Tanjung Selor (ANTARA) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Amir Bakry mengharapkan dengan telah tersalurkannya Dana Desa yang bersumber dari APBN tersebut, dapat dimanfaatkan oleh desa antara lain untuk BLT DD, Padat Karya Tunai DD dan pemberdayaan masyarakat yang dapat menjadi stimulus ekonomi di desa guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.
“Sebanyak 447 desa sudah tersalurkan 100 persen dengan total pagu Rp 482,6 miliar untuk tahun anggaran 2020. Ini untuk mendukung program pemerintah yakni pemulihan ekonomi nasional,” kata Amir.
Ada dua prioritas penggunaan dana desa 2021, pertama adalah pemulihan perekonomian desa seperti program Padat Karya Tunai, jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai, pemberdayaan UKM, serta pengembangan potensi desa. Kedua adalah pengembangan sektor prioritas seperti pengembangan TIK melalui desa digital, program ketahanan pangan, pariwisata melalui desa wisata, peningkatan infrastruktur dan program kesehatan nasional untuk pencegahan penyakit menular dan penurunan stunting di desa.
“Dalam hal terdapat permasalahan desa yang mendapat alokasi Dana Desa pada tahun 2021, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan dan/ atau penghentian penyaluran Dana Desa,” ujarnya.
Diketahui untuk 2021, alokasi Dana Desa secara nasional meningkat. Sejalan dengan peningkatan alokasi Dana Desa tersebut membuat alokasi Dana Desa Provinsi Kaltara senantiasa meningkat. Peningkatan ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan dana desa serta mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas seperti pengembangan TIK, Pariwisata, dan Ketahanan Pangan.
Alokasi Dana Desa untuk 447 Desa di Kaltara akan disalurkan melalui 3 KPPN di wilayah Kaltara yaitu KPPN Tanjung Selor, KPPN Tarakan, dan KPPN Nunukan. “Alokasi Dana Desa pada tahun anggaran 2021 meningkat sebanyak Rp 503 miliar,” tutupnya.