Jakarta (ANTARA) - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia membentuk Satgas Kewaspadaan dan Kesiagaan COVID-19 yang merekomendasikan pada pemerintah untuk memperluas skrining terhadap penyakit tersebut menyusul Indonesia sudah ada dua kasus positif.
Ketua Satgas COVID-19 Prof dr Zubairi Djoerban Sp.PD dalam keterangannya di kantor IDI Jakarta, Kamis, mengatakan pemerintah harus menskrining lebih banyak orang yang masuk ke Indonesia dari negara manapun dan tidak hanya negara yang memiliki kasus positif COVID-19.
"Walaupun sebagian besar kasus menunjukkan hasil pemeriksaan yang negatif, namun dengan munculnya dua kasus yang positif pada tanggal 2 Maret 2020, menimbulkan kewaspadaan yang tinggi," kata dia.
Baca juga: 9 warga Kepri diisolasi terkait Covid-19
IDI merekomendasikan agar pemerintah memperluas skrining di bandara atau pelabuhan untuk seluruh penumpang pesawat dan kapal yang berasal dari luar negeri, tidak terbatas hanya pada negara terjangkit saja.
"Bila terdapat demam, sebaiknya dilakukan swab tenggorok atau pemeriksaan sputum atau dahak tanpa menunggu bukti terdapat pneumonia pada foto toraks untuk dilakukan pemeriksaan coronavirus dengan PCR," kata Prof Zubairi.
Selain itu IDI juga merekomendasikan pemerintah agar terus memberikan edukasi tentang COVlD-19 dan pencegahannya secara reguler melalui media massa. Selain itu juga memastikan edukasi dilakukan di seluruh instansi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten-kota, kecamatan, sekolah, dan universitas di seluruh Indonesia baik negeri maupun swasta.
Baca juga: Ganjar larang Kapal Pesiar Viking Sun bersandar di Semarang
Pemerintah juga dianjurkan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai COVID 19 dari mulai definisi, gejala, dan pemeriksaan yang dapat dilakukan. Sehingga masyarakat secara sukarela memeriksakan diri apabila terjadi gejala klinis.
IDI juga mengimbau pemerintah untuk terus memberikan informasi terkini kepada masyarakat tentang situasi terkait COVID 19 secara reguler dengan lebih transparan, serta memberikan klarifikasi terhadap hoaks yang tersebar untuk meredam keresahan masyarakat.
IDI meminta agar pemerintah menambah jumlah rumah sakit rujukan baik pemerintah maupun swasta. Menambah jumlah laboratorium agar mampu melakukan pemeriksaan deteksi COVID 19. Memastikan ketersediaan alat untuk swab yang sesuai dengan standar di seluruh Dinas Kesehatan.
Selain itu pemerintah juga harus memastikan penanganan sampel yang baik agar spesimen yang dikirim dari berbagai Rumah Saklt di Indonesia terjaga. "Sehingga apapun hasil pemeriksaan akan dipercaya semua pihak," kata Zubairi.
Baca juga: ACT segera kirim masker ke Korsel dan China cegah COVID-19
Baca juga: Cegah corona, tradisi bersalaman di sekolah dihentikan
Baca juga: UNJ bentuk satgas pencegahan penyebaran COVID-19 di kampus
Ketua Satgas COVID-19 Prof dr Zubairi Djoerban Sp.PD dalam keterangannya di kantor IDI Jakarta, Kamis, mengatakan pemerintah harus menskrining lebih banyak orang yang masuk ke Indonesia dari negara manapun dan tidak hanya negara yang memiliki kasus positif COVID-19.
"Walaupun sebagian besar kasus menunjukkan hasil pemeriksaan yang negatif, namun dengan munculnya dua kasus yang positif pada tanggal 2 Maret 2020, menimbulkan kewaspadaan yang tinggi," kata dia.
Baca juga: 9 warga Kepri diisolasi terkait Covid-19
IDI merekomendasikan agar pemerintah memperluas skrining di bandara atau pelabuhan untuk seluruh penumpang pesawat dan kapal yang berasal dari luar negeri, tidak terbatas hanya pada negara terjangkit saja.
"Bila terdapat demam, sebaiknya dilakukan swab tenggorok atau pemeriksaan sputum atau dahak tanpa menunggu bukti terdapat pneumonia pada foto toraks untuk dilakukan pemeriksaan coronavirus dengan PCR," kata Prof Zubairi.
Selain itu IDI juga merekomendasikan pemerintah agar terus memberikan edukasi tentang COVlD-19 dan pencegahannya secara reguler melalui media massa. Selain itu juga memastikan edukasi dilakukan di seluruh instansi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten-kota, kecamatan, sekolah, dan universitas di seluruh Indonesia baik negeri maupun swasta.
Baca juga: Ganjar larang Kapal Pesiar Viking Sun bersandar di Semarang
Pemerintah juga dianjurkan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai COVID 19 dari mulai definisi, gejala, dan pemeriksaan yang dapat dilakukan. Sehingga masyarakat secara sukarela memeriksakan diri apabila terjadi gejala klinis.
IDI juga mengimbau pemerintah untuk terus memberikan informasi terkini kepada masyarakat tentang situasi terkait COVID 19 secara reguler dengan lebih transparan, serta memberikan klarifikasi terhadap hoaks yang tersebar untuk meredam keresahan masyarakat.
IDI meminta agar pemerintah menambah jumlah rumah sakit rujukan baik pemerintah maupun swasta. Menambah jumlah laboratorium agar mampu melakukan pemeriksaan deteksi COVID 19. Memastikan ketersediaan alat untuk swab yang sesuai dengan standar di seluruh Dinas Kesehatan.
Selain itu pemerintah juga harus memastikan penanganan sampel yang baik agar spesimen yang dikirim dari berbagai Rumah Saklt di Indonesia terjaga. "Sehingga apapun hasil pemeriksaan akan dipercaya semua pihak," kata Zubairi.
Baca juga: ACT segera kirim masker ke Korsel dan China cegah COVID-19
Baca juga: Cegah corona, tradisi bersalaman di sekolah dihentikan
Baca juga: UNJ bentuk satgas pencegahan penyebaran COVID-19 di kampus
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Triono Subagyo