Jakarta (ANTARA) - Deputy Secretary General Of The United Nation, Mrs Amina J Mohhamed menyambangi 91 Command Center di Bali, dalam rangka meninjau fasilitas dan fitur yang tersedia dalm mendukung pengamanan GPDRR dan sistem manejemen monitoring bencana alam, gempa bumi dan tsunami.
Kepala Divisi Humas Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa, dalam kesempatan itu, Deputi Sekjen PBB dipaparkan soal fasilitas dan fitur di Command Center ITDC yang dibangun Polri sudah lengkap dalam mendukung pengamanan event Internasional, kegiatan masyarakat serta kepariwisataan.
"Serta fungsi Command Center bisa dialihkan sebagai sistem manajemen dan monitoring serta penanggulangan bencana alam , gempa bumi dan tsunami apabila terjadi di Bali," kata Dedi kepada awak media, Rabu (25/5).
Dedi menekankan, dalam mendukung penanggulangan kebencanaan di Bali, kepolisian membangun sinergitas dan kerja sama antar stakeholder dengan tujuan membentuk sistem manajemen penanganan kebencanaan dan sistem Pengamanan terpadu.
"Melengkapi sarana prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan. Membuat SOP bersama melalui TTX dan TFG," ujar Dedi.
Baca juga: Penanggulangan bencana di Kaltara jadi prioritas nasional
Baca juga: Wagub Kaltara Meminta Masyarakat Tanggap Terhadap Bencana
Baca juga: Bareskrim Polri ungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi terbesar sepanjang 2022
Kemudian, kata Dedi, kepolisian bersama pihak terkait lainnya, melakukan pelatihan dan simulasi bersama dalam penguatan koordinasi dan kerjasama antar instasi dan stakeholder.
Setelah meninjau dan mendengarkan langsung pemaparan kepolsiian, Deputi Sekjen PBB mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kesiapan Polri untuk pengamanan GPDRR serta kesiapan dukungan teknologi Command Center yang sangat lengkap untuk antisipasi pengamanan dan kebencanaan.
"Sehingga PBB akan menjadikan 91 Command Center ITDC sebagai contoh pembuatan fasilitas Command Center sistem penanganan kebencanaan di negara-negara di dunia dibawah UNDRR," tutupnya.
Baca juga: Polri terapkan "restorative justice" dalam kasus dugaan pencurian 40 petani di Mukomuko
Baca juga: Petani kelapa sawit Indonesia terima kasih ke Presiden Jokowi karena cabut larangan ekspor
Kepala Divisi Humas Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan bahwa, dalam kesempatan itu, Deputi Sekjen PBB dipaparkan soal fasilitas dan fitur di Command Center ITDC yang dibangun Polri sudah lengkap dalam mendukung pengamanan event Internasional, kegiatan masyarakat serta kepariwisataan.
"Serta fungsi Command Center bisa dialihkan sebagai sistem manajemen dan monitoring serta penanggulangan bencana alam , gempa bumi dan tsunami apabila terjadi di Bali," kata Dedi kepada awak media, Rabu (25/5).
Dedi menekankan, dalam mendukung penanggulangan kebencanaan di Bali, kepolisian membangun sinergitas dan kerja sama antar stakeholder dengan tujuan membentuk sistem manajemen penanganan kebencanaan dan sistem Pengamanan terpadu.
"Melengkapi sarana prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan. Membuat SOP bersama melalui TTX dan TFG," ujar Dedi.
Baca juga: Penanggulangan bencana di Kaltara jadi prioritas nasional
Baca juga: Wagub Kaltara Meminta Masyarakat Tanggap Terhadap Bencana
Baca juga: Bareskrim Polri ungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi terbesar sepanjang 2022
Kemudian, kata Dedi, kepolisian bersama pihak terkait lainnya, melakukan pelatihan dan simulasi bersama dalam penguatan koordinasi dan kerjasama antar instasi dan stakeholder.
Setelah meninjau dan mendengarkan langsung pemaparan kepolsiian, Deputi Sekjen PBB mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kesiapan Polri untuk pengamanan GPDRR serta kesiapan dukungan teknologi Command Center yang sangat lengkap untuk antisipasi pengamanan dan kebencanaan.
"Sehingga PBB akan menjadikan 91 Command Center ITDC sebagai contoh pembuatan fasilitas Command Center sistem penanganan kebencanaan di negara-negara di dunia dibawah UNDRR," tutupnya.
Baca juga: Polri terapkan "restorative justice" dalam kasus dugaan pencurian 40 petani di Mukomuko
Baca juga: Petani kelapa sawit Indonesia terima kasih ke Presiden Jokowi karena cabut larangan ekspor