Tanjung Selor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nunukan menyebutkan jika program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Penumpang Udara untuk mempermudah aksesibilitas warga pedalaman dan perbatasan di daerah itu sudah berjalan.
“Kontrak sudah mulai jalan sejak 8 Januari 2025 dan subsidi ini berlaku 12 bulan ke depan dan menjadikan harga tiket penerbangan perintis lebih terjangkau,” kata Kepala Bagian Perekonomian Setda Nunukan, Rohadiansyah di Nunukan, Senin.
Rute yang disubsidi meliputi penerbangan Nunukan (Kota)-Long Bawan, Kecamatan Krayan (pulang pergi) dan rute baru Nunukan-Binuang (pulang pergi). Frekuensi penerbangan ke Long Bawang sebanyak 234 penerbangan, begitu juga sebaliknya ke Nunukan.
Adapun frekuensi ke Binuang sebanyak 52 penerbangan, dan sebaliknya 52 penerbangan bersubsidi ke Nunukan.
Rohadiansyah menjelaskan bahwa program SOA ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya di daerah-daerah terpencil.
"Dengan adanya subsidi ini, kami yakin mobilitas masyarakat semakin meningkat, sehingga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan ekonomi lainnya dapat terpenuhi dengan lebih baik," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,8 miliar untuk program ini. Dana tersebut digunakan untuk mensubsidi harga tiket pesawat pada rute-rute yang telah ditentukan. Pelaksanaan program ini dipercayakan kepada salah satu maskapai penerbangan perintis.
Program SOA ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk meringankan beban masyarakat, terutama di wilayah Krayan dan sekitarnya. Khususnya membantu anak muda perbatasan di Kecamatan Krayan yang ingin melanjutkan sekolah di luar kota, masyarakat yang berobat ke rumah sakit di kota, dan yang memiliki keperluan-keperluan lain.
Subsidi ini juga diyakini mampu menekan harga-harga bahan kebutuhan pokok di masyarakat di daerah perbatasan.
"Kita tahu bersama, pesawat terbang adalah satu-satunya moda transportasi yang bisa menjangkau wilayah Krayan," jelasnya.
Dengan adanya subsidi, diyakini harga tiket pesawat menjadi lebih terjangkau sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan publik dan memajukan perekonomian daerah.