Tanjung Selor (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Sosial (Dinsos) mengharapkan agar Dinsos kabupaten/kota di Kaltara untuk segera meng-update data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (Bansos) sembilan bahan pokok (Sembako) di daerahnya masing-masing.
“Sesuai surat Dirjen PFM (Penanganan Fakir Miskin) wilayah II Kemensos, updating data penerima bansos sembako non program dapat difinalisasi paling lambat Agustus ini. Dari itu, Dinsos kabupaten/kota diharapkan fokus dalam melakukan updating data KPM bansos pangan melalui SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Next Generation),” kata Kepala Dinsos Kaltara, Heri Rudiono, baru-baru ini.
Secara kuantitatif, berdasarkan data KPM bansos sembako yang dihimpun selama ini, jumlah KPM mengalami penambahan atau perluasan. Dimana, pada April 2020 jumlah KPM eksisting sebanyak 20,560 KPM, dan terjadi perluasan atau tambahan sebanyak 3.989 KPM. Lalu, ada update perluasan juga pada Juni 2020 sebanyak 4.078 KPM sehingga total KPM saat ini sebanyak 28.519 KPM. “Data KPM ini akan segera diverifikasi dan diupdate kedalam aplikasi SIKS-NG sehingga dapat ditetapkan oleh bupati atau walikota sebagai data penerima bansos setiap kabupaten/kota,” ucapnya.
Untuk itu, operator data SIKS-NG diminta agar segera melakukan perbaikan data penerima bansos. Dengan begitu, setiap KPM yang telah masuk dalam data penerima bansos pangan menerima bantuan setiap bulan menggunakan kartu KKS yang dimiliki mereka. Guna diketahui, sebelumnya untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI belum lama ini, Dinsos Kaltara dalam upaya penanganan fakir miskin menggelar rapat koordinasi (Rakor) pangan tingkat provinsi untuk mengevaluasi penyaluran bansos pangan yang sudah berjalan di setiap kabupaten dan kota di Kaltara.
“Kegiatan ini merupakan upaya menyamakan dan mengevaluasi data penyaluran bansos pangan yang sudah berjalan di Kaltara, demikian juga sesuai dengan arahan dari Kemensos dan Gubernur agar penyaluran bansos, salah satunya program sembako dapat dikawal sehingga penyalurannya tepat sasaran,” kata Heri.
Rakor ini sendiri, diantaranya dihadiri tim bansos pangan se-Kaltara, koordinator daerah, operator data SIKS-NG, pendamping bansos pangan, serta lembaga yang terlibat dalam penyaluran bansos pangan yakni Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). “Di tengah pandemi ini, program bansos pangan mendapatkan kouta perluasan. Untuk itu, diharapkan data perluasan program sembako ini dapat segera di-update kedalam data penerima bansos pangan melalui aplikasi SIKS-NG sehingga data KPM dapat ditetapkan secara permanen melalui SK bupati atau walikota,” tutupnya.