Usai memantau pelaksanaan pencoblosan di 5 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mewakili 4 kecamatan di Tarakan, Rabu (27/6) siang Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie didampingi Ketua DPRD Kaltara Marthen Sablon, Asisten I Setprov Kaltara Sanusi, Walikota Tarakan Sopian Raga dan Wakil Walikota Tarakan H K Arief Hidayat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara Basiran, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltara Syahrullah Mursalin, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltara Suryanata Al Islami, Ketua Bawaslu Kaltara Siti Nuhriyati, Ketua KPU Tarakan Teguh Dwi Subagyo, Ketua Panwaslu Tarakan Sulaiman dan sejumlah pejabat terkait lainnya melakukan video conference dengan tim monitoring Pilkada Serentak 2018 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili oleh Dr H Suhajar Diantoro, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Mendagri di ruang kerja Walikota Tarakan, Rabu (27/6).
Pada laporannya, Gubernur menyebutkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2018 di Tarakan, sedianya dapat mencapai lebih dari 72 persen atau diatas persentase pemilih pada Pemilu 2013. "Dari pantauan kami, hingga pukul 10 tadi, di 5 TPS sampling di 4 kecamatan yang ada di Tarakan, partisipasi pemilih sudah mencapai 50 persen," kata Irianto.
Dilaporkan juga bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan kali ini mencapai 133 ribu lebih dari total jumlah penduduk Tarakan yang mencapai sekitar 254 ribu jiwa. "Secara umum, persiapan dan koordinasi setiap pihak penyelenggara pemilihan umum kali ini, ditambah dukungan aktif dan positif dari aparat TNI dan Polri tak menyisakan kendala yang berarti. Mulai dari persiapan hingga pelaksanaan pemilihan hari ini.
Jadi, secara garis besar, keadaan Tarakan selama pelaksanaan Pilkada kali ini cukup tenang. Pengamanan juga solid, dan saya yakin pasca Pillkada nanti Tarakan juga akan tetap damai," beber Gubernur.
Dilaporkan pula oleh Gubernur, pembiayaan Pilkada Tarakan tahun ini mencapai Rp 20,3 miliar. Ini sudah termasuk untuk kegiatan pengamanan dan pengawasan Pemilu. Sementara untuk operasional KPU Tarakan sendiri, sekitar Rp 13 miliar lebih. "Logistik untuk pemilihan umum pun tak ada masalah, juga tak ada laporan yang prinsip mengenai tindakan kesalahan yang terjadi. Artinya semua berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," urai Irianto. Pilwali Tarakan periode 2019-2024 disertai 4 pasangan calon, termasuk 1 pasangan independen.
"Berdasarkan laporan Ketua KPU Tarakan, perkembangan pelaksanaan pemilihan di lapangan relatif lancar. Hanya terjadi persoalan kecil, mengenai kelayakan pemilih yang tak membawa e-KTP ke TPS. Dan, sesuai edaran KPU RI, maka pemilih yang tak membawa e-KTP namun membawa formulir C-6 dan mampu meyakinkan dirinya bahwa dia adalah pemilih di TPS bersangkutan, tetap memiliki hak pilihnya," timpal Gubernur.
Sesuai data KPU Tarakan, hingga pukul 12 siang kemarin, tingkat partisipasi pemilih sudah mencapai 60 persen. "KPU Tarakan menargetkan partisipasi pemilih pada Pilwali Tarakan ini bisa mencapai lebih dari 72 persen, atau bahkan menjangkau target nasional, 77 persen. Dan, insya Allah akan melampaui target itu," ungkap Irianto. Disampaikan juga, bahwa penghitungan perolehan pemungutan suara akan dilakukan setelah pukul 13.00 Wita. Dan, rekap hasil penghitungan secara keseluruhan dipantau oleh Tim Desk Pilkada Tarakan.
Usai melakukan video conference, Gubernur beserta rombongan tak luput memantau pelaksanaan pemungutan suara di TPS Khusus Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan. Sekaligus, melakukan pantauan pada aktivitas pelayanan pubik yang diberikan oleh pihak RSUD Tarakan. "Alhamdulillah, proses pemungutan suara aman dan lancar di TPS Khusus ini. Pelayanan juga tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan, sangat diharapkan kualitas layanan itu akan terus membaik dari hari ke hari," tutupnya.