Tarakan (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan melaporkan jumlah kendaraan yang sudah mendaftar Program Subsidi Tepat Pertamina sampai dengan Selasa (30/8) sudah menembus 50 ribu kendaraan. 

"Saat ini tercatat sebanyak 50 ribu kendaraan telah terdaftar di Program Subsidi Tepat," kata Area Manager Communication and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Susanto August Satria dalam keterangan tertulis diterima di Tarakan, Kalimantan Utara, Jumat.

Saat ini pihaknya terus gencar melakukan sosialiasi pendaftaran BBM subsidi melalui website subsiditepat.mypertamina.id .

Satria mengajak masyarakat yang merasa berhak untuk segera melakukan registrasi program Subsidi Tepat Pertamina memberikan tiga cara bagi masyarakat untuk melakukan pendaftaran, yakni melalui laman subsiditepat.mypertamina.id, lewat aplikasi MyPertamina atau langsung datang ke booth registrasi yang ada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Selain itu, Satria juga mengimbau masyarakat agar bijak menggunakan BBM subsidi dan supaya masyarakat mampu membeli bahan bakar Pertamax Series dengan RON minimal 92, agar BBM subsidi dapat dikonsumsi kepada masyarakat yang membutuhkan. 

“Mobil mewah jangan isi BBM Subsidi, supaya kuota yang ada dapat tercukupi dan dialokasikan tepat sasaran,” kata Satria.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan penimbunan, apalagi meniagakan kembali BBM subsidi, karena hal tersebut merupakan pelanggaran yang dapat diberikan sanksi pidana oleh aparat berwajib.

Satria menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi kepada lembaga penyalur Pertamina yang terbukti melakukan pelanggaran dalam distribusi BBM Subsidi.

“Hingga Agustus 2022, Pertamina telah melakukan pembinaan kepada sebanyak 33 SPBU dari seluruh wilayah Regional Kalimantan,” katanya.

Bagi masyarakat yang memiliki pertanyaan terhadap pelayanan maupun produk dari Pertamina, dapat menghubungi kontak resmi Pertamina di 135 atau mengakses website resmi Pertamina di www.pertamina.com.
Baca juga: Subsidi dan kompensasi bisa bengkak sampai Rp698 triliun