Tarakan Selor (Antara News Kaltara) – Perhatian pemerintah terhadap masyarakat khususnya bagi pelaku koperasi dan usaha mikro kecil menengah sangat besar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dana bergulir. Hanya saja wakil Gubernur Kaltara H Udin Hianggio menyayangkan bagi pelaku usaha yang tidak mengembalikan pinjaman dana tersebut.
“Ini sangat disayangkan, kalau bisa ini dibenahi lagi ke depan. Di Tarakan contohnya, dana bergulir terus dilakukan evaluasi,†ujar Udin Hianggio saat membuka Sosialisasi dan Bimtek Dana Bergulir Pengelolaan Dana Bergulir bagi Koperasi dan UMKM oleh LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) KUMKM , kemarin (7/4) di Hotel Hall Tarakan Plaza.
Di Tarakan, lanjut Wagub, dana bergulir disediakan pemerintah kota dengan bunga yang sangat kecil. Artinya, perhatian pemerintah dalam memberdayakan masyarakat kecil cukup optimal. Hanya saja ia sesalkan banyak yang salah pengertian dengan adanya dana bergulir.
“Terkadang mereka berpikir dana bergulir adalah bantuan sosial yang tidak perlu dikembalikan. Nah, ini yang seharusnya diberikan pemahaman yang kuat untuk masyarakat,†lanjut Udin. Pelaku koperasi dan usaha kecil diharap konsisten dengan pinjaman yang diberikan.
Dana bergulir diakuinya tidak memberatkan pelaku usaha karena bunga yang ditetapkan pemerintah melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop-UMKM) tidak terlalu besar dan ada yang disubsidi pemerintah, misal dana bergulir yang disediakan oleh LPDB KUMKM yang dibawahi Kementerian Koperasi dan UKM RI.
“Ini memberikan manfaat bagi usaha kecil di Kaltara, sehingga ekonomi di wilayah kita ini berkembang secara positif,†kata Udin. Dikatakan, salah satu kunci bagi pelaku usaha kecil adalah memperkuat modal usaha. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga perlu diperhatikan.
Dengan adanya sosialisasi yang diadakan hasil kerja sama antara Disperindagkop-UMKM provinsi dengan LPDB KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM RI ini bisa diikuti oleh seluruh pelaku koperasi dan UMKM di Kaltara dengan baik.
“Mohon ini dicermati dengan baik, pada dasarnya acara yang diselenggarakan LPDB ini adalah supaya pelaku koperasi dan UMKM paham tata cara dan mekanisme pembuatan proposal permohonan dana bergulir dan pengembaliannya,†jelasnya di hadapan peserta sosialisasi dan bimtek dana bergulir.
Terpisah, Kepala Disperindagkop-UMKM Kaltara Khaerumuddin menuturkan berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) di Indonesia termasuk Kaltara adalah tantangan bagaimana usaha mikro kecil menengah bisa berkembang dengan baik. Tentu penguatan modal salah satu cara yang bisa membantu hal itu.
Data yang bersumber dari LPDB KUMKM hingga April 2016 ini mencatat pinjaman UMKM Kota Tarakan sebanyak kurang lebih 100 pelaku usaha termasuk usaha mikro. Namun yang disetujui oleh LPDB KUMKM hanya usaha kecil dan menengah.
“Sedangkan usaha mikro belum disetujui dan kita arahkan melalui jalur pinjaman bank melalui kredit usaha rakyat,†ucap Khaerumuddin. Sebagai informasi, pinjaman di LPDB KUMKM minimal Rp 250 juta dengan bunga 6 persen per tahun atau 0,5 persen per bulan.
“Usahanya minimal 2 tahun berjalan atau sudah memiliki SITU dan SIUP serta persyaratan lain, atau kopeasi yang sudah beroperasi dua tahun berturut-turut yang sudah melsanakan rapat anggota,†jelasnya. Pelaku usaha yang ada di Kaltara diakui Khaerumuddin banyak yang antusias atas dana bergulir yang disediakan LPDB KUMKM. Kepada LPDB KUMKM ia berharap, hal ini ditindaklanjuti dan segera direspon.