Tanjung Selor (ANTARA) - Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Elfin Elyas mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara agar menyiapkan langkah kongkrit terkait penyerapan anggaran Daerah untuk pengendalian inflasi.
Hal ini disampaikannya kepada sekretaris daerah beserta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Senin (22/8).
Pertama, pengendalian inflasi Provinsi Kaltara saat ini pada angka 5,72 persen dimana berada diatas rata-rata inflasi nasional sebesar 4.49 persen. Ia mengungkapkan pemprov perlu mengoptimalisasi penyerapan anggaran untuk operasi pasar dan menjaga daya beli masyarakat.
Selain itu, Pemprov Kaltara juga diminta membentuk tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Dan mengalokasikan minimal 40% belanja barang/jasa daerah untuk produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan mengelola dalam e-katalog lokal.
“Semua hal itu tentunya menjadi ruang lingkup fokus dan sasaran pengawasan Kemendagri di Kaltara Tahun 2022,” katanya.
Itjen Kemendagri juga meminta agar Pemprov Kaltara dapat merealisasikan pendapatan dan belanja daerah diatas 65 persen. Hal ini penting untuk memberikan stimulan bagi pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi daerah.
“Kita harapkan pada bulan September realisasi sudah mencapai 65 persen. Karena itu kita menghimbau aga Pemprov Kaltara dapat memacu serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),”jelasnya.
Pemerintah Provinsi Kaltara juga dihimbau agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap realisasi APBD dan pengendalian inflasi kabupaten/kota. (dkisp)
Baca juga: Gubernur : Pusaka harus perkuat silaturahmi lintas etnis
Baca juga: Di Depan Menhub, Gubernur Zainal Minta Pembangunan KIHI Libatkan Pengusaha Lokal
Baca juga: Menhub: KIHI Tanah Kuning-Mangkupadi Punya Nilai Ekonomis Tinggi
Baca juga: Sertijab Direktur RSUD dr H Jusuf SK, ini amanah Gubernur Kaltara
Hal ini disampaikannya kepada sekretaris daerah beserta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Senin (22/8).
Pertama, pengendalian inflasi Provinsi Kaltara saat ini pada angka 5,72 persen dimana berada diatas rata-rata inflasi nasional sebesar 4.49 persen. Ia mengungkapkan pemprov perlu mengoptimalisasi penyerapan anggaran untuk operasi pasar dan menjaga daya beli masyarakat.
Selain itu, Pemprov Kaltara juga diminta membentuk tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Dan mengalokasikan minimal 40% belanja barang/jasa daerah untuk produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan mengelola dalam e-katalog lokal.
“Semua hal itu tentunya menjadi ruang lingkup fokus dan sasaran pengawasan Kemendagri di Kaltara Tahun 2022,” katanya.
Itjen Kemendagri juga meminta agar Pemprov Kaltara dapat merealisasikan pendapatan dan belanja daerah diatas 65 persen. Hal ini penting untuk memberikan stimulan bagi pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi daerah.
“Kita harapkan pada bulan September realisasi sudah mencapai 65 persen. Karena itu kita menghimbau aga Pemprov Kaltara dapat memacu serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),”jelasnya.
Pemerintah Provinsi Kaltara juga dihimbau agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap realisasi APBD dan pengendalian inflasi kabupaten/kota. (dkisp)
Baca juga: Gubernur : Pusaka harus perkuat silaturahmi lintas etnis
Baca juga: Di Depan Menhub, Gubernur Zainal Minta Pembangunan KIHI Libatkan Pengusaha Lokal
Baca juga: Menhub: KIHI Tanah Kuning-Mangkupadi Punya Nilai Ekonomis Tinggi
Baca juga: Sertijab Direktur RSUD dr H Jusuf SK, ini amanah Gubernur Kaltara