Tarakan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Participating Interest (PI) 10 persen melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Ke depan untuk menambah PAD kami harus merubah rencana bisnis. Sei Menggaris sudah punya hasil untuk LPG, Tarakan juga melalui PT Medco sudah eksploitasi dan Januari 2022 sudah perpanjangan kontrak,” kata Kepala Biro Ekonomi Provinsi Kaltara, Rohadi di Tanjung Selor, Bulungan, Selasa.
Dia mengatakan bahwa PI 10 persen menjelaskan potensi besar Kaltara, meraup minimal Rp400 miliar sumber PAD dari sektor Migas pada tahun 2022.
“Itu baru potensi gas, sementara minyak belum kita ketahui. Jadi kami saat ini terus sosialisasikan PI 10 persen ke kabupaten/kota agar mereka ketahui hak dan apa yang perlu mereka siapkan agar tidak ada gaduh antara provinsi dengan kabupaten/kota,” kata Rohadi
Dia mengungkapkan keterbukaan data antara pemerintah provinsi dan daerah tingkat II dipersiapkan sematang mungkin agar tidak ada keraguan.
Menurutnya PI 10 persen itu hak daerah dan akan membantu PAD untuk membangun Kaltara.
"Kami dari Biro Ekonomi terus berinovasi menambah PAD melalui BUMD. Saat ini kita ada PT Benuanta Kaltara Jaya bergerak di bidang aneka usaha, PT Migas Kaltara Jaya bergerak di bidang PI 10 persen,” kata Rohadi.
Demi menggenjot PAD, Provinsi termuda di Indonesia ini menjadikan PT MKJ sebagai induk perusahaan daerah sehingga setiap Wilayah Kerja (WK) cukup membentuk anak perusahaan. Sesuai dengan tawaran Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas di antaranya WK Nunukan, Tarakan Offshore, Bengara I dan Sei Menggaris.
Sementara yang sudah berjalan namun belum berlaku PI 10 persen adalah WK Tarakan yang dikelola oleh Medco, dan WK Maratua yang berbatasan dengan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Baca juga: Pemprov Fokus Kepada Petani di Kaltara
“Ke depan untuk menambah PAD kami harus merubah rencana bisnis. Sei Menggaris sudah punya hasil untuk LPG, Tarakan juga melalui PT Medco sudah eksploitasi dan Januari 2022 sudah perpanjangan kontrak,” kata Kepala Biro Ekonomi Provinsi Kaltara, Rohadi di Tanjung Selor, Bulungan, Selasa.
Dia mengatakan bahwa PI 10 persen menjelaskan potensi besar Kaltara, meraup minimal Rp400 miliar sumber PAD dari sektor Migas pada tahun 2022.
“Itu baru potensi gas, sementara minyak belum kita ketahui. Jadi kami saat ini terus sosialisasikan PI 10 persen ke kabupaten/kota agar mereka ketahui hak dan apa yang perlu mereka siapkan agar tidak ada gaduh antara provinsi dengan kabupaten/kota,” kata Rohadi
Dia mengungkapkan keterbukaan data antara pemerintah provinsi dan daerah tingkat II dipersiapkan sematang mungkin agar tidak ada keraguan.
Menurutnya PI 10 persen itu hak daerah dan akan membantu PAD untuk membangun Kaltara.
"Kami dari Biro Ekonomi terus berinovasi menambah PAD melalui BUMD. Saat ini kita ada PT Benuanta Kaltara Jaya bergerak di bidang aneka usaha, PT Migas Kaltara Jaya bergerak di bidang PI 10 persen,” kata Rohadi.
Demi menggenjot PAD, Provinsi termuda di Indonesia ini menjadikan PT MKJ sebagai induk perusahaan daerah sehingga setiap Wilayah Kerja (WK) cukup membentuk anak perusahaan. Sesuai dengan tawaran Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas di antaranya WK Nunukan, Tarakan Offshore, Bengara I dan Sei Menggaris.
Sementara yang sudah berjalan namun belum berlaku PI 10 persen adalah WK Tarakan yang dikelola oleh Medco, dan WK Maratua yang berbatasan dengan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Baca juga: Pemprov Fokus Kepada Petani di Kaltara