Tarakan (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo rencananya melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama penanda dimulainya pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Bulungan pada akhir Oktober 2021.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang berharap setelah dilakukan groundbreaking
oleh presiden, maka dapat langsung dieksekusi sehingga pembangunannya tidak memakan waktu lama.
“Artinya ini berita yang cukup menggembirakan, di mana dapat dampak positif bagi masyarakat Kaltara khususnya Kabupaten Bulungan. Kita menargetkan pada tahun 2023 harus sudah selesai pembangunannya,”kata Zainal di Tanjung Selor, Bulungan, Kamis.
Usai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara menerima rombongan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) RI di Kantor Gubernur.
Adapun yang hadir mendampingi Gubernur yakni Bupati Bulungan, Syarwani dan Wakil Bupati Ingkong Ala.
Berkaitan dengan pembebasan lahannya, Gubernur meminta harus sudah jelas. Ia pun mewanti-wanti agar tidak ada oknum di desa yang memanfaatkan situasi. Karena itu Gubernur meminta skema pembebasan lahan harus benar-benar dipikirkan dengan baik.
“Tolong ini dikawal, artinya pembebasan lahan ini harus benar-benar dilakukan secara maraton,” kata Zainal.
Dia juga menjelaskan dalam pelaksanaannya nanti, di kawasan tersebut juga akan dibangun Politeknik. Hal ini untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya sarana transformasi ilmu pengetahuan.
“Dengan begitu, pemerataan sumber daya manusia di kawasan industri juga dapat terwujud,” kata Gubernur.
Dia mengungkapkan bahwa para pengembang ingin sekali meningkatkan potensi yang ada di Bulungan. Di mana pada saat ini KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi telah menjalani evaluasi di pemerintah pusat.
“Artinya, pemerintah pusat masih mendukung KIPI dengan melakukan evaluasi. Karena itu, kita harus memenuhi advis yang diberikan pemerintah pusat. Kita siap membangun dan menciptakan potensi sebesar mungkin di Kaltara,” terangnya.
KIPI ini nantinya juga akan menjadi kawasan terintegrasi terbesar di dunia. Untuk listriknya pengelola kawasan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat akan membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) lebih dulu untuk mempercepat operasinya.
Di mana ketika PLTA telah selesai dibangun, pengelola secara bertahap akan mengurangi daya listrik di PLTU dan beralih ke PLTA.
“Jika PLTU kita bangun lebih dulu, kita dapat segera beroperasi. Yang terpenting dari kawasan industri itu adalah energi listriknya,” kata Gubernur.
Baca juga: Gubernur Kaltara Apresiasi Pengembangbiakan Kambing Boer
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang berharap setelah dilakukan groundbreaking
oleh presiden, maka dapat langsung dieksekusi sehingga pembangunannya tidak memakan waktu lama.
“Artinya ini berita yang cukup menggembirakan, di mana dapat dampak positif bagi masyarakat Kaltara khususnya Kabupaten Bulungan. Kita menargetkan pada tahun 2023 harus sudah selesai pembangunannya,”kata Zainal di Tanjung Selor, Bulungan, Kamis.
Usai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara menerima rombongan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Marves) RI di Kantor Gubernur.
Adapun yang hadir mendampingi Gubernur yakni Bupati Bulungan, Syarwani dan Wakil Bupati Ingkong Ala.
Berkaitan dengan pembebasan lahannya, Gubernur meminta harus sudah jelas. Ia pun mewanti-wanti agar tidak ada oknum di desa yang memanfaatkan situasi. Karena itu Gubernur meminta skema pembebasan lahan harus benar-benar dipikirkan dengan baik.
“Tolong ini dikawal, artinya pembebasan lahan ini harus benar-benar dilakukan secara maraton,” kata Zainal.
Dia juga menjelaskan dalam pelaksanaannya nanti, di kawasan tersebut juga akan dibangun Politeknik. Hal ini untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya sarana transformasi ilmu pengetahuan.
“Dengan begitu, pemerataan sumber daya manusia di kawasan industri juga dapat terwujud,” kata Gubernur.
Dia mengungkapkan bahwa para pengembang ingin sekali meningkatkan potensi yang ada di Bulungan. Di mana pada saat ini KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi telah menjalani evaluasi di pemerintah pusat.
“Artinya, pemerintah pusat masih mendukung KIPI dengan melakukan evaluasi. Karena itu, kita harus memenuhi advis yang diberikan pemerintah pusat. Kita siap membangun dan menciptakan potensi sebesar mungkin di Kaltara,” terangnya.
KIPI ini nantinya juga akan menjadi kawasan terintegrasi terbesar di dunia. Untuk listriknya pengelola kawasan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat akan membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) lebih dulu untuk mempercepat operasinya.
Di mana ketika PLTA telah selesai dibangun, pengelola secara bertahap akan mengurangi daya listrik di PLTU dan beralih ke PLTA.
“Jika PLTU kita bangun lebih dulu, kita dapat segera beroperasi. Yang terpenting dari kawasan industri itu adalah energi listriknya,” kata Gubernur.
Baca juga: Gubernur Kaltara Apresiasi Pengembangbiakan Kambing Boer