Tarakan (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara mengingatkan peran pemkab dan pemkot agar bersinergi membangun dan menjalankan roda pemerintahan di provinsi itu, termasuk pemulihan ekonomi masa pandemi COVID-19.
"Bersama pemkab/pemkot (pemerintah kabupaten/pemerntah kota) kita harus saling bekerja sama guna mewujudkan Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera,“ kata Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang di Tanjung Selor, Bulungan, Senin.
Hal itu disampaikan Zainal yang terpilih pada Pilkada 2020 agar visi Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera dapat terwujud, termasuk upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi
COVID-19.
Ia juga mengingatkan hal itu bisa tercapai jika semua berjalan seiring, termasuk seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Kaltara agar dapat saling mengisi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menurutnya, perangkat daerah adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pemulihan ekonomi.
Untuk itu perlu saling bersinergi guna membantu kepala daerah agar roda pemerintahan dapat berjalan sesuai visi dan misi Kaltara.
Selain lintas perangkat daerah di lingkup provinsi, Gubernur juga meminta sinergitas dengan kabupaten/kota juga dapat terbangun dengan baik.
Dengan tujuan, agar program yang direncanakan dapat terintegrasi sehingga memberi dampak bagi masyarakat secara nyata.
“Program yang kita rancang, juga harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kabupaten/kota. Supaya dapat berjalan dan berkesinambungan,” kata Zainal.
Tidak hanya dengan kabupaten/kota, Gubernur juga meminta agar kepala perangkat daerah dapat terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat.
"Tujuannya oagar aliran dana yang diberikan dapat masuk ke Kaltara untuk menuntaskan semua program pemerintah," katanya.
“Jika hanya mengandalkan APBD saja, program kita tidak akan berjalan maksimal," kata Gubernur.
Zainal mengatakan Pemprov Kaltara butuh sentuhan dari pemerintah pusat agar dapat menjalankan program melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Dia berharap agar perangkat daerah dapat membangun komunikasi yang intensif kepada pemerintah pusat demi pembangunan provinsi termuda ini.
Selain itu, Gubernur juga menyampaikan perihal rencana penataan komponen birokrasi. Salah satunya adalah menata kembali perangkat daerah.
Menurutnya, penataan kepala perangkat daerah akan dilakukan menyesuaikan dengan latar belakang keahlian masing-masing. Tahapan yang dilalui salah satunya adalah "person job fit" yang bertujuan meningkatkan kembali kinerja perangkat daerah.
"Job fit" adalah cara untuk menilai kecocokan karakteristik kandidat dengan suatu posisi melalui kepribadian, "soft skills", pengalaman, dan nilai-nilai (values) yang mereka miliki dalam bekerja.
“Ini bertujuan supaya pemerintahan dapat berjalan efektif dan akuntabel sesuai dengan harapan masyarakat yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Zainal.
Baca juga: Pemulihan ekonomi, Ketua DPD dorong pemda tingkatkan belanja APBD
Baca juga: Mensos minta Pemda evaluasi DTKS, ada penerima bansos ganda
Baca juga: Sri Mulyani: ini kriteria Pemda terima dana pemulihan ekonomi
"Bersama pemkab/pemkot (pemerintah kabupaten/pemerntah kota) kita harus saling bekerja sama guna mewujudkan Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera,“ kata Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang di Tanjung Selor, Bulungan, Senin.
Hal itu disampaikan Zainal yang terpilih pada Pilkada 2020 agar visi Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera dapat terwujud, termasuk upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi
COVID-19.
Ia juga mengingatkan hal itu bisa tercapai jika semua berjalan seiring, termasuk seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Kaltara agar dapat saling mengisi dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menurutnya, perangkat daerah adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pemulihan ekonomi.
Untuk itu perlu saling bersinergi guna membantu kepala daerah agar roda pemerintahan dapat berjalan sesuai visi dan misi Kaltara.
Selain lintas perangkat daerah di lingkup provinsi, Gubernur juga meminta sinergitas dengan kabupaten/kota juga dapat terbangun dengan baik.
Dengan tujuan, agar program yang direncanakan dapat terintegrasi sehingga memberi dampak bagi masyarakat secara nyata.
“Program yang kita rancang, juga harus kita sesuaikan dengan kebutuhan kabupaten/kota. Supaya dapat berjalan dan berkesinambungan,” kata Zainal.
Tidak hanya dengan kabupaten/kota, Gubernur juga meminta agar kepala perangkat daerah dapat terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat.
"Tujuannya oagar aliran dana yang diberikan dapat masuk ke Kaltara untuk menuntaskan semua program pemerintah," katanya.
“Jika hanya mengandalkan APBD saja, program kita tidak akan berjalan maksimal," kata Gubernur.
Zainal mengatakan Pemprov Kaltara butuh sentuhan dari pemerintah pusat agar dapat menjalankan program melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Dia berharap agar perangkat daerah dapat membangun komunikasi yang intensif kepada pemerintah pusat demi pembangunan provinsi termuda ini.
Selain itu, Gubernur juga menyampaikan perihal rencana penataan komponen birokrasi. Salah satunya adalah menata kembali perangkat daerah.
Menurutnya, penataan kepala perangkat daerah akan dilakukan menyesuaikan dengan latar belakang keahlian masing-masing. Tahapan yang dilalui salah satunya adalah "person job fit" yang bertujuan meningkatkan kembali kinerja perangkat daerah.
"Job fit" adalah cara untuk menilai kecocokan karakteristik kandidat dengan suatu posisi melalui kepribadian, "soft skills", pengalaman, dan nilai-nilai (values) yang mereka miliki dalam bekerja.
“Ini bertujuan supaya pemerintahan dapat berjalan efektif dan akuntabel sesuai dengan harapan masyarakat yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Zainal.
Baca juga: Pemulihan ekonomi, Ketua DPD dorong pemda tingkatkan belanja APBD
Baca juga: Mensos minta Pemda evaluasi DTKS, ada penerima bansos ganda
Baca juga: Sri Mulyani: ini kriteria Pemda terima dana pemulihan ekonomi