Tarakan (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen TP meminta pihak pelaksana untuk serius dalam pengerjaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Long Midang, Kabupaten Nunukan.
“Saya meminta agar pihak pelaksana untuk serius mengerjakannya,”kata Yansen di Tanjung Selor, Bulungan, Senin.
Sebelumnya Yansen melakukan Monitoring Evaluasi (Monev) Progres Pembangunan di Krayan, Kabupaten Nunukan, Senin (7/3), dimana realisasi pengerjaan PLBN itu baru mencapai 5,62 persen.
Menurutnya, pembangunan di perbatasan menjadi perhatian serius Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara termasuk PLBN.
Dalam mengemban tugasnya, Wagub harus memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan yang akan dipertanggung jawabkan dihadapan gubernur.
“Saya menegaskan komitmen negara membangun perbatasan. Proyeknya sudah ada tapi kita tidak serius kerjanya. Lebih-lebih kontraktor itu menawar terlalu jauh," kata Yansen.
Sebelumnya pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kaltara menyampaikan akan melanjutkan kembali pekerjaan pada bulan April minggu kedua mendatang. Hal ini menjadi catatan khusus Yansen. Ia akan terus memantau perkembangan pembangunan salah satu PLBN termegah di Kaltara ini.
Kepada BPPW Kaltara ia berpesan agar benar-benar mengawasi kegiatan ini. Baginya PLBN ini adalah kehormatan negara.
Wagub juga meminta agar BPPW Kaltara melayangkan surat ke pihak kontraktor agar tidak menyederhanakan pembangunan ini karena dana yang digunakan adalah uang negara.
BPPW Kaltara menyebutkan ada dua faktor penyebab lambannya pembangunan. Pertama, kondisi pandemi yang menyebabkan Malaysia "lock down", sehingga pasokan bahan material ke Krayan terhambat. Kedua, terjadi longsoran lereng pada 3 September 2021.
Waktu pelaksanaan pembangunan PLBN dimulai sejak 8 Oktober 2020 dengan nilai kontrak Rp200.659.839.000,- dengan target penyelesaian 25 Desember 2022 di atas lahan seluas 7,4 hektare.
Baca juga: Gubernur Kaltara serahkan air dan tanah dari Kesultanan Bulungan di Kendi Nusantara
“Saya meminta agar pihak pelaksana untuk serius mengerjakannya,”kata Yansen di Tanjung Selor, Bulungan, Senin.
Sebelumnya Yansen melakukan Monitoring Evaluasi (Monev) Progres Pembangunan di Krayan, Kabupaten Nunukan, Senin (7/3), dimana realisasi pengerjaan PLBN itu baru mencapai 5,62 persen.
Menurutnya, pembangunan di perbatasan menjadi perhatian serius Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara termasuk PLBN.
Dalam mengemban tugasnya, Wagub harus memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan yang akan dipertanggung jawabkan dihadapan gubernur.
“Saya menegaskan komitmen negara membangun perbatasan. Proyeknya sudah ada tapi kita tidak serius kerjanya. Lebih-lebih kontraktor itu menawar terlalu jauh," kata Yansen.
Sebelumnya pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kaltara menyampaikan akan melanjutkan kembali pekerjaan pada bulan April minggu kedua mendatang. Hal ini menjadi catatan khusus Yansen. Ia akan terus memantau perkembangan pembangunan salah satu PLBN termegah di Kaltara ini.
Kepada BPPW Kaltara ia berpesan agar benar-benar mengawasi kegiatan ini. Baginya PLBN ini adalah kehormatan negara.
Wagub juga meminta agar BPPW Kaltara melayangkan surat ke pihak kontraktor agar tidak menyederhanakan pembangunan ini karena dana yang digunakan adalah uang negara.
BPPW Kaltara menyebutkan ada dua faktor penyebab lambannya pembangunan. Pertama, kondisi pandemi yang menyebabkan Malaysia "lock down", sehingga pasokan bahan material ke Krayan terhambat. Kedua, terjadi longsoran lereng pada 3 September 2021.
Waktu pelaksanaan pembangunan PLBN dimulai sejak 8 Oktober 2020 dengan nilai kontrak Rp200.659.839.000,- dengan target penyelesaian 25 Desember 2022 di atas lahan seluas 7,4 hektare.
Baca juga: Gubernur Kaltara serahkan air dan tanah dari Kesultanan Bulungan di Kendi Nusantara