Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaksanakan silaturahmi kebangsaan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) guna memastikan daerah yang telah ditetapkan sebagai ibu kota negara (IKN) tersebut steril dari ancaman dan potensi radikalisme dan terorisme.
Hal itu disampaikan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme R Ahmad Nurwakhid saat memberikan sambutan dalam kunjungan silaturahmi kebangsaan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Rabu.
Ahmad Wakhid yang datang beserta rombongan BNPT dalam silaturahmi kebangsaan tersebut di temui langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, demikian dalam keterangan pers, Rabu.
Dalam sambutannya, Nurwakhid menjelaskan kunjungan BNPT ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi antara BNPT dengan pemerintah daerah melalui ajang kegiatan silaturahmi kebangsaan.
Selain itu, sesuai dengan mandat dan wewenang kelembagaannya, BNPT ingin memastikan Kaltim yang telah ditetapkan sebagai IKN steril dari ancaman dan potensi radikalisme dan terorisme.
Baca juga: BNPT terapkan konsep pentahelix untuk cegah terorisme dan radikalisme
“IKN tidak bisa dilepaskan dari kesiapan ketahanan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan bernegara seperti ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan. Di Kaltim ini aspek ketahanan nasional itu relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah yang lain”, tutur Nurwakhid.
Berbicara tentang ancaman terorisme, lanjutnya, tidak hanya bisa dilihat dari aspek aksi kekerasan, tetapi juga harus dilihat dari hulunya seperti ideologi radikal, sikap intoleran dan eksklusif. Karena itulah, Kaltim sebagai calon ibu kota baru harus steril tidak hanya dari ancaman kekerasan, tetapi juga ideologi kekerasan dan kebencian tersebut.
Lebih lanjut Brigjen Pol Nurwakhid menjelaskan bahwa intoleransi sesungguhnya merupakan awal dari radikalisme dan terorisme. Sikap yang tidak senang terhadap keragaman akan mendorong lahirnya pemahaman yang radikal yang pada akhirnya berwujud dalam aksi teror.
“Saya sangat berbangga karena kehidupan sosial, budaya dan keagamaan di Kaltim ini terjalin sangat baik, toleran dan harmonis. Sikap toleransi dan moderasi inilah yang dibutuhkan di Kaltim sebagai salah satu modal ibu kota baru nantinya yang ramah terhadap perbedaan”, tegasnya.
Namun, menurutnya, masyarakat perlu mewaspadai perubahan strategi kelompok radikal terorisme akhir-akhir ini. Dalam beberapa kasus kelompok radikal terorisme kerap menggunakan strategi taqiyah (menyembunyikan identitas) dan tamkin (penguasaan wilayah).
“Strategi tamkin ini sering dilakukan kelompok radikal terorisme akhir-akhir ini terutama dalam menginfiltrasi ke berbagai organisasi dan lembaga kemasyarakatan, termasuk di IKN ini. Dan kita telah antisipasi sejak awal dari hulu dengan memperkuat masyarakat moderat di Kaltim ini,” jelasnya.
Senada dengan Nurwakhid, Hadi Mulyadi mengatakan Kaltim merupakan salah satu provinsi yang sangat kondusif sebagai calon Ibu Kota dari aspek sosial politik. Dalam sejarahnya, tidak ada konflik sosial dan kerusuhan besar terjadi di provinsi ini.
“Ketika saya diberikan kesempatan mendampingi Presiden dalam kunjungan ke Kaltim dan ditanya kesiapan Kaltim sebagai IKN, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tegaskan di Kalimantan lain pernah terjadi konflik sosial. Tapi di Kalimantan Timur sejak berdirinya kerajaan Kutai Kartanegara hingga hari ini tidak pernah ada kerusuhan besar”, terangnya.
Secara demografis Kaltim terdiri dari masyarakat yang beragam dari sisi agama, etnik dan budaya. Namun, keragaman itu tidak pernah memunculkan gejolak dan konflik sosial. Artinya, menurut Hadi, Kalimantan Timur sejak dulu siap hidup berdampingan dengan suku, etnik dan agama mana pun.
“Komposisi masyarakat beragama di Indonesia hampir mirip dengan komposisi agama secara keseluruhan di Indonesia. Simbol pluralitas di provinsi ini terawat dengan baik dan Kaltim pernah mendapat penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama” terang Hadi.
Untuk mewujudkan kondisi yang terus kondusif tersebut, pemerintah Kaltim terus melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan berbagai pihak untuk terus menjamin harmoni dan toleransi. Semangat persatuan dan kesatuan ini harus terus dipupuk dan dipegang oleh seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mudah terpecah belah.
“Karena kita negara kesatuan, seluruh masyarakat harus toleran terhadap perbedaan yang ada. Pilihan nama Nusantara sebagai ibu kota baru ini secara filosofis sangat luar biasa. Nama yang merangkum keberagamaan dan kebersamaan sebagai bangsa Indonesia," katanya.
Baca juga: BNPT: Terorisme adalah proksi untuk hancurkan Islam dan negara
Baca juga: BNPT: Kiai-ulama berperan strategis gelorakan cinta Tanah Air
Hal itu disampaikan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme R Ahmad Nurwakhid saat memberikan sambutan dalam kunjungan silaturahmi kebangsaan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Rabu.
Ahmad Wakhid yang datang beserta rombongan BNPT dalam silaturahmi kebangsaan tersebut di temui langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, demikian dalam keterangan pers, Rabu.
Dalam sambutannya, Nurwakhid menjelaskan kunjungan BNPT ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi antara BNPT dengan pemerintah daerah melalui ajang kegiatan silaturahmi kebangsaan.
Selain itu, sesuai dengan mandat dan wewenang kelembagaannya, BNPT ingin memastikan Kaltim yang telah ditetapkan sebagai IKN steril dari ancaman dan potensi radikalisme dan terorisme.
Baca juga: BNPT terapkan konsep pentahelix untuk cegah terorisme dan radikalisme
“IKN tidak bisa dilepaskan dari kesiapan ketahanan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan bernegara seperti ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan. Di Kaltim ini aspek ketahanan nasional itu relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah yang lain”, tutur Nurwakhid.
Berbicara tentang ancaman terorisme, lanjutnya, tidak hanya bisa dilihat dari aspek aksi kekerasan, tetapi juga harus dilihat dari hulunya seperti ideologi radikal, sikap intoleran dan eksklusif. Karena itulah, Kaltim sebagai calon ibu kota baru harus steril tidak hanya dari ancaman kekerasan, tetapi juga ideologi kekerasan dan kebencian tersebut.
Lebih lanjut Brigjen Pol Nurwakhid menjelaskan bahwa intoleransi sesungguhnya merupakan awal dari radikalisme dan terorisme. Sikap yang tidak senang terhadap keragaman akan mendorong lahirnya pemahaman yang radikal yang pada akhirnya berwujud dalam aksi teror.
“Saya sangat berbangga karena kehidupan sosial, budaya dan keagamaan di Kaltim ini terjalin sangat baik, toleran dan harmonis. Sikap toleransi dan moderasi inilah yang dibutuhkan di Kaltim sebagai salah satu modal ibu kota baru nantinya yang ramah terhadap perbedaan”, tegasnya.
Namun, menurutnya, masyarakat perlu mewaspadai perubahan strategi kelompok radikal terorisme akhir-akhir ini. Dalam beberapa kasus kelompok radikal terorisme kerap menggunakan strategi taqiyah (menyembunyikan identitas) dan tamkin (penguasaan wilayah).
“Strategi tamkin ini sering dilakukan kelompok radikal terorisme akhir-akhir ini terutama dalam menginfiltrasi ke berbagai organisasi dan lembaga kemasyarakatan, termasuk di IKN ini. Dan kita telah antisipasi sejak awal dari hulu dengan memperkuat masyarakat moderat di Kaltim ini,” jelasnya.
Senada dengan Nurwakhid, Hadi Mulyadi mengatakan Kaltim merupakan salah satu provinsi yang sangat kondusif sebagai calon Ibu Kota dari aspek sosial politik. Dalam sejarahnya, tidak ada konflik sosial dan kerusuhan besar terjadi di provinsi ini.
“Ketika saya diberikan kesempatan mendampingi Presiden dalam kunjungan ke Kaltim dan ditanya kesiapan Kaltim sebagai IKN, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tegaskan di Kalimantan lain pernah terjadi konflik sosial. Tapi di Kalimantan Timur sejak berdirinya kerajaan Kutai Kartanegara hingga hari ini tidak pernah ada kerusuhan besar”, terangnya.
Secara demografis Kaltim terdiri dari masyarakat yang beragam dari sisi agama, etnik dan budaya. Namun, keragaman itu tidak pernah memunculkan gejolak dan konflik sosial. Artinya, menurut Hadi, Kalimantan Timur sejak dulu siap hidup berdampingan dengan suku, etnik dan agama mana pun.
“Komposisi masyarakat beragama di Indonesia hampir mirip dengan komposisi agama secara keseluruhan di Indonesia. Simbol pluralitas di provinsi ini terawat dengan baik dan Kaltim pernah mendapat penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama” terang Hadi.
Untuk mewujudkan kondisi yang terus kondusif tersebut, pemerintah Kaltim terus melakukan komunikasi dan silaturahmi dengan berbagai pihak untuk terus menjamin harmoni dan toleransi. Semangat persatuan dan kesatuan ini harus terus dipupuk dan dipegang oleh seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mudah terpecah belah.
“Karena kita negara kesatuan, seluruh masyarakat harus toleran terhadap perbedaan yang ada. Pilihan nama Nusantara sebagai ibu kota baru ini secara filosofis sangat luar biasa. Nama yang merangkum keberagamaan dan kebersamaan sebagai bangsa Indonesia," katanya.
Baca juga: BNPT: Terorisme adalah proksi untuk hancurkan Islam dan negara
Baca juga: BNPT: Kiai-ulama berperan strategis gelorakan cinta Tanah Air
Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Tasrief Tarmizi