Tarakan (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan Pemerintah Provinsi Kaltara dan BPK terus berkoordinasi mengawasi penggunaan keuangan daerah.
“Pemprov Kaltara sangat mendukung apa yang dilakukan BPK, ke depan Pemprov dan BPK akan terus berkoordinasi guna mengawasi penggunaan keuangan daerah,” kata Zainal di Tanjung Selor, Bulungan, Selasa Kepala Perwakilan BPK Kaltara, Arief Fadillah.
Dia berharap kedepannya masyarakat dan mahasiswa di Kaltara dapat terlibat aktif membantu Pemprov Kaltara dalam memonitor keuangan daerah.
“Saya juga berencana membuat lembaga bantuan hukum, dengan begitu saluran informasi dari masyarakat terkait masalah keuangan dan hukum bisa disalurkan dengan baik,” kata Zainal.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Kaltara, Arief Fadillah menjelaskan terkait tim pemeriksaan di Provinsi Kaltara, dimana BPK telah menyiapkan tim pemeriksaan pendidikan terkait advokasi dan tim pemeriksa kesehatan terkait masalah vaksinasi.
“Kita sampaikan juga kepada Gubernur keberadaan tim pemeriksa BPK yang ada di beberapa daerah di Kaltara, terkait pemeriksaan Pilkada serentak 2020 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Arief.
Diungkapkannya bahwa Gubernur menginginkan BPK melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Hal ini berkaitan dengan rencana kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kaltara di mana Pemprov Kaltara menargetkan capaian vaksinasi dapat terealisasi 80 persen.
“Tentu hal ini sangat kami sambut baik, apalagi niat Bapak Gubernur terkait capaian vaksinasi di Kaltara sudah sejalan dengan program Presiden," kata Arief.
Arief mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi BPK, sehingga ada beberapa hal yang harus dilaporkan.
Hal tersebut mendapatkan dukungan Gubernur. Apalagi, yang diperiksa ini terkait kinerja beberapa stakeholder di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
“Alhamdulillah, apa yang kami sampaikan, semuanya mendapatkan respon dan dukungan penuh dari Gubernur,” kata Arief.
Untuk masalah pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK, Arief menuturkan, BPK Kaltara akan memulai dari pelaksanaan vaksin di mana vaksinasi ini memerlukan anggaran yang besar, selaku vaksinator.
“Walau bagaimana pun program vaksinasi itu butuh anggaran, nanti kita berkoordinasi juga dengan Pemprov, kabupaten, kota, TNI dan Polri terkait hal-hal yang sudah dianggarkan oleh Kementerian Keuangan,” katanya.
Baca juga: Kawasan Tanjung Buyu Memiliki Potensi Untuk Pertanian
“Pemprov Kaltara sangat mendukung apa yang dilakukan BPK, ke depan Pemprov dan BPK akan terus berkoordinasi guna mengawasi penggunaan keuangan daerah,” kata Zainal di Tanjung Selor, Bulungan, Selasa Kepala Perwakilan BPK Kaltara, Arief Fadillah.
Dia berharap kedepannya masyarakat dan mahasiswa di Kaltara dapat terlibat aktif membantu Pemprov Kaltara dalam memonitor keuangan daerah.
“Saya juga berencana membuat lembaga bantuan hukum, dengan begitu saluran informasi dari masyarakat terkait masalah keuangan dan hukum bisa disalurkan dengan baik,” kata Zainal.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Kaltara, Arief Fadillah menjelaskan terkait tim pemeriksaan di Provinsi Kaltara, dimana BPK telah menyiapkan tim pemeriksaan pendidikan terkait advokasi dan tim pemeriksa kesehatan terkait masalah vaksinasi.
“Kita sampaikan juga kepada Gubernur keberadaan tim pemeriksa BPK yang ada di beberapa daerah di Kaltara, terkait pemeriksaan Pilkada serentak 2020 dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Arief.
Diungkapkannya bahwa Gubernur menginginkan BPK melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Hal ini berkaitan dengan rencana kedatangan Presiden Joko Widodo ke Kaltara di mana Pemprov Kaltara menargetkan capaian vaksinasi dapat terealisasi 80 persen.
“Tentu hal ini sangat kami sambut baik, apalagi niat Bapak Gubernur terkait capaian vaksinasi di Kaltara sudah sejalan dengan program Presiden," kata Arief.
Arief mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi BPK, sehingga ada beberapa hal yang harus dilaporkan.
Hal tersebut mendapatkan dukungan Gubernur. Apalagi, yang diperiksa ini terkait kinerja beberapa stakeholder di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
“Alhamdulillah, apa yang kami sampaikan, semuanya mendapatkan respon dan dukungan penuh dari Gubernur,” kata Arief.
Untuk masalah pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK, Arief menuturkan, BPK Kaltara akan memulai dari pelaksanaan vaksin di mana vaksinasi ini memerlukan anggaran yang besar, selaku vaksinator.
“Walau bagaimana pun program vaksinasi itu butuh anggaran, nanti kita berkoordinasi juga dengan Pemprov, kabupaten, kota, TNI dan Polri terkait hal-hal yang sudah dianggarkan oleh Kementerian Keuangan,” katanya.
Baca juga: Kawasan Tanjung Buyu Memiliki Potensi Untuk Pertanian