Nunukan, Kaltara (ANTARA) - Pascapembubaran Dewan Undangan Negeri (DUN) Negeri Sabah pada 30 Juli 2020 maka negara bagian Malaysia di Pulau Kalimantan ini menggelar kembali pemilu untuk memilih anggota parlemen.
"Pemilu tersebut digelar hari ini, Sabtu, 26 September 2020 atau dua tahun lebih awal dari jadwal nasional," kata Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu Negeri Sabah Krisnha Djelani melalui siaran tertulisnya, Sabtu.
Pemilu dini negara bagian timur Malaysia tersebut diadakan setelah DUN Sabah atau setingkat DPRD Sabah bubar pada 30 Juli 2020.
Waktunya lebih awal dua tahun dari yang seharusnya.
Pemilu parlemen Sabah yang terakhir diselenggarakan pada Mei 2018 yang dimenangkan oleh koalisi partai Warisan, PKR, DAP dan UPKO.
Koalisi empat partai ini mampu memgalahkan koalisi yang tergabung dalam Barisan Nasional yang dimotori partai UMNO selaku penguasa selama ini di Malaysia.
Pemilihan parlemen ini diselenggarakan lebih awal akibat dari pergolakan politik di pemerintahan federal pasca mundurnya Dr. Mahathir Muhammad sebagai Perdana Menteri pada 24 Februari 2020.
Pemerintahan berubah setelah kepemimpinan nasional di Malaysia digantikan oleh Muhyiddin Yassin dari Koalisi Barisan Nasional turut mempengaruhi perpolitikan di Sabah, ucap Krisnha.
Hasil pemilu 2018 di Malaysia, Negeri Sabah dipimpin oleh Ketua Menteri Shafie Apdal dan tidak sehaluan dengan pemerintahan federal yang baru Muhyidin Yasin.
Informasi yang dihimpun KJRI Sabah, sebanyak 447 calon legislatif di Negeri Sabah yang bertarung memperebutkan 73 kursi di DUN Sabah.
Di antaranya, 391 caleg melalui jalur parpol dan 56 caleg perorangan.
Adapun jumlah pemilih tercatat 1.124.598 orang dan hampir 40 persen merupakan pemilih muda.
Krisnha menjelaskan bahwa sesuai aturan perundang-undangan Malaysia parpol pemenang pemilu harus mengantongi 37 kursi atau 50 persen plus 1.
Koalisi parpol pemenang pemilu inilah yang akan membentuk pemerintahan baru untuk lima tahun ke depan.
Pemilihan parlemen ini berlangsung di tengah-tengah pandemi COVID-19 sehingga diperketat protokol kesehatan.
Pemilu Sabah akan menjadi penentu politik nasional di Malaysia.
Baca juga: WNI di Sabah tidak paham tata cara mencoblos pada Pemilu 2019
"Pemilu tersebut digelar hari ini, Sabtu, 26 September 2020 atau dua tahun lebih awal dari jadwal nasional," kata Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu Negeri Sabah Krisnha Djelani melalui siaran tertulisnya, Sabtu.
Pemilu dini negara bagian timur Malaysia tersebut diadakan setelah DUN Sabah atau setingkat DPRD Sabah bubar pada 30 Juli 2020.
Waktunya lebih awal dua tahun dari yang seharusnya.
Pemilu parlemen Sabah yang terakhir diselenggarakan pada Mei 2018 yang dimenangkan oleh koalisi partai Warisan, PKR, DAP dan UPKO.
Koalisi empat partai ini mampu memgalahkan koalisi yang tergabung dalam Barisan Nasional yang dimotori partai UMNO selaku penguasa selama ini di Malaysia.
Pemilihan parlemen ini diselenggarakan lebih awal akibat dari pergolakan politik di pemerintahan federal pasca mundurnya Dr. Mahathir Muhammad sebagai Perdana Menteri pada 24 Februari 2020.
Pemerintahan berubah setelah kepemimpinan nasional di Malaysia digantikan oleh Muhyiddin Yassin dari Koalisi Barisan Nasional turut mempengaruhi perpolitikan di Sabah, ucap Krisnha.
Hasil pemilu 2018 di Malaysia, Negeri Sabah dipimpin oleh Ketua Menteri Shafie Apdal dan tidak sehaluan dengan pemerintahan federal yang baru Muhyidin Yasin.
Informasi yang dihimpun KJRI Sabah, sebanyak 447 calon legislatif di Negeri Sabah yang bertarung memperebutkan 73 kursi di DUN Sabah.
Di antaranya, 391 caleg melalui jalur parpol dan 56 caleg perorangan.
Adapun jumlah pemilih tercatat 1.124.598 orang dan hampir 40 persen merupakan pemilih muda.
Krisnha menjelaskan bahwa sesuai aturan perundang-undangan Malaysia parpol pemenang pemilu harus mengantongi 37 kursi atau 50 persen plus 1.
Koalisi parpol pemenang pemilu inilah yang akan membentuk pemerintahan baru untuk lima tahun ke depan.
Pemilihan parlemen ini berlangsung di tengah-tengah pandemi COVID-19 sehingga diperketat protokol kesehatan.
Pemilu Sabah akan menjadi penentu politik nasional di Malaysia.
Baca juga: WNI di Sabah tidak paham tata cara mencoblos pada Pemilu 2019