Tarakan (ANTARA) - Polda Kalimantan Utara membantu percepatan penurunan stunting atau kondisi gagal tumbuh pada balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis.
"Permasalahan stunting sering ditemui di
negara berpenghasilan rendah atau menengah, termasuk Indonesia sehingga butuh dukungan semua pihak, termasuk Polri dan Polda Kaltara," kata Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya di Tanjung Selor Bulungan, Selasa.
Ia menjelaskan stunting salah satu bagian dari "Double Burden Malnutrition", yaitu keadaan dimana kekurangan gizi dan kelebihan gizi pada waktu yang bersamaan.
Terkait hal itu, Polda Kaltara telah menggelar kegiatan edukasi dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui pembekalan bagi anggota Polda Kaltara di Tanjung Selor, awal pekan ini.
Dia mengatakan hal ini mempunyai dampak yang sangat merugikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi produktifitas ekonomi dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.
Pemerintah telah menegaskan bahwa target penurunan stunting hingga tahun 2024 sebesar 14 persen sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Daniel mengatakan bahwa edukasi tentang stunting ini sangat berkaitan erat dengan tugas-tugas kepolisian yang diemban oleh seluruh personel Polri agar permasalahan stunting dikenal dan diketahui oleh masyarakat.
"Dan di sanalah peran kita untuk menyampaikan permasalahan stunting ini melalui pesan - pesan kamtibmas," katanya.
Diharapkan masyarakat dapat mengerti langsung apa yang disampaikan oleh personel Polda Kaltara yang berada di lapangan atau di lingkungan masyarakat.
“Kepada seluruh personel Polda Kaltara, saya berpesan agar mengikuti kegiatan ini secara serius. Dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan atau pengalaman," kata Daniel.
Tujuan lain, kata dia untuk menambah wawasan, agar dalam pelaksanaan tugas nantinya dapat menyampaikan kepada masyarakat terkait bahaya stunting ini dan juga menjadi bekal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan keluarga.
Sementara itu, kasus stunting di Tarakan turun menjadi enam persen.
"Berdasarkan data dari hasil Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), kasus stunting turun dari delapan persen, menjadi enam persen," kata Koordinator Penanganan Stunting yang juga Wakil Wali Kota Tarakan, Effendhi Djuprianto.
Dia mengatakan untuk menurunkan angka stunting, membuahkan hasil dalam kurun waktu beberapa bulan sejak pertengahan tahun lalu.
Sedangkan dari data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), mencatat Tarakan juga mengalami penurunan kasus stunting hingga mendekati standar nasional, yakni 15,4 persen. Sementara standar nasional 14 persen.
Dari data itu, diperoleh juga hasil bahwa Pemkot Tarakan mampu menurunkan angka stunting tertinggi yang berada di Kelurahan Pantai Amal. Namun, demikian, stunting masih ada di kelurahan lain.