Tarakan (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang menyampaikan solusi penanganan perbatasan pedalaman dan pesisir pada Munas II Asosiasi Pemerintah Kepulauan dan Pesisir Indonesia (ASPEKSINDO) di Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Sabtu.
"Masalah perairan yang kerap menjadi pembahasan adalah terkait perbatasan negara, hilangnya pulau-pulau kecil dan perencanaan tata ruang yang masih berbasis daratan," kata Zainal.
Dia mengatakan potensi sumber daya alam bawah laut terutama di perbatasan saat ini menjadi incaran negara-negara maju dengan berbagai macam strategi, seperti pelanggaran yang dilakukan nelayan asing di laut natuna utara.
“Hal ini perlu diatasi pemerintah serta partisipasi masyarakat untuk mencapai Indonesia yang utuh dan berdaulat sebagai negara maritim di mata internasional,” kata Gubernur.
Zainal mengatakan bahwa di Kaltara, di mana secara umum karakter wilayah perbatasan di provinsi termuda itu terbagi dua yakni perbatasan pedalaman dan pesisir.
Keduanya memiliki cara penanganan yang berbeda yang disesuaikan dengan kondisi riil yang dihadapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
“Hal ini merupakan tantangan besar bagi Pemprov Kaltara dalam menghindari kerugian negara serta menguatkan tekad sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Gubernur.
Zainal memaparkan bahwa beberapa penanganan yang menjadi solusi untuk memecahkan persoalan di perbatasan. Dari sisi geografis, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Kemudian pembangunan pulau-pulau terluar dapat berfungsi ganda yakni sebagai fungsi pertahanan dan keamanan, seperti dari praktik penyelundupan senjata, barang-barang ilegal, narkoba dan pencurian hasil laut.
Sedangkan dari sisi ekonomi, berupa peluang untuk dikembangkan sebagai wilayah potensial yang berbasis industri sumberdaya. Misalnya, industri perikanan, pariwisata bahari dan industri.
Selanjutnya dari fungsi ekologi, seperti pengatur iklim global. Kaltara sendiri memiliki Taman Nasional Kayan Mentarang yang menjadi paru-paru dunia dengan luas jutaan hektar. Jika itu dikelola dengan maksimal akan menjadi sumber energi alternatif dan sistem penunjang lainnya.
“Karena itu, perlu dilakukan pengelolaan dan pengamanan yang baik. Terlebih melihat posisi strategis Indonesia yang diapit oleh dua benua dan samudera,” jelas Gubernur.
Zainal berharap komitmen ASPEKSINDO, dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat kepulauan dan pesisir Indonesia. Khususnya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Baca juga: Gubernur Kaltara Terima Penghargaan Sebagai Tokoh Penjaga Perbatasan
"Masalah perairan yang kerap menjadi pembahasan adalah terkait perbatasan negara, hilangnya pulau-pulau kecil dan perencanaan tata ruang yang masih berbasis daratan," kata Zainal.
Dia mengatakan potensi sumber daya alam bawah laut terutama di perbatasan saat ini menjadi incaran negara-negara maju dengan berbagai macam strategi, seperti pelanggaran yang dilakukan nelayan asing di laut natuna utara.
“Hal ini perlu diatasi pemerintah serta partisipasi masyarakat untuk mencapai Indonesia yang utuh dan berdaulat sebagai negara maritim di mata internasional,” kata Gubernur.
Zainal mengatakan bahwa di Kaltara, di mana secara umum karakter wilayah perbatasan di provinsi termuda itu terbagi dua yakni perbatasan pedalaman dan pesisir.
Keduanya memiliki cara penanganan yang berbeda yang disesuaikan dengan kondisi riil yang dihadapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
“Hal ini merupakan tantangan besar bagi Pemprov Kaltara dalam menghindari kerugian negara serta menguatkan tekad sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Gubernur.
Zainal memaparkan bahwa beberapa penanganan yang menjadi solusi untuk memecahkan persoalan di perbatasan. Dari sisi geografis, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Kemudian pembangunan pulau-pulau terluar dapat berfungsi ganda yakni sebagai fungsi pertahanan dan keamanan, seperti dari praktik penyelundupan senjata, barang-barang ilegal, narkoba dan pencurian hasil laut.
Sedangkan dari sisi ekonomi, berupa peluang untuk dikembangkan sebagai wilayah potensial yang berbasis industri sumberdaya. Misalnya, industri perikanan, pariwisata bahari dan industri.
Selanjutnya dari fungsi ekologi, seperti pengatur iklim global. Kaltara sendiri memiliki Taman Nasional Kayan Mentarang yang menjadi paru-paru dunia dengan luas jutaan hektar. Jika itu dikelola dengan maksimal akan menjadi sumber energi alternatif dan sistem penunjang lainnya.
“Karena itu, perlu dilakukan pengelolaan dan pengamanan yang baik. Terlebih melihat posisi strategis Indonesia yang diapit oleh dua benua dan samudera,” jelas Gubernur.
Zainal berharap komitmen ASPEKSINDO, dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat kepulauan dan pesisir Indonesia. Khususnya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Baca juga: Gubernur Kaltara Terima Penghargaan Sebagai Tokoh Penjaga Perbatasan