Tarakan (ANTARA) - Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang komitmen dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan.
“Langkah Kaltara menuju pembangunan berwawasan lingkungan telah dirintis sejak awal berdiri," kata Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang saat penandatanganan kerja sama antara Pemprov Kaltara dengan YKAN tentang pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, yang dilaksanakan di Jakarta, Senin.
Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Zainal dan Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto, serta disaksikan oleh anggota Dewan Pengawas YKAN Sarwono Kusumaatmadja.
Diungkapkannya bahwa Kaltara berperan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang telah digaungkan pula dalam berbagai forum internasional.
"Kaltara sendiri menetapkan target untuk menurunkan emisi sebesar 33 persen dari skenario business-as-usual hingga 2030,” kata Zainal.
Komitmen Kaltara terhadap pembangunan hijau diawali sejak bergabung sebagai anggota aktif Governors’ Climate and Forests(GCF) Task Force di tahun 2016.
Keterlibatan ini mendorong upaya pembangunan rendah emisi dan pengurangan emisi dari perubahan tata guna lahan. Kaltara juga telah memiliki kebijakan TAPE atau Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi.
Strategi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan ini amat penting, mengingat Kaltara kaya akan ragam sumber daya alam.
Memiliki luas 7,5 juta hektare, 90 persen wilayah Kaltara merupakan kawasan hutan, yang berfungsi sebagai paru-paru dunia—seluas 5,13 juta hektare.
Di bagian hulu, terdapat Taman Nasional Kayan Mentarang seluas 1,3 juta hektare, yang termasuk taman nasional terluas di Indonesia.
Kaltara juga memiliki ekosistem mangrove dan gambut di kawasan pesisir pantainya. Jika dikelola dengan tepat, kekayaan sumber daya alam Kaltara memberi potensi pengembangan sektor energi, pertambangan, minyak dan gas, kehutanan, bioenergi, perikanan dan kelautan, pertanian, serta perkebunan.
Sementara itu, Dewan Pengawas YKAN Sarwono Kusumaatmadja mengatakan bahwa pengembangan ekonomi hijau yang mendukung kelestarian alam menjadi strategi yang tak bisa ditawar dalam pembangunan dewasa ini.
"Hal itu sebagai bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal ini pun menjadi salah satu kunci meningkatkan ketahanan pangan lokal dan membangun pemberdayaan masyarakat sekitar sebagai akselerator pembangunan,” kata Sarwono.
Kerja sama ini menjadi babak baru dalam upaya konservasi di Pulau Kalimantan, yang telah dirintis YKAN sejak 2001 bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Sedangkan Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto menyampaikan bahwa penandatanganan ini menjadi penegasan kembali komitmen Pemprov Kaltara, yang tahun ini mengalami pergantian kepemimpinan.
"Untuk mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan dengan dukungan YKAN, yang sebelumnya telah dilakukan pada September 2020," kata Herlina.
Baca juga: Nilai Tukar Petani di Kaltara Alami Kenaikan Pada September 2021
Baca juga: PON Papua - Singal dan Batik Kaltara Turut Meriahkan Pembukaan PON XX
“Langkah Kaltara menuju pembangunan berwawasan lingkungan telah dirintis sejak awal berdiri," kata Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang saat penandatanganan kerja sama antara Pemprov Kaltara dengan YKAN tentang pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, yang dilaksanakan di Jakarta, Senin.
Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Zainal dan Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto, serta disaksikan oleh anggota Dewan Pengawas YKAN Sarwono Kusumaatmadja.
Diungkapkannya bahwa Kaltara berperan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang telah digaungkan pula dalam berbagai forum internasional.
"Kaltara sendiri menetapkan target untuk menurunkan emisi sebesar 33 persen dari skenario business-as-usual hingga 2030,” kata Zainal.
Komitmen Kaltara terhadap pembangunan hijau diawali sejak bergabung sebagai anggota aktif Governors’ Climate and Forests(GCF) Task Force di tahun 2016.
Keterlibatan ini mendorong upaya pembangunan rendah emisi dan pengurangan emisi dari perubahan tata guna lahan. Kaltara juga telah memiliki kebijakan TAPE atau Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi.
Strategi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan ini amat penting, mengingat Kaltara kaya akan ragam sumber daya alam.
Memiliki luas 7,5 juta hektare, 90 persen wilayah Kaltara merupakan kawasan hutan, yang berfungsi sebagai paru-paru dunia—seluas 5,13 juta hektare.
Di bagian hulu, terdapat Taman Nasional Kayan Mentarang seluas 1,3 juta hektare, yang termasuk taman nasional terluas di Indonesia.
Kaltara juga memiliki ekosistem mangrove dan gambut di kawasan pesisir pantainya. Jika dikelola dengan tepat, kekayaan sumber daya alam Kaltara memberi potensi pengembangan sektor energi, pertambangan, minyak dan gas, kehutanan, bioenergi, perikanan dan kelautan, pertanian, serta perkebunan.
Sementara itu, Dewan Pengawas YKAN Sarwono Kusumaatmadja mengatakan bahwa pengembangan ekonomi hijau yang mendukung kelestarian alam menjadi strategi yang tak bisa ditawar dalam pembangunan dewasa ini.
"Hal itu sebagai bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal ini pun menjadi salah satu kunci meningkatkan ketahanan pangan lokal dan membangun pemberdayaan masyarakat sekitar sebagai akselerator pembangunan,” kata Sarwono.
Kerja sama ini menjadi babak baru dalam upaya konservasi di Pulau Kalimantan, yang telah dirintis YKAN sejak 2001 bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Sedangkan Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto menyampaikan bahwa penandatanganan ini menjadi penegasan kembali komitmen Pemprov Kaltara, yang tahun ini mengalami pergantian kepemimpinan.
"Untuk mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan dengan dukungan YKAN, yang sebelumnya telah dilakukan pada September 2020," kata Herlina.
Baca juga: Nilai Tukar Petani di Kaltara Alami Kenaikan Pada September 2021
Baca juga: PON Papua - Singal dan Batik Kaltara Turut Meriahkan Pembukaan PON XX