Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemberian Bantuan Sosial (Bansos) untuk mengatasi dampak wabah virus Corona baru (COVID-19) akan diperpanjang hingga Desember 2020, dan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dilanjutkan hingga September 2020.
“Diputuskan dalam sidang kabinet, yakni untuk bansos yang selama ini diberikan dalam bentuk sembako, pertama, bansos ini diperpanjang sampai Desember 2020,” kata Sri Mulyani usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Merdeka, Jakarta.
Rapat terbatas itu membahas Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020.
Di rencana sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk bansos hanya hingga September 2020.
Baca juga: Mensos: Bansos PKH tersalurkan 100 persen hingga akhir Mei 2020
Meskipun jangka waktu pemberian bansos diperpanjang, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mengurangi niali nominal bansos.
Nilai manfaat bansos untuk penerima di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) turun menjadi Rp300 ribu dari Rp600 ribu per bulan terhitung pada Juli 2020 hingga Desember 2020. Hal itu juga berlaku bagi ketentuan bansos tunai di luar Jabodetabek.
“Non-Jabodetabek, juga dilakukan perpanjangan sampai Desember 2020, namun dari Juli-Desember nilai manfaatnya turun dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan. Penyaluran bansos ini akan dilakukan secara tunai non-cash. Akan dilakukan transfer ke nama dan akun mereka sesuai dengan data di Kemensos atau kerja sama dengan Pemda,” jelas Menkeu.
Baca juga: Distribusi bansos tahap I lampaui 95 persen
Sedangkan untuk BLT Dana Desa akan diperpanjang dari Juli hingga September 2020. Namun, penerima manfaat Juli hingga September akan turun dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu. Dengan begitu, total alokasi BLT Dana Desa akan mencapai Rp31,8 triliun,
"Penerima bansos ini adalah mayoritas petani, peternak sebanyak 18,4 juta orang. Pedagang, pekerja sektor swasta 4,2 juta orang, supir, sektor komunikasi 1,3 juta orang, nelayan 900 ribu orang dan sektor lainnya,” demikian Menkeu.
“Diputuskan dalam sidang kabinet, yakni untuk bansos yang selama ini diberikan dalam bentuk sembako, pertama, bansos ini diperpanjang sampai Desember 2020,” kata Sri Mulyani usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Merdeka, Jakarta.
Rapat terbatas itu membahas Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020.
Di rencana sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk bansos hanya hingga September 2020.
Baca juga: Mensos: Bansos PKH tersalurkan 100 persen hingga akhir Mei 2020
Meskipun jangka waktu pemberian bansos diperpanjang, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mengurangi niali nominal bansos.
Nilai manfaat bansos untuk penerima di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) turun menjadi Rp300 ribu dari Rp600 ribu per bulan terhitung pada Juli 2020 hingga Desember 2020. Hal itu juga berlaku bagi ketentuan bansos tunai di luar Jabodetabek.
“Non-Jabodetabek, juga dilakukan perpanjangan sampai Desember 2020, namun dari Juli-Desember nilai manfaatnya turun dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan. Penyaluran bansos ini akan dilakukan secara tunai non-cash. Akan dilakukan transfer ke nama dan akun mereka sesuai dengan data di Kemensos atau kerja sama dengan Pemda,” jelas Menkeu.
Baca juga: Distribusi bansos tahap I lampaui 95 persen
Sedangkan untuk BLT Dana Desa akan diperpanjang dari Juli hingga September 2020. Namun, penerima manfaat Juli hingga September akan turun dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu. Dengan begitu, total alokasi BLT Dana Desa akan mencapai Rp31,8 triliun,
"Penerima bansos ini adalah mayoritas petani, peternak sebanyak 18,4 juta orang. Pedagang, pekerja sektor swasta 4,2 juta orang, supir, sektor komunikasi 1,3 juta orang, nelayan 900 ribu orang dan sektor lainnya,” demikian Menkeu.
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Budi Suyanto