Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah daerah (pemda) meningkatkan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena penyerapannya dinilai masih rendah.
LaNyalla dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu, menjelaskan penyerapan APBD secara optimal dapat mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mengingat hampir seluruh sektor perekonomian di tanah air terdampak oleh pandemi COVID-19.
Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi APBD sampai akhir Mei 2021 baru mencapai 20,1 persen atau Rp231,32 triliun.
“Padahal pada periode yang sama tahun 2020, realisasinya tercatat mencapai Rp291,72 triliun atau 24,9 persen dari pagu anggaran. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah bergerak mempercepat realisasi APBD,” ujar LaNyalla.
Baca juga: LaNyalla minta PLN beri keringanan listrik untuk masyarakat
Baca juga: Pengamat prediksikan ekonomi RI tumbuh hingga 4 persen pada kuartal II
Baca juga: Core minta pemerintah percepat pelaksanaan PEN untuk topang masyarakat
Ia juga menegaskan percepatan belanja daerah juga dapat jadi salah satu cara mendukung penanganan pandemi COVID-19 berikut dampaknya di berbagai sektor, antara lain kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan.
Di samping mendorong belanja daerah, LaNyalla juga meminta pemerintah daerah meningkatkan pendapatan.
“Kemenkeu mencatat realisasi pendapatan APBD bulan Mei sebesar 27 persen. Gubernur, bupati, dan wali kota beserta jajarannya harus memikirkan cara bagaimana menggenjot peningkatan belanja sekaligus pemasukan daerah,” kata LaNyalla.
Terkait itu, ia berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan secara optimal potensi wilayahnya masing-masing.
“Sektor perikanan dan pertanian cukup berhasil di tengah pandemi. Pemda perlu memanfaatkan peluang ini dengan membuat berbagai program dan kebijakan yang membuat dua sektor tersebut memiliki nilai tambah lebih,” terang Ketua DPD RI.
Dalam keterangan yang sama, LaNyalla mengatakan ia memahami kesulitan yang dihadapi pemerintah daerah selama pandemi, tetapi kondisi itu jangan menghambat terlaksananya berbagai program-program yang berdampak positif bagi masyarakat.
“Kondisi pandemi memang membuat pemda kesulitan dalam menjalankan program-programnya. Tetapi, saya meminta pemda tidak perlu takut mengeksekusi program-program yang akan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar LaNyalla menambahkan.
LaNyalla dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu, menjelaskan penyerapan APBD secara optimal dapat mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mengingat hampir seluruh sektor perekonomian di tanah air terdampak oleh pandemi COVID-19.
Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi APBD sampai akhir Mei 2021 baru mencapai 20,1 persen atau Rp231,32 triliun.
“Padahal pada periode yang sama tahun 2020, realisasinya tercatat mencapai Rp291,72 triliun atau 24,9 persen dari pagu anggaran. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah bergerak mempercepat realisasi APBD,” ujar LaNyalla.
Baca juga: LaNyalla minta PLN beri keringanan listrik untuk masyarakat
Baca juga: Pengamat prediksikan ekonomi RI tumbuh hingga 4 persen pada kuartal II
Baca juga: Core minta pemerintah percepat pelaksanaan PEN untuk topang masyarakat
Ia juga menegaskan percepatan belanja daerah juga dapat jadi salah satu cara mendukung penanganan pandemi COVID-19 berikut dampaknya di berbagai sektor, antara lain kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan.
Di samping mendorong belanja daerah, LaNyalla juga meminta pemerintah daerah meningkatkan pendapatan.
“Kemenkeu mencatat realisasi pendapatan APBD bulan Mei sebesar 27 persen. Gubernur, bupati, dan wali kota beserta jajarannya harus memikirkan cara bagaimana menggenjot peningkatan belanja sekaligus pemasukan daerah,” kata LaNyalla.
Terkait itu, ia berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan secara optimal potensi wilayahnya masing-masing.
“Sektor perikanan dan pertanian cukup berhasil di tengah pandemi. Pemda perlu memanfaatkan peluang ini dengan membuat berbagai program dan kebijakan yang membuat dua sektor tersebut memiliki nilai tambah lebih,” terang Ketua DPD RI.
Dalam keterangan yang sama, LaNyalla mengatakan ia memahami kesulitan yang dihadapi pemerintah daerah selama pandemi, tetapi kondisi itu jangan menghambat terlaksananya berbagai program-program yang berdampak positif bagi masyarakat.
“Kondisi pandemi memang membuat pemda kesulitan dalam menjalankan program-programnya. Tetapi, saya meminta pemda tidak perlu takut mengeksekusi program-program yang akan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar LaNyalla menambahkan.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: M Arief Iskandar