Tarakan (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Utara ungkap kesejahteraan di Kaltara cukup merata, hal itu terlihat dari ratio gini -- indeks gini, indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh-- terus menurun.
"Ketimpangan pengeluaran masyarakat atau rasio gini pada periode Maret 2022 mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rasio gini secara total di provinsi ke 34 ini turun dari 0,285 menjadi 0,272," lata Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang di Tanjung Selor, Kamis.
"Kalimantan Utara
memiliki rasio gini terendah jika dibandingkan provinsi lain di Kalimantan, sedangkan pada tingkat nasional, Kaltara menjadi provinsi ketiga dengan rasio gini terendah setelah Bangka Belitung dan Maluku Utara," imbuhnya.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan di Kaltara sangat baik dan merata, kata dia, khususnya di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.
Nilai rasio gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai rasio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.
Rasio gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.
Sedangkan, rasio gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.
"Dengan kata lain, rasio gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk," jelas gubernur
Zainal mengatakan hal ini pertanda yang baik. Artinya, angka ratio gini semakin mendekati nol memberikan dampak positif mengingat dampak ekonomi yang ditimbulkan setelah pandemi semakin membaik.
“Kita berharap ketimpangan pengeluaran masyarakat semakin menurun,” kata Gubernur.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara Slamet Romelan menyebutkan rasio gini di perkotaan mengalami penurunan dari 0,284 menjadi 0,269.
“Sementara itu, rasio gini di desa terjadi peningkatan, dari 0,264 menjadi 0,269,” kata Slamet.
Catatan BPS meski terjadi penurunan ratio gini keseluruhan namun masih ada ketimpangan antara kota dan desa sehingga perlu juga ini diperhatikan.
Angka rasio gini di desa dan di kota secara umum memang identik di angka 0,269. Namun itu bukan berarti Gini Ratio total di Kaltara juga di level tersebut.
Baca juga: Syahrullah: Jadikan perpustakaan tempat favorit warga
Baca juga: Musrenbang Polda Kaltara dihadiri Wagub
Baca juga: Gubernur terima audiensi soal kurikulum Merdeka
"Ketimpangan pengeluaran masyarakat atau rasio gini pada periode Maret 2022 mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rasio gini secara total di provinsi ke 34 ini turun dari 0,285 menjadi 0,272," lata Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang di Tanjung Selor, Kamis.
"Kalimantan Utara
memiliki rasio gini terendah jika dibandingkan provinsi lain di Kalimantan, sedangkan pada tingkat nasional, Kaltara menjadi provinsi ketiga dengan rasio gini terendah setelah Bangka Belitung dan Maluku Utara," imbuhnya.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan kesejahteraan di Kaltara sangat baik dan merata, kata dia, khususnya di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.
Nilai rasio gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai rasio gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.
Rasio gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.
Sedangkan, rasio gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.
"Dengan kata lain, rasio gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk," jelas gubernur
Zainal mengatakan hal ini pertanda yang baik. Artinya, angka ratio gini semakin mendekati nol memberikan dampak positif mengingat dampak ekonomi yang ditimbulkan setelah pandemi semakin membaik.
“Kita berharap ketimpangan pengeluaran masyarakat semakin menurun,” kata Gubernur.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara Slamet Romelan menyebutkan rasio gini di perkotaan mengalami penurunan dari 0,284 menjadi 0,269.
“Sementara itu, rasio gini di desa terjadi peningkatan, dari 0,264 menjadi 0,269,” kata Slamet.
Catatan BPS meski terjadi penurunan ratio gini keseluruhan namun masih ada ketimpangan antara kota dan desa sehingga perlu juga ini diperhatikan.
Angka rasio gini di desa dan di kota secara umum memang identik di angka 0,269. Namun itu bukan berarti Gini Ratio total di Kaltara juga di level tersebut.
Baca juga: Syahrullah: Jadikan perpustakaan tempat favorit warga
Baca juga: Musrenbang Polda Kaltara dihadiri Wagub
Baca juga: Gubernur terima audiensi soal kurikulum Merdeka