Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017 Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berada pada urutan ketiga dari 34 provinsi se-Indonesia. Di urutan pertama dan kedua, adalah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dengan nilai indeks 84,73 dan Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta dengan nilai indeks 83,61. Sebagai informasi, IDI 2017 nasional mencapai 72,11.
Adapun kategori demokrasi di Kaltara, berdasarkan data IDI Kaltara tahun 2017 mengalami perubahan dari tingkat kategori 'sedang' menjadi kategori 'baik'. Dimana IDI Kaltara mencapai 81,06 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan 4,08 poin dibandingkan dengan IDI Kaltara 2016 yang capaiannya sebesar 76,98. Demikian disampaikan Gubernur Kaltara berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara per 15 Agustus 2018.
Angka IDI Kaltara dihitung terpisah dari Kalimantan Timur (Kaltim) mulai 2015. Dimana, perubahan IDI Kaltara dari 2015 hingga 2017 mengalami fluktuasi sejak 2015 sebesar 80,16, 2016 sebesar 76,98, dan 2017 sebesar 81,06. "Dari penjelasan pihak BPS, klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni 'Baik' (indeks lebih dari 80), 'Sedang’ ( indeks antara 60 hingga 80), dan 'Buruk' (indeks kurang dari 60)," ujar Gubernur.
Dituturkan Irianto, perubahan angka IDI Kaltara dari 2016 ke 2017 dipengaruhi 3 aspek demokrasi. Yakni, kebebasan sipil yang turun 1,43 poin (dari 100,00 menjadi 98,57), hak-hak politik yang naik 1,90 poin (dari 66,64 menjadi 68,54), dan lembaga demokrasi yang naik 14,45 poin (dari 64,48 menjadi 78,93). "IDI Kaltara adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Kaltara. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (Civil Liberty), hak-hak politik (Political Rights) dan lembaga-lembaga demokrasi (Institution of Democracy)," urai Gubernur.
IDI disusun berdasarkan evidence based atau kejadian sehingga data yang dihasilkan merupakan refleksi dari realita kehidupan berdemokrasi di Kaltara. Dan, di 2017, tidak ada indeks yang berkategori 'buruk'. 2 aspek berkategori sedang yakni, indeks aspek hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Sementara, indeks aspek kebebasan sipil tetap berada pada kategori baik. "Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal penting dan terus diupayakan realisasinya oleh pemerintah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat," ungkap Gubernur.
Kabar baik lainnya, pada IDI Kaltara 2017, dari 28 indikator terdapat 18 yang mencapai kinerja 'baik' atau skor diatas 80. Di antaranya, yakni indikator ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Lalu, indikator aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya. Serta, indikator tindakan atau pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama, dan lainnya.
Dengan nilai IDI 2017 mencapai 81,06 tersebut, maka Kaltara merupakan provinsi dengan nilai IDI tertinggi di regional Kalimantan. Disusul Kalimantan Barat pada urutan kedua dengan nilai IDI 79,13. Lalu berturut-turut, Kalimantan Selatan 76,25, Kalimantan Tengah 76,12, dan Kalimantan Timur 72,86.
5 Besar Indeks Demokrasi Indonesia 2017
1. DKI Jakarta : 84,73
2. DI Yogyakarta : 83,61
3. Kalimantan Utara : 81,06
4. Kepulauan Babel : 80,11
5. Kalimantan Barat : 79,13
Sumber : BPS, 2018