Nunukan (ANTARA) - DPRD Nunukan Kalimantan Utara mendorong pemerintah daerah setempat agar pengelolaan "Paras" (Pasar Rakyat Adil Sejahtera) Perbatasan yang diresmikan pada 12 Oktober 2019 dengan melibatkan pihak ketiga.
"Kami mendorong agar Paras menjadi pusat pengembangan usah kecil dan menengah (UKM) dan sentra ekonomi rakyat dengan melibatkan pihak ketiga," Ketua DPRD Nunukan, Rahma Leppa di Nunukan, Selasa.
Pemkab Nunukan membangun Paras menggunakan dana Coorporate Social Responsibility (CSR).
Jika pasar rakyat ini dikelola Pemkab Nunukan sendiri dikhawatirkan tidak maksimal sehingga ke depannya mengalami stagnan
khususnya dalam hal peningkatan pengunjung.
"Kalau boleh saya sarankan Paras Perbatasan ini dikelola pihak ketiga saja. Jangan Pemda yang kelola karena khawatirnya tidak maksimal
nantinya," ujar Leppa sekaligus ibu kandung Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid.
Paras Perbatasan yang terletak di Jalan Lingkar Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di daerah itu.
Sebab pasar rakyat ini membina 170 UMKM khususnya kuliner dan kerajinan tangan. Alasan inilah yang membuat Pemkab Nunukan optimis mampu menggerakkan perekonomian masyarakatnya.
Selain itu, Hj Leppa juga mengingatkan kepada Pemprov Kaltara agar segera menyelesaikan pembangunan jalan lingkar yang menjadi jalur
penghubung ke pasar ini.
Pasalnya jalan itu menjadi tanggungjawab Pemprov Kaltara.
Ia mengatakan, masyarakat yang akan berkunjung ke pasar ini seringkali mengeluhkan jalanan berdebu karena belum dibeton. Padahal, sisa sedikit atau sekira 300 meter yang belum dibeton hingga Paras Perbatasan.
Penyelesaian pembangunan jalan lingkar ini juga diyakini dapat meningkatkan pengunjung di pasar tersebut. Oleh karena itu, Pemprov
Kaltara perlu menganggarkan pembangunan jalan ini supaya tersambung ke Paras Perbatasan.
"Saya dari DPRD Nunukan mengajak Pemprov Kaltara supaya menyelesaikan pembangunan jalan lingkar ini. Karena satu-satu jalur yang
dijadikan masyarakat untuk berkunjung ke Paran," harap Hj Leppa.
Baca juga: Toko Indonesia di Sebatik Mulai Tahap Perencanaan
Baca juga: Toko Indonesia di Sebatik Mulai Tahap Perencanaan
"Kami mendorong agar Paras menjadi pusat pengembangan usah kecil dan menengah (UKM) dan sentra ekonomi rakyat dengan melibatkan pihak ketiga," Ketua DPRD Nunukan, Rahma Leppa di Nunukan, Selasa.
Pemkab Nunukan membangun Paras menggunakan dana Coorporate Social Responsibility (CSR).
Jika pasar rakyat ini dikelola Pemkab Nunukan sendiri dikhawatirkan tidak maksimal sehingga ke depannya mengalami stagnan
khususnya dalam hal peningkatan pengunjung.
"Kalau boleh saya sarankan Paras Perbatasan ini dikelola pihak ketiga saja. Jangan Pemda yang kelola karena khawatirnya tidak maksimal
nantinya," ujar Leppa sekaligus ibu kandung Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid.
Paras Perbatasan yang terletak di Jalan Lingkar Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di daerah itu.
Sebab pasar rakyat ini membina 170 UMKM khususnya kuliner dan kerajinan tangan. Alasan inilah yang membuat Pemkab Nunukan optimis mampu menggerakkan perekonomian masyarakatnya.
Selain itu, Hj Leppa juga mengingatkan kepada Pemprov Kaltara agar segera menyelesaikan pembangunan jalan lingkar yang menjadi jalur
penghubung ke pasar ini.
Pasalnya jalan itu menjadi tanggungjawab Pemprov Kaltara.
Ia mengatakan, masyarakat yang akan berkunjung ke pasar ini seringkali mengeluhkan jalanan berdebu karena belum dibeton. Padahal, sisa sedikit atau sekira 300 meter yang belum dibeton hingga Paras Perbatasan.
Penyelesaian pembangunan jalan lingkar ini juga diyakini dapat meningkatkan pengunjung di pasar tersebut. Oleh karena itu, Pemprov
Kaltara perlu menganggarkan pembangunan jalan ini supaya tersambung ke Paras Perbatasan.
"Saya dari DPRD Nunukan mengajak Pemprov Kaltara supaya menyelesaikan pembangunan jalan lingkar ini. Karena satu-satu jalur yang
dijadikan masyarakat untuk berkunjung ke Paran," harap Hj Leppa.
Baca juga: Toko Indonesia di Sebatik Mulai Tahap Perencanaan
Baca juga: Toko Indonesia di Sebatik Mulai Tahap Perencanaan