Tanjung Selor (ANTARA) - Usai di-groundbreaking Presiden RI Joko Widodo pada akhir tahun 2021 lalu, Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Bulungan Kalimantan Utara (Kaltara), mendapat atensi sejumlah investor.
Teranyar, sejumlah perusahaan yang bakal beroperasi di di kawasan tersebut akan melakukan pembangunan konstruksi.
Selain itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar TNI Polri dan bersama pemerintah daerah untuk mengawal kawasan tersebut agar kondusif dan aman.
Hal itu diungkapkan Kapolda Kaltara saat meresmikan rumah kebangsaan Cipayung Plus Kalimantan Utara di Jalan Nuri, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Rabu (24/8/2022)
"Selain masyarakat, kami juga berharap para mahasiswa di kelompok Cipayung Kaltara bisa ambil peran, terkait buah pemikiran-pemikiran, agar nantinya proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa ada masalah," ungkap Kapolda.
Lanjutnya, Pembangunan proyek strategis nasional (PSN) itu akan menjadi perhatian dunia, sebab Kawasan Industri itu terbesar di dunia.
Baca juga: Wali Kota Tarakan dukung pengembangan KIHI
Baca juga: Industri hijau Kaltara butuh 60 ribu pekerja
"Kita ingin pembangunan itu lancar, personel Polri pun akan kita tempatkan disana (PSN). Jumlah personelnya kita sesuaikan dengan tahapan atau progres pembangunannya," jelasnya.
Sementara itu, Kelompok Cipayung Plus Kaltara dari 8 organisasi mahasiswa yakni HMI, PMKRI, GMNI, KAMMI, PMII, GMKI, IMM dan LMND akan ikut mengawal progres pembangunan KIPI tersebut.
Cipayung Plus akan mengawal KIPI, karena di dalam pembangunan ada yang harus diperhatikan sehingga benar-benar bermanfaat untuk masyarakat kita (Kaltara)," ujar Lion Petra Ketua Komisariat GMKI Bulungan.
Sementara itu, ketua PC PMII Bulungan, Hillu Pangestu menegaskan, investasi besar itu diharapkan tidak membuat masyarakat Kaltara menjadi penonton. Namun, ikut serta mengawal dan bekerja di pembangunannya.
"Yang kita khawatikan banyaknya pekerja yang masuk dari luar Kaltara. Untuk itu kita minta ini jadi atensi khusus bagi pemerintah dan perusahaan agar bisa berdayakan tenaga masyarakat lokal," pungkasnya (*)
Baca juga: Rapat terbatas bersama Presiden, kawasan industri Kaltara dipastikan ada kemajuan
Baca juga: Dari Kemah Ala Gubernur, Tidak Ingin Pemuda Kaltara jadi Penonton di KIPI
Teranyar, sejumlah perusahaan yang bakal beroperasi di di kawasan tersebut akan melakukan pembangunan konstruksi.
Selain itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar TNI Polri dan bersama pemerintah daerah untuk mengawal kawasan tersebut agar kondusif dan aman.
Hal itu diungkapkan Kapolda Kaltara saat meresmikan rumah kebangsaan Cipayung Plus Kalimantan Utara di Jalan Nuri, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Rabu (24/8/2022)
"Selain masyarakat, kami juga berharap para mahasiswa di kelompok Cipayung Kaltara bisa ambil peran, terkait buah pemikiran-pemikiran, agar nantinya proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa ada masalah," ungkap Kapolda.
Lanjutnya, Pembangunan proyek strategis nasional (PSN) itu akan menjadi perhatian dunia, sebab Kawasan Industri itu terbesar di dunia.
Baca juga: Wali Kota Tarakan dukung pengembangan KIHI
Baca juga: Industri hijau Kaltara butuh 60 ribu pekerja
"Kita ingin pembangunan itu lancar, personel Polri pun akan kita tempatkan disana (PSN). Jumlah personelnya kita sesuaikan dengan tahapan atau progres pembangunannya," jelasnya.
Sementara itu, Kelompok Cipayung Plus Kaltara dari 8 organisasi mahasiswa yakni HMI, PMKRI, GMNI, KAMMI, PMII, GMKI, IMM dan LMND akan ikut mengawal progres pembangunan KIPI tersebut.
Cipayung Plus akan mengawal KIPI, karena di dalam pembangunan ada yang harus diperhatikan sehingga benar-benar bermanfaat untuk masyarakat kita (Kaltara)," ujar Lion Petra Ketua Komisariat GMKI Bulungan.
Sementara itu, ketua PC PMII Bulungan, Hillu Pangestu menegaskan, investasi besar itu diharapkan tidak membuat masyarakat Kaltara menjadi penonton. Namun, ikut serta mengawal dan bekerja di pembangunannya.
"Yang kita khawatikan banyaknya pekerja yang masuk dari luar Kaltara. Untuk itu kita minta ini jadi atensi khusus bagi pemerintah dan perusahaan agar bisa berdayakan tenaga masyarakat lokal," pungkasnya (*)
Baca juga: Rapat terbatas bersama Presiden, kawasan industri Kaltara dipastikan ada kemajuan
Baca juga: Dari Kemah Ala Gubernur, Tidak Ingin Pemuda Kaltara jadi Penonton di KIPI