Tarakan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan.
"Penghargaan Opini WTP dari Kemenkeu ini bentuk keberhasilan Pemprov Kaltara dalam menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2020," kata Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang di Tanjung Selor, Bulungan, Senin.
Opini WTP ini, adalah opini audit yang nantinya akan diterbitkan jika laporan keuangan daerah dianggap memberikan informasi yang bebas, dari laporan keuangan yang dibuat sesuai prinsip akuntasi yang berlaku.
“Tapi perlu saya ingatkan, capaian Opini WTP ini bukan aturan akhir, tapi merupakan suatu kewajiban sesuai amanat Undang-Undang,” kata Zainal.
Dia mengatakan Pemprov Kaltara secara berturut-turut harus berkorelasi dengan pembangunan daerah.
Pengelolaan keuangan daerah termasuk dana transfer dan bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan.
“Pembangunan yang dimaksud ini adalah, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan keadilan, mengurangi kemiskinan, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, mengurangi pengangguran dan kesenjangan,” kata Zainal.
Diharapkan dengan penghargaan ini dapat menjadi motivasi semua pemda, agar terus meningkatkan kinerja baik dalam aspek pengelolaan dan manajemen keuangan.
“Mari kita bekerja keras dan ikhlas, demi terwujudnya Kaltara yang berubah, maju dan sejahtera,” kata Gubernur.
Baca juga: BKD Kaltara Raih Penghargaan Tiga Kategori BKN Award
"Penghargaan Opini WTP dari Kemenkeu ini bentuk keberhasilan Pemprov Kaltara dalam menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2020," kata Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang di Tanjung Selor, Bulungan, Senin.
Opini WTP ini, adalah opini audit yang nantinya akan diterbitkan jika laporan keuangan daerah dianggap memberikan informasi yang bebas, dari laporan keuangan yang dibuat sesuai prinsip akuntasi yang berlaku.
“Tapi perlu saya ingatkan, capaian Opini WTP ini bukan aturan akhir, tapi merupakan suatu kewajiban sesuai amanat Undang-Undang,” kata Zainal.
Dia mengatakan Pemprov Kaltara secara berturut-turut harus berkorelasi dengan pembangunan daerah.
Pengelolaan keuangan daerah termasuk dana transfer dan bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan.
“Pembangunan yang dimaksud ini adalah, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan keadilan, mengurangi kemiskinan, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, mengurangi pengangguran dan kesenjangan,” kata Zainal.
Diharapkan dengan penghargaan ini dapat menjadi motivasi semua pemda, agar terus meningkatkan kinerja baik dalam aspek pengelolaan dan manajemen keuangan.
“Mari kita bekerja keras dan ikhlas, demi terwujudnya Kaltara yang berubah, maju dan sejahtera,” kata Gubernur.
Baca juga: BKD Kaltara Raih Penghargaan Tiga Kategori BKN Award