Pontianak (ANTARA) - Ada 4 tantangan besar yang akan segera dihadapi pemerintah daerah di regional Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), pasca terealisasinya ibukota negara (IKN) baru pada 2024 kelak. Tantangan itu, antara lain perubahan indeks gini ratio atau kesenjangan kesejahteraan masyarakat, tingkat kebutuhan kelistrikan yang semakin tinggi, mitigasi terhadap bencana, dan bencana demografi.
Demikian disampaikan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie usai mendengarkan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional (Musrenbangreg) Kalimantan Tahun 2020 di Pendopo Rumah Jabatan (Rumjab) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Pontianak, Rabu (19/2).
Atas 4 tantangan besar itu, Irianto mengarahkan agar seluruh komponen masyarakat dan pemerintahan di Kaltara untuk dapat lebih waspada dan bersiap diri. "Jadi, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur (Kaltim), ada dampak positif juga negatifnya.Salah satunya, gini ratio yang selama ini lebih rendah dibandingkan gini ratio nasional, termasuk IPM, pengangguran dan kemiskinannya namun semuanya variatif. Sejauh ini, semisal IPM hanya Kaltim yang tertinggi. Ini berarti SDA yang ada belum termanfaatkan juga tak dinikmati seluruh masyarakat Kalimantan. Lalu, persoalan kelistrikan yang belum merata di Kalimantan. Sebab, masih ada wilayah di Kalimantan yang belum teraliri listrik. Padahal, sumber daya energinya cukup besar dan beragam. Mulai batubara, panas matahari, minyak, gas bumi dan lainnya," beber Gubernur.
Sebagai informasi, pemindahan IKN ditargetkan terealisasi pada 2024 . Saat ini tahap desain, dan akan melibatkan investor juga mencari cara financial support lainnya agar pengembangan IKN tidak membebankan anggaran negara. Karena, pemindahan dan pengembangan IKN ini dibutuhkan dana sekitar Rp 400 triliun lebih.
"Tantangan selanjutnya, adalah bencana. Kejadian bencana di Kalimantan, terus berulang. Padahal, Kalimantan jauh sumber bencana. Nah, letak permasalahannya adalah problem lingkungan yakni kebakaran hutan dan lahan yang diakibatkan ulah manusia. Lalu, banjir karena pengrusakan hutan oleh aktivitas pertambangan atau kegiatan eksploitasi lainnya. Adapula kejadian longsor. Ini karena pengelolaan manajemen pertambangan yang belum jelas. Mendagri juga berharap lahan-lahan eks tambang di Kalimantan diinventarisasi, dipastikan siapa yang bertanggungjawab, bagaimana realisasi dana jaminan reklamasinya, dan lainnya," tutur Irianto.
Tantangan lainnya, kerawanan terjadi bencana demografi. Seperti, konflik sosial, pengangguran, dan lainnya. Dari itu, Pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo menetapkan 5 prioritas pembangunan. Pertama, pembangunan SDM yang direalisasikan lewat peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini, fokuskan program kegiatan pada 2021 untuk menangani stunting. Selain itu, penganggaran daerah juga harus dipastikan menyediakan porsi 20 persen untuk kesehatan dan 10 persen untuk pendidikan. Namun, harus delivered atau sesuai dengan kebutuhan yang ada. Prioritas Pemerintah Indonesia kedua , adalah pembangunan infrastruktur untuk kemajuan. Ketiga yakni, Penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Dan, keempat transformasi ekonomi.