Tanjung Selor (ANTARA) - Rakor FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Kalimantan Utara dalam rangka meningkatkan peran forum dalam menjaring informasi sebagai upaya deteksi dini dan cegah dini jelang Pemilu 2024.
Kegiatan dilaksanakan pada Rabu (20 Desember 2023) pukul 09.00 wita bertempat di Hotel Grand Pangeran Khar, Jl sudirman, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kaltara.
"Rakor FKDM Kaltara dalam rangka meningkatkan peran FKDM dalam menjaring informasi sebagai upaya deteksi dini dan cegah dini jelang Pemilu 2024," kata Achmad Al Djufrie, Ketua FKDM Kaltara.
FKDM melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap masalah yang berkembang di wilayah, namun sampai saat ini, permasalahan yang ada tidak sampai melambung di tingkat provinsi.
Ia mengucapkan apresiasi terhadap kawan kawan yang mampu mengatasi permasalahan tersebut di dalam daerah tersebut.
"Kita juga melaksanakan jemput bola ke tarakan, nunukan dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait masalah yang ada di daerah. Selanjutnya kita juga akan melakukan roadshow ke KTT dan malinau dalam rangka menjaring informasi yang ada di daerah, khususnya terkait ATHG daerah," katanya.
Sementara itu, paparan materi antara lain, oleh
Iswadi Kasubdit 3 Ditintelkam Polda Kaltara menyampaikan antara lain 504.252 pemilih yang terdaftar di KPU.
Untuk saat ini, tahapan pemilu khususnya kampanye baru sebatas di ruang tertutup, untuk kampanye secara terbuka nanti di bulan Januari 2024.
Untuk saat ini, ada sebanyak 165 titik pemasangan alat peraga kampanye di Kaltara. Sampai saat ini, yang viral yaitu pemasangan apk yang dipasang tidak pada tempatnya.
"Kami minta anggota FKDM mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat secara soft, jangan sampai menimbulkan permasalahan yang serius," katanya.
Potensi kerawanan di pemilu 2024 antara lain pada tahapan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, penetapan perolehan kursi anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan kabupaten, penetapan calon terpilih anggota DPD RI yaitu adanya gugatan terhadap calon yang terpilih nantinya di MK. Kemudian juga nanti yang di antisipasi yaitu adanya unras, money politic, sabotase, aksi terorisme dan radikalisme pada pengucapan sumpah janji pelantikan caleg terpilih.
"Terkait kondisi di kaltara, sekarang ini yang sedang viral di media sosial antara lain debatable terkait pemilihan komisioner anggota KPU terkait kenetralan anggota timsel. Kemudian permasalahan yang setiap tahun muncul yaitu pembangunan TPS pantai amal, yang masih sengketa siapa kepemilikan lahan disana, antara masyarakat dan angkatan laut," katanya.
Langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir permasalahan antara lain, dalam melaksanakan deni dan ceni harus mengetahui permasalahan yang ada, menanamkan rasa kesadaran dan tanggung jawab, mengetahui siapa yang nantinya dihubungi jika ada permasalahan yang ada di masyarakat.
Sementara itu, Ranoesty Liling, MH kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Prov. Kaltara menyampaikan terkait tupoksi yang ada di Permendagri nomor 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan dini di daerah dan Permendagri nomor 46 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah.
"Tugas dan tanggung jawab kewaspadaan dini di daerah yaitu membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di daerah, mengkoordinasikan perangkat daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah provinsi, kabupaten kota dan kecamatan," katanya.
Pelaksanaan kewaspadaan dini oleh masyarakat, membentuk forum kewaspadaan dini masyarakat dan ditetapkan oleh pemda.
Anggota FKDM berasal dari organisasi masyarakat, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, elemen masyarakat. Tugas FKDM antara lain menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG. Kemudian memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada tim kewaspadaan dini pemda.
Khususnya kewaspadaan dini menjelang pemilu di kaltara antara lain meningkatnya isu golput di tarakan dan tana tidung. Harapannya kita semua dapat mengantisipasi segala macam ATHG di wilayah Kaltara, khususnya menyangkut terkait pemilu serentak 2024.
Kegiatan Rakor FKDM Kaltara ini bertujuan dalam rangka Meningkatkan Peran FKDM dalam Menjaring Informasi Sebagai Upaya Deteksi Dini dan Cegah Dini Jelang Pemilu 2024. Harapannya dengan adanya kegiatan ini dapat sharing informasi terkait isu strategis wilayah khususnya menjelang pemilu serentak 2024 .
Hadir dalam kegiatan antara lain, Iswadi Kasubdit 3 Ditintelkam Polda Kaltara (sebagai narasumber), Idewan Budi Santoso FKDM kaltara, Yunus Idris FKDM Bulungan, Dharmawan FKDM Bulungan, Kamelius FKDM Bulungan, Hari Sunjana FKDM Bulungan, Jemmi Ardiansyah FKDM KTT, M. CHaerin FKDM KTT, Taufiq FKDM Nunukan, Adharsyah FKDM Nunukan, H. Muhammad Iqbal FPK Kaltara, Unsur pemuda dan mahasiswa di Tanjung Selor
Baca juga: Rakor FKDM Kaltara di Tarakan, fokus sistem pelaporan
Baca juga: Gubernur Apresiasi Kegiatan FKDM--FKDM Diharapkan Mampu Deteksi Permasalahan
Kegiatan dilaksanakan pada Rabu (20 Desember 2023) pukul 09.00 wita bertempat di Hotel Grand Pangeran Khar, Jl sudirman, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kaltara.
"Rakor FKDM Kaltara dalam rangka meningkatkan peran FKDM dalam menjaring informasi sebagai upaya deteksi dini dan cegah dini jelang Pemilu 2024," kata Achmad Al Djufrie, Ketua FKDM Kaltara.
FKDM melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap masalah yang berkembang di wilayah, namun sampai saat ini, permasalahan yang ada tidak sampai melambung di tingkat provinsi.
Ia mengucapkan apresiasi terhadap kawan kawan yang mampu mengatasi permasalahan tersebut di dalam daerah tersebut.
"Kita juga melaksanakan jemput bola ke tarakan, nunukan dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait masalah yang ada di daerah. Selanjutnya kita juga akan melakukan roadshow ke KTT dan malinau dalam rangka menjaring informasi yang ada di daerah, khususnya terkait ATHG daerah," katanya.
Sementara itu, paparan materi antara lain, oleh
Iswadi Kasubdit 3 Ditintelkam Polda Kaltara menyampaikan antara lain 504.252 pemilih yang terdaftar di KPU.
Untuk saat ini, tahapan pemilu khususnya kampanye baru sebatas di ruang tertutup, untuk kampanye secara terbuka nanti di bulan Januari 2024.
Untuk saat ini, ada sebanyak 165 titik pemasangan alat peraga kampanye di Kaltara. Sampai saat ini, yang viral yaitu pemasangan apk yang dipasang tidak pada tempatnya.
"Kami minta anggota FKDM mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat secara soft, jangan sampai menimbulkan permasalahan yang serius," katanya.
Potensi kerawanan di pemilu 2024 antara lain pada tahapan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih, penetapan perolehan kursi anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan kabupaten, penetapan calon terpilih anggota DPD RI yaitu adanya gugatan terhadap calon yang terpilih nantinya di MK. Kemudian juga nanti yang di antisipasi yaitu adanya unras, money politic, sabotase, aksi terorisme dan radikalisme pada pengucapan sumpah janji pelantikan caleg terpilih.
"Terkait kondisi di kaltara, sekarang ini yang sedang viral di media sosial antara lain debatable terkait pemilihan komisioner anggota KPU terkait kenetralan anggota timsel. Kemudian permasalahan yang setiap tahun muncul yaitu pembangunan TPS pantai amal, yang masih sengketa siapa kepemilikan lahan disana, antara masyarakat dan angkatan laut," katanya.
Langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir permasalahan antara lain, dalam melaksanakan deni dan ceni harus mengetahui permasalahan yang ada, menanamkan rasa kesadaran dan tanggung jawab, mengetahui siapa yang nantinya dihubungi jika ada permasalahan yang ada di masyarakat.
Sementara itu, Ranoesty Liling, MH kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Prov. Kaltara menyampaikan terkait tupoksi yang ada di Permendagri nomor 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan dini di daerah dan Permendagri nomor 46 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah.
"Tugas dan tanggung jawab kewaspadaan dini di daerah yaitu membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di daerah, mengkoordinasikan perangkat daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah provinsi, kabupaten kota dan kecamatan," katanya.
Pelaksanaan kewaspadaan dini oleh masyarakat, membentuk forum kewaspadaan dini masyarakat dan ditetapkan oleh pemda.
Anggota FKDM berasal dari organisasi masyarakat, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, elemen masyarakat. Tugas FKDM antara lain menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG. Kemudian memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan kepada tim kewaspadaan dini pemda.
Khususnya kewaspadaan dini menjelang pemilu di kaltara antara lain meningkatnya isu golput di tarakan dan tana tidung. Harapannya kita semua dapat mengantisipasi segala macam ATHG di wilayah Kaltara, khususnya menyangkut terkait pemilu serentak 2024.
Kegiatan Rakor FKDM Kaltara ini bertujuan dalam rangka Meningkatkan Peran FKDM dalam Menjaring Informasi Sebagai Upaya Deteksi Dini dan Cegah Dini Jelang Pemilu 2024. Harapannya dengan adanya kegiatan ini dapat sharing informasi terkait isu strategis wilayah khususnya menjelang pemilu serentak 2024 .
Hadir dalam kegiatan antara lain, Iswadi Kasubdit 3 Ditintelkam Polda Kaltara (sebagai narasumber), Idewan Budi Santoso FKDM kaltara, Yunus Idris FKDM Bulungan, Dharmawan FKDM Bulungan, Kamelius FKDM Bulungan, Hari Sunjana FKDM Bulungan, Jemmi Ardiansyah FKDM KTT, M. CHaerin FKDM KTT, Taufiq FKDM Nunukan, Adharsyah FKDM Nunukan, H. Muhammad Iqbal FPK Kaltara, Unsur pemuda dan mahasiswa di Tanjung Selor
Baca juga: Rakor FKDM Kaltara di Tarakan, fokus sistem pelaporan
Baca juga: Gubernur Apresiasi Kegiatan FKDM--FKDM Diharapkan Mampu Deteksi Permasalahan