Tanjung Selor (ANTARA) - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun Anggaran 2020, menurut data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltara, per 31 Desember 2020 pendapatan mencapai 95,05 persen atau dari alokasi anggaran Rp 2,533 triliun, telah terealisasi Rp 2,407 triliun. Sedangkan untuk belanja 91,06 persen atau dari alokasi Rp 2,877 triliun, terealisasi Rp 2,620 triliun.
Anggaran belanja sebesar itu, sesuai data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, pada tahun lalu digunakan untuk 205 paket kegiatan (termasuk 26 paket kegiatan yang harus ditunda pelaksanaannya).
Hal ini terungkap pada Respons Kaltara, Rabu (13/1) siang dari 2 narasumber berkompeten. Yaitu, Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Risdianto dan Denny Harianto, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKAD Kaltara.
Denny pada kesempatan tersebut menyebutkan, APBD Kaltara 2020, dari awal pelaksanaannya secara efektif (awal Maret) hingga saat ini sudah berjalan on the track. Bahkan, berbanding lurus dengan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. “Untuk 2020, realisasi APBD Kaltara memang terfokus pada 3 kegiatan prioritas untuk percepatan penanganan Covid-19. Yakni, penanganan bidan kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi,” ungkapnya.
Meski di awalnya sempat terseok, namun upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk merealisasikan kegiatan fisik dan keuangan sesuai yang direncanakan termasuk memenuhi kebijakan percepatan penanganan Covid-19, telah berjalan baik. “Kan ada kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19. Refocusing itu, minimal 35 persen dan kita penuhi sebelum Perubahan APBD 2020. Setelah Perubahan APBD 2020, semua anggaran yang di-refocusing dikembalikan pelan-pelan, utamanya kegiatan fisik maupun keuangan yang prioritas,” jelasnya.
Soal anggaran penanganan pandemi, Denny merilis bahwa pelaksanaannya memang terdapat beberapa kendala. Namun, realisasi yang ada tetap sesuai dengan kebijakan yang diatur Pemerintah Indonesia. “Total alokasi anggaran penanganan pandemi untuk 2020, sebesar Rp 112,9 miliar. Ini dibagi untuk penanganan bidang kesehatan Rp 52,8 miliar, penanganan dampak ekonomi Rp 45,09 miliar, dan penyediaan jaring pengaman sosial Rp 15 miliar,” tuturnya.
Didalam laporan penggunaan APBD untuk penanganan Covid-19 Provinsi Kaltara yang dirilis BPKAD, total anggarannya mengalami perubahan. Dimana, untuk penanganan bidang kesehatan total anggaran yang disediakan sebesar Rp 75,5 miliar dengan realisasi Rp 67,2 miliar atau 88,96 persen. Lalu, penanganan dampak ekonomi menjadi Rp 45,6 miliar dengan realisasi Rp 28,1 miliar atau 61,76 persen. Dan, penyediaan jaring pengaman sosial, dari alokasi Rp 15 miliar, terealisasi Rp 5,95 miliar atau 39,67 persen. “Upaya penanganan pandemi di 2020, sudah dilaksanakan secara maksimal. Ini dibuktikan dengan cukup banyak peralatan kesehatan, penyediaan bantuan dan lainnya yang menunjang pertumbuhan ekonomi,” ulasnya.
APBD 2021 DAN INOVASI
Sementara itu, Kepala Bappeda-Litbang Kaltara, Risdianto menuturkan Pemprov Kaltara tetap berupaya berjalan tegak lurus antara pembangunan infrastruktur, keuangan dan penanganan pandemi. “Semuanya dilakukan sesuai kebijakan yang ada,” katanya.
Dan, terkait rencana pembangunan tahun depan, kebijakan anggarannya tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara Tahun 2016-2021. Artinya, tahun depan merupakan penuntasan dari RPJMD 5 tahunan yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016, yang kemudian direvisi menjadi Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang RPJMD Kaltara. “Tentunya dalam penyusunan APBD (2021) ini, fokus bagaimana menuntaskan persoalan-persoalan yang ada di dalam rencana pembangunan jangka menengah. Karena kita punya koridor (acuan) itu (RPJMD),” ujarnya.
Selain fokus terhadap penuntasan RPJMD, pihaknya juga mulai menyusun acuan untuk RPJMD 5 tahun berikutnya. Pasalnya, selain RPJMD nanti berakhir di 2021, juga akan terpilih kepala daerah periode baru hasil pemilihan 9 Desember 2020 nanti. “Saat ini juga kami menyusun rencana KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Provinsi Kaltara beserta dengan rancangan teknokratik,” ulasnya. Selain itu, Bappeda-Litbang Kaltara juga tengah fokus mendorong masyarakat dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berinovasi di tengah pandemi Covid-19 melalui Lomba Inovasi Daerah (Inovda).
Lomba ini memiliki 6 kategori. Antara lain lomba inovasi tata kelola pemerintahan, lomba inovasi pelayanan publik, dan lomba inovasi dalam bentuk lainnya. Selain itu dibuka juga lomba video inovasi pemulihan ekonomi (UMKM) di masa pandemi Covid-19, lomba laporan aktualisasi Latsar CPNS Provinsi Kaltara Angkatan 2018-2019, dan lomba riset daerah. “Inovasi sangat dibutuhkan saat ini, apalagi di tengah pandemi,” jelasnya. Tercatat, hingga akhir 2020 Pemprov Kaltara berhasil menciptakan sebanyak 155 program Inovatif. 77 program di antaranya merupakan inovasi pelayanan publik. Dan sebanyak 78 merupakan inovasi tata kelola pemerintahan.