Tarakan (ANTARA) - Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja kembali ke Kalimantan Utara
dalam rangka meletakan batu pertama di Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.
"Perizinan dasar yang menjadi syarat sebelum groundbreaking sedang on progress dan on the track. Pertama konversi hak guna usaha (HGU) ke hak guna bangunan (HGB)," kata Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang di Tanjung Selor, Jumat.
Pemprov Kaltara saat tengah mempersiapkannya, salah satunya dengan mengikuti rapat koordinasi persiapan kedatangan Presiden secara virtual bersama Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Kamis (11/11).
Rencananya, minggu ketiga bulan November rapat persiapan kembali digelar oleh Pemprov Kaltara guna mematangkan kunjungan kerja Jokowi ke Kabupaten Bulungan.
“Dari informasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Insyaallah bisa terselesaikan sampai akhir tahun ini. Konversi ini erat kaitannya dengan pembebasan lahan yang masih di luar kawasan HGU yang sedang kita konversi,” katanya.
Demikian juga dengan izin lingkungan, saat ini pemerintah pusat juga sedang berusaha keras untuk menyelesaikan izin kawasan industri di dua tempat di KIPI.
“Jadi, ketika groundbreaking semua sudah dipersiapkan,” kata Zainal.
Gubernur mengungkapkan bahwa Pemprov Kaltara juga akan melakukan kembali pengecekan ke lapangan terkait kesiapan groundbreaking yang akan dilaksanakan Presiden. Dan ini dilakukan berbarengan dengan instansi pemerintah pusat maupun Pemkab Bulungan.
“Ada titik yang kami siapkan untuk groundbreaking," kata Gubernur.
Rencananya, akan disiapkan lahan seluas 30 hektare (ha) di sebelah selatan (Mangkupadi) untuk groundbreaking.
Saat ini lahan yang harus disiapkan untuk landasan helikopter dan akses jalan VIP dan VVIP.
Baca juga: Penduduk Kaltara yang Bekerja Meningkat Sebanyak 4.591 Orang
dalam rangka meletakan batu pertama di Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.
"Perizinan dasar yang menjadi syarat sebelum groundbreaking sedang on progress dan on the track. Pertama konversi hak guna usaha (HGU) ke hak guna bangunan (HGB)," kata Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang di Tanjung Selor, Jumat.
Pemprov Kaltara saat tengah mempersiapkannya, salah satunya dengan mengikuti rapat koordinasi persiapan kedatangan Presiden secara virtual bersama Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Kamis (11/11).
Rencananya, minggu ketiga bulan November rapat persiapan kembali digelar oleh Pemprov Kaltara guna mematangkan kunjungan kerja Jokowi ke Kabupaten Bulungan.
“Dari informasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Insyaallah bisa terselesaikan sampai akhir tahun ini. Konversi ini erat kaitannya dengan pembebasan lahan yang masih di luar kawasan HGU yang sedang kita konversi,” katanya.
Demikian juga dengan izin lingkungan, saat ini pemerintah pusat juga sedang berusaha keras untuk menyelesaikan izin kawasan industri di dua tempat di KIPI.
“Jadi, ketika groundbreaking semua sudah dipersiapkan,” kata Zainal.
Gubernur mengungkapkan bahwa Pemprov Kaltara juga akan melakukan kembali pengecekan ke lapangan terkait kesiapan groundbreaking yang akan dilaksanakan Presiden. Dan ini dilakukan berbarengan dengan instansi pemerintah pusat maupun Pemkab Bulungan.
“Ada titik yang kami siapkan untuk groundbreaking," kata Gubernur.
Rencananya, akan disiapkan lahan seluas 30 hektare (ha) di sebelah selatan (Mangkupadi) untuk groundbreaking.
Saat ini lahan yang harus disiapkan untuk landasan helikopter dan akses jalan VIP dan VVIP.
Baca juga: Penduduk Kaltara yang Bekerja Meningkat Sebanyak 4.591 Orang