Nunukan (Antaranews-Kaltara) - Pedagang meminta adanya kebijakan kelonggaran pasokan produk Malaysia dimasukkan di Kabupaten Nunukan, Kaltara.
Hal ini diutarakan Amrin, salah seorang pedagang lintas batas Nunukan-Tawau (Malaysia) di Nunukan, Kamis sekaitan dengan pelarangan memasukkan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dari Malaysia ke Kabupaten Nunukan, Kamis.
Ia menyatakan, pelarangan tersebut tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan yang masih tergantung pada produk negara tetangga.
Contohnya, gula pasir dan elpiji. Kedua produk ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah itu karena belum tersedianya secara memadai dari dalam negeri.
"Kami cuma butuh kebijakan adanya kelonggaran memasukkan produk Malaysia ke Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan karena masyarakat masih membutuhkannya," harap Amrin.
Ia meminta kepad Pemkab Nunukan agar memperhatikan kebutuhan masyarakatnya terhadap produk Malaysia tertentu seperti elpiji dan gula pasir.
Menurut dia, apabila dilarang maka menimbulkan stagnasi perekonomian di Kabupaten Nunukan sehubungan dengan banyaknya masyarakat yang sangat tergantung pada produk Malaysia ini.
Amrin menyayangkan, apabila masalah ini berlarut-larut tanpa ada solusi karena dapat meningkatkan harga kebutuhan pokok akibat kurangnya persediaan.
Menanggapi permasalahan ini, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan, Hasan Basri menilai, khusus kebutuhan elpiji subsidi dan non subsidi untuk masyarakat Kabupaten Nunukan telah disiapkan oleh PT Pertamina.
"Pertamina bersedia mendatangkan elpiji jenis bright gas ke Nunukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," beber dia.
Langkah ini dilakukan PT Pertamina berkaitan dengan upaya meningkatkan penggunaan elpiji produk dalam negeri dan menghilangkan produk Malaysia di daerahnya.
Mengenai keluhan masyarakat yang belum sepenuhnya menerima dan menggunakan produk dalam negeri perlu dimaklumi, kata Hasan Basri.
Oleh karena itu, Pemkab Nunukan akan terus menggaungkan kecintaan terhadap produk dalam negeri secara berkesinambungan kepada masyarakat.
Hal ini diutarakan Amrin, salah seorang pedagang lintas batas Nunukan-Tawau (Malaysia) di Nunukan, Kamis sekaitan dengan pelarangan memasukkan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dari Malaysia ke Kabupaten Nunukan, Kamis.
Ia menyatakan, pelarangan tersebut tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan yang masih tergantung pada produk negara tetangga.
Contohnya, gula pasir dan elpiji. Kedua produk ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah itu karena belum tersedianya secara memadai dari dalam negeri.
"Kami cuma butuh kebijakan adanya kelonggaran memasukkan produk Malaysia ke Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan karena masyarakat masih membutuhkannya," harap Amrin.
Ia meminta kepad Pemkab Nunukan agar memperhatikan kebutuhan masyarakatnya terhadap produk Malaysia tertentu seperti elpiji dan gula pasir.
Menurut dia, apabila dilarang maka menimbulkan stagnasi perekonomian di Kabupaten Nunukan sehubungan dengan banyaknya masyarakat yang sangat tergantung pada produk Malaysia ini.
Amrin menyayangkan, apabila masalah ini berlarut-larut tanpa ada solusi karena dapat meningkatkan harga kebutuhan pokok akibat kurangnya persediaan.
Menanggapi permasalahan ini, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan, Hasan Basri menilai, khusus kebutuhan elpiji subsidi dan non subsidi untuk masyarakat Kabupaten Nunukan telah disiapkan oleh PT Pertamina.
"Pertamina bersedia mendatangkan elpiji jenis bright gas ke Nunukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," beber dia.
Langkah ini dilakukan PT Pertamina berkaitan dengan upaya meningkatkan penggunaan elpiji produk dalam negeri dan menghilangkan produk Malaysia di daerahnya.
Mengenai keluhan masyarakat yang belum sepenuhnya menerima dan menggunakan produk dalam negeri perlu dimaklumi, kata Hasan Basri.
Oleh karena itu, Pemkab Nunukan akan terus menggaungkan kecintaan terhadap produk dalam negeri secara berkesinambungan kepada masyarakat.