Tanjung Selor (ANTARA) - Sebanyak 1.500 rumah masyarakat kurang mampu di empat kabupaten dan kota di Kalimantan Utara (Kaltara) diusulkan menerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis tahun ini.
Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum memastikan bantuan tersebut kini sedang menunggu hasil pemadanan atau verifikasi dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Beberapa waktu lalu saya telah meminta kepada dinas terkait untuk mengusulkannya. Sebanyak 1.500 rumah masyarakat kurang mampu se-Kaltara kita usulkan. Saat ini kita sedang menunggu verifikasi oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. Mudah-mudahan yang disetujui tidak jauh dari yang kita usulkan,”jelas Gubernur.
Kepala Dinas ESDM Kaltara Norman Raga, melalui Kepala Bidang (Kabid) Ketenagalistrikan Deni Yusdianto mengatakan, bahwa saat ini proses verifikasi administrasi sedang berjalan, hasilnya nanti oleh Gatrik akan langsung diserahkan kepada PLN di wilayah untuk selanjutnya dilakukan verfikasi teknis.
“Jadi terhadap usulan 1.500 BPBL itu, dari Gatrik akan langsung diserahkan ke PLN Wilayah,” kata Deni.
Terkait jumlah pasti bantuan, ia pun tidak mau mengira-ngira, menurutnya semua tergantung pada hasil verifikasi, baik administrasi maupun teknis dilapangan. “Pemprov hanya mengusulkan, berapa yang didapat Kaltara Gatrik tidak lagi ke daerah, validasi akan langsung ke PLN Wilayah yang membawahi Kaltara,” terang Deni.
Deni mengungkapkan bahwa BPBL merupakan program pemerintah dalam membantu pasang baru listrik gratis bagi rumah tangga belum berlistrik.
Dimana, pemerintah melalui Ditjen Gatrik-Kementerian ESDM menargetkan sebanyak 80 ribu BPBL untuk rumah tangga di tahun 2022. Proyek yang dilaksanakan di 34 provinsi ini ditaksir menelan biaya Rp 120 miliar.
Deni juga mengatakan pihaknya tidak hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah lewat dana APBN, upaya pemerataan listrik di seluruh wilayah Kaltara juga di topang menggunakan dana APBD. “Lewat APBD-Provinsi sebanyak 50 rumah bakal menerima BPBL tahun ini, lokasinya di wilayah Nunukan,” bebernya.
Sebelumnya pada tahun 2020 juga pasang listrik gratis telah dilakukan di Kota Tarakan sebanyak 85 sambungan baru. Dan, 150 BPBL pada tahun 2021 tersebar di tiga kabupaten. Yakni Bulungan (50 sambungan baru), Malinau (50 sambungan baru), dan Tana Tidung (50 sambungan baru). Alhasil, dari total 482 desa se-Kaltara 71,16 persen atau 343 desa di Kaltara masuk ke dalam program Desa Berlistrik dan prosentase Rasio Elektrifikasi mencapai 80,71 persen pada akhir 2021. (dkisp)
Baca juga: Gubernur Kaltara minta Bapera fokus pemberdayaan pemuda
Baca juga: Produksi Industri Mikro dan Kecil Kaltara Tumbuh 7,7 Persen
Baca juga: 39 desa Kaltara dikategorikan mandiri
Baca juga: Bulungan Juara Umum MTQ Kaltara, persiapkan ke tingkat nasional
Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum memastikan bantuan tersebut kini sedang menunggu hasil pemadanan atau verifikasi dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Beberapa waktu lalu saya telah meminta kepada dinas terkait untuk mengusulkannya. Sebanyak 1.500 rumah masyarakat kurang mampu se-Kaltara kita usulkan. Saat ini kita sedang menunggu verifikasi oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. Mudah-mudahan yang disetujui tidak jauh dari yang kita usulkan,”jelas Gubernur.
Kepala Dinas ESDM Kaltara Norman Raga, melalui Kepala Bidang (Kabid) Ketenagalistrikan Deni Yusdianto mengatakan, bahwa saat ini proses verifikasi administrasi sedang berjalan, hasilnya nanti oleh Gatrik akan langsung diserahkan kepada PLN di wilayah untuk selanjutnya dilakukan verfikasi teknis.
“Jadi terhadap usulan 1.500 BPBL itu, dari Gatrik akan langsung diserahkan ke PLN Wilayah,” kata Deni.
Terkait jumlah pasti bantuan, ia pun tidak mau mengira-ngira, menurutnya semua tergantung pada hasil verifikasi, baik administrasi maupun teknis dilapangan. “Pemprov hanya mengusulkan, berapa yang didapat Kaltara Gatrik tidak lagi ke daerah, validasi akan langsung ke PLN Wilayah yang membawahi Kaltara,” terang Deni.
Deni mengungkapkan bahwa BPBL merupakan program pemerintah dalam membantu pasang baru listrik gratis bagi rumah tangga belum berlistrik.
Dimana, pemerintah melalui Ditjen Gatrik-Kementerian ESDM menargetkan sebanyak 80 ribu BPBL untuk rumah tangga di tahun 2022. Proyek yang dilaksanakan di 34 provinsi ini ditaksir menelan biaya Rp 120 miliar.
Deni juga mengatakan pihaknya tidak hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah lewat dana APBN, upaya pemerataan listrik di seluruh wilayah Kaltara juga di topang menggunakan dana APBD. “Lewat APBD-Provinsi sebanyak 50 rumah bakal menerima BPBL tahun ini, lokasinya di wilayah Nunukan,” bebernya.
Sebelumnya pada tahun 2020 juga pasang listrik gratis telah dilakukan di Kota Tarakan sebanyak 85 sambungan baru. Dan, 150 BPBL pada tahun 2021 tersebar di tiga kabupaten. Yakni Bulungan (50 sambungan baru), Malinau (50 sambungan baru), dan Tana Tidung (50 sambungan baru). Alhasil, dari total 482 desa se-Kaltara 71,16 persen atau 343 desa di Kaltara masuk ke dalam program Desa Berlistrik dan prosentase Rasio Elektrifikasi mencapai 80,71 persen pada akhir 2021. (dkisp)
Baca juga: Gubernur Kaltara minta Bapera fokus pemberdayaan pemuda
Baca juga: Produksi Industri Mikro dan Kecil Kaltara Tumbuh 7,7 Persen
Baca juga: 39 desa Kaltara dikategorikan mandiri
Baca juga: Bulungan Juara Umum MTQ Kaltara, persiapkan ke tingkat nasional