Tarakan (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo) akan menjembatani masalah harga udang windu yang anjlok di Tarakan, terutama di tengah pandemi yang sangat menghancurkan perekonomian saat ini.
"Nah, disinilah peran Hipmikindo hadir agar bisa memberikan pencerahan. Termasuk menjembatani persoalan-persoalan yang dihadapi pelaku usaha di Kaltara salah satunya masalah harga udang windu yang anjlok,” kata Ketua DPD Hipmikindo Kaltara, Abdul Rasyid melalui sekretarisnya Sujai di Tarakan, Minggu.
Harga udang windu di Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) tak kunjung stabil. Hingga hari ini, harga udang dari budidaya tambak itu terus merosot menjadi Rp85 ribu per kilogram untuk size 20.
Padahal sebelumnya harga udang windu sempat normal di kisaran Rp180-200 ribu per kilogram. Kondisi yang sama juga terjadi untuk size lainnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Hipmikindo, Maz Pandjaitan mengatakan, persoalan komoditi apapun yang terjadi khususnya terkait kenaikan harga disebabkan perilaku oknum dalam mencari keuntungan lebih.
“Kalau permintaannya banyak kemudian harganya turun, bisa jadi ada mafia di dalamnya. Karena seluruh komoditi yang kita alami tuh pasti ada mafianya. Masalah seperti ini sering kita temui di daerah,” kata
Ketua Umum DPP Hipmikindo, Maz Pandjaitan.
Persoalan komoditi apapun yang terjadi khususnya terkait kenaikan harga disebabkan perilaku oknum dalam mencari keuntungan lebih.
“Kalau permintaannya banyak kemudian harganya turun, bisa jadi ada mafia di dalamnya. Karena seluruh komoditi yang kita alami tuh pasti ada mafianya. Masalah seperti ini sering kita temui di daerah,” kata Maz.
Sehingga dibutuhkan peran koperasi Hipmikindo yang telah dibentuk oleh DPD guna menempuh jalur aman tanpa ada campur tangan mafia komoditi tersebut.
Oleh karenanya, Maz memerintahkan kepada Hipmikindo Kaltara untuk segera membentuk Satgas Pengamanan Komoditi guna memastikan penyebab masalah yang dikeluhkan seluruh pelaku perikanan di kota Tarakan.
“Satgas ini nantinya berkoordinasi dengan kepolisian yang ditugaskan Presiden Jokowi untuk menghapus segala macam pungutan liar, baik dari keamanan dan segala macam yang tidak resmi, itu yang membuat kacau balau,” pintanya.
Dia menerangkan, bersama aparat keamanan, Satgas Pengamanan Komoditi Hipmikindo Kaltara tentunya akan melakukan peninjauan sekaligus mempelajari musabab timbulnya persoalan tersebut.
Baca juga: Kaltara Sebagai Produsen Utama Udang di Kalimantan
Baca juga: Upaya atasi terus terpuruknya harga udang
"Nah, disinilah peran Hipmikindo hadir agar bisa memberikan pencerahan. Termasuk menjembatani persoalan-persoalan yang dihadapi pelaku usaha di Kaltara salah satunya masalah harga udang windu yang anjlok,” kata Ketua DPD Hipmikindo Kaltara, Abdul Rasyid melalui sekretarisnya Sujai di Tarakan, Minggu.
Harga udang windu di Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) tak kunjung stabil. Hingga hari ini, harga udang dari budidaya tambak itu terus merosot menjadi Rp85 ribu per kilogram untuk size 20.
Padahal sebelumnya harga udang windu sempat normal di kisaran Rp180-200 ribu per kilogram. Kondisi yang sama juga terjadi untuk size lainnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Hipmikindo, Maz Pandjaitan mengatakan, persoalan komoditi apapun yang terjadi khususnya terkait kenaikan harga disebabkan perilaku oknum dalam mencari keuntungan lebih.
“Kalau permintaannya banyak kemudian harganya turun, bisa jadi ada mafia di dalamnya. Karena seluruh komoditi yang kita alami tuh pasti ada mafianya. Masalah seperti ini sering kita temui di daerah,” kata
Ketua Umum DPP Hipmikindo, Maz Pandjaitan.
Persoalan komoditi apapun yang terjadi khususnya terkait kenaikan harga disebabkan perilaku oknum dalam mencari keuntungan lebih.
“Kalau permintaannya banyak kemudian harganya turun, bisa jadi ada mafia di dalamnya. Karena seluruh komoditi yang kita alami tuh pasti ada mafianya. Masalah seperti ini sering kita temui di daerah,” kata Maz.
Sehingga dibutuhkan peran koperasi Hipmikindo yang telah dibentuk oleh DPD guna menempuh jalur aman tanpa ada campur tangan mafia komoditi tersebut.
Oleh karenanya, Maz memerintahkan kepada Hipmikindo Kaltara untuk segera membentuk Satgas Pengamanan Komoditi guna memastikan penyebab masalah yang dikeluhkan seluruh pelaku perikanan di kota Tarakan.
“Satgas ini nantinya berkoordinasi dengan kepolisian yang ditugaskan Presiden Jokowi untuk menghapus segala macam pungutan liar, baik dari keamanan dan segala macam yang tidak resmi, itu yang membuat kacau balau,” pintanya.
Dia menerangkan, bersama aparat keamanan, Satgas Pengamanan Komoditi Hipmikindo Kaltara tentunya akan melakukan peninjauan sekaligus mempelajari musabab timbulnya persoalan tersebut.
Baca juga: Kaltara Sebagai Produsen Utama Udang di Kalimantan
Baca juga: Upaya atasi terus terpuruknya harga udang