang ingin dicapai, adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, Akuntabilitas dengan hasil yang ingin dicapai adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan terakhir pelayanan yang prima, seusai kebutuhan dan harapan masyarakat,” urainya.
Syaiful menambahkan, bagi aparatur sipil negara, dituntut profesional dan memberikan pelayanan terbaik secara transparan kepada masyarakat. “Jangan bekerja untuk mencari hidup, tapi bekerjalah secara profesional dalam mengemban amanah yang diberikan. Anggaplah pekerjaan itu sebagai ibadah,” tandasnya.
Sebagai informasi, hasil penilaian reformasi birokrasi Pemprov Kaltara yang dilakukan oleh KemenPAN-RB pada 2018 adalah 63,30. Dengan predikat B. Syaiful pun berharap, dengan mengikuti workshop ini, ke depannya para ASN di Kaltara akan memiliki pemahaman yang kuat terhadap hal-hal yang terkait. Hadir menjadi narasumber dalam acara tersebut Kepala Biro Organisasi dan tatalaksana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kasubbag Monev I Biro Organisasi dan Tatalaksana Kemendagri, serta beberapa narasumber dari lingkup Pemprov Kaltara.