Tanjung Selor (ANTARA) - Rembuk Stunting Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2023 sukses digelar. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dan mendapatkan apresiasi dari Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si.
Kehadiran seluruh ketua TPPS dan tim pembahas kabupaten/kota se-Kaltara menjadi perhatian Wagub, mengingat kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Stunting. Ini juga merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan 8 aksi konvergensi untuk mempercepat penurunan stunting.
"Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas partisipasi seluruh kab/kota dalam menyukseskan kegiatan ini," ujar pria yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kaltara.
Seperti diketahui bersama, persoalan stunting merupakan prioritas nasional. Bahkan Presiden Joko Widodo menargetkan angka prevalensi stunting mencapai 14 persen pada tahun 2024 dan pada tahun 2030, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuannya adalah membuat Indonesia bebas dari stunting, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa apa yang kita sampaikan bukanlah semata narasi atau diksi untuk memberi sebuah keyakinan bahwa kita bekerja. Tapi sebagai mana yang tadi saya sampaikan bahwa stunting menjadi suatu yang mendasar, sangat penting, strategis. Jadi saya garis bawahi untuk kita semua mendasar, sangat penting, dan strategis. Karena permasalahan stunting ini melekat pada status manusia. Mengindetifikasi standar manusia, normal manusia, nilai hidup manusia. Dan tentu kita semua sebagai aparat penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik, tidak menyederhanakan tekat pemerintah kita,” terangnya.
Ia mengatakan pentingnya hal ini, sebab pemerintah telah menetapkan target yang harus tercapai pada tahun 2024, yaitu angka prevalensi stunting sebesar 14 persen.
Tentu, dalam konteks ini, kita tidak hanya fokus pada angka persentasenya. Bagi kita yang hadir di sini, tujuannya adalah mewujudkan aspirasi negara kita. Saya tidak ingin membicarakan hal-hal yang formal karena acara ini sudah diatur dengan baik. Tetapi, yang ingin saya tekankan adalah kerangka kerja kita," katanya.
Menurutnya, kerangka kerja ini merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip dasar negara Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, ia mengajak kita untuk bersatu dalam pemikiran. Tujuannya adalah untuk memberikan kepada bangsa dan negara, di mana semua rakyat Indonesia dapat menikmati berkah yang Tuhan berikan setiap harinya.
"Inilah yang menurut saya menjadi bukti komitmen kita, komitmen yang berkualitas. Pekerjaan kita tidak sekadar berhubungan dengan administrasi atau retorika semata. Bukan hanya tentang melakukan pekerjaan atau mencapai hasil, tetapi juga tentang benar-benar merasakan dinamika masyarakat yang menikmati kesejahteraan. Menurut saya, inilah yang sangat penting," ungkapnya.
Berkaitan dengan target penurunan stunting di Kaltara ke 14 persen pada tahun depan, mengalami kemajuan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. Angka stunting turun dari 27,5 menjadi 21,1, dan saat ini berada pada 17,5 persen. Dengan demikian, tinggal 3 persen lagi untuk mencapai target tersebut.
"Apabila kita bisa bekerja sama dan bergerak bersama, saya yakin tiga persen tersebut dapat dicapai. Namun, yang lebih penting dari sekadar target adalah perbaikan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, perhatian utama saya bukanlah tentang targetnya, yang saya kuatirkan tidak ada gerakan yang dapat kita lakukan melalui tekad kuat,” jelasnya.
"Namun, jika semua kabupaten/kota memiliki tekad, saya yakin karena pada dasarnya tidak ada masyarakat yang tidak menginginkan yang terbaik. Intinya adalah membangun pikiran tersebut," tambahnya.
Pikiran yang dimaksud Wagub Yansen adalah masyarakat yang berkualitas terhadap kesehatan lingkungannya, caranya mengubah perilaku dan membangun keyakinanya. Dengan demikian, potensi yang sangat besar di Kaltara ini seperti ketersediaan hasil bumi bisa dikelola dan dikonsumsi.
Selain itu perbaikan institusi kelambagaan tidak hanya ditatanan birokrasi semata, tetapi harus turun ke bawah. “Penguatannya di bawah. Nah, pergerakan di bawah ini yang mungkin mengubah,” lanjutnya.
Ia juga berpesan kepada masyarakat, bahwa penguatan di masyarakat adalah hal yg utama. Bangun kesadaran itu. “Ubahlah cara pandang. Jika saya menggambarkan situasi seperti ini, jika masyarakat dapat hidup dalam kondisi sederhana, mengapa kita tidak bisa menciptakan kondisi yang luar biasa? Kita harus membangun pemikiran yang luar biasa ini. Bagaimana memilih makanan, bagaimana mengelola makanan. Sekali lagi, persoalan stunting di Kalimantan Utara ini dapat diatasi,” pungkasnya.
Pada akhir kegiatan, Wagub Yansen dan ketua TPPS dari Kabupaten/Kota melakukan penandatanganan MoU untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting tahun 2023. (dkisp)///
Baca juga: Komitmen bersama untuk wujudkan Pemilu Damai 2024
Baca juga: Pemprov dan KPK gelar koordinasi pencegahan korupsi
Baca juga: Raih penghargaan apresiasi tokoh Indonesia
Baca juga: Gubernur sambut baik sinergitas ISEI Tarakan
Baca juga: Siapkan langkah antisipasi kenaikan harga beras
Baca juga: Upaya tekan kemiskinan, Gubernur apresiasi Tim SKALA
Kehadiran seluruh ketua TPPS dan tim pembahas kabupaten/kota se-Kaltara menjadi perhatian Wagub, mengingat kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Stunting. Ini juga merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan 8 aksi konvergensi untuk mempercepat penurunan stunting.
"Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas partisipasi seluruh kab/kota dalam menyukseskan kegiatan ini," ujar pria yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kaltara.
Seperti diketahui bersama, persoalan stunting merupakan prioritas nasional. Bahkan Presiden Joko Widodo menargetkan angka prevalensi stunting mencapai 14 persen pada tahun 2024 dan pada tahun 2030, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuannya adalah membuat Indonesia bebas dari stunting, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa apa yang kita sampaikan bukanlah semata narasi atau diksi untuk memberi sebuah keyakinan bahwa kita bekerja. Tapi sebagai mana yang tadi saya sampaikan bahwa stunting menjadi suatu yang mendasar, sangat penting, strategis. Jadi saya garis bawahi untuk kita semua mendasar, sangat penting, dan strategis. Karena permasalahan stunting ini melekat pada status manusia. Mengindetifikasi standar manusia, normal manusia, nilai hidup manusia. Dan tentu kita semua sebagai aparat penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik, tidak menyederhanakan tekat pemerintah kita,” terangnya.
Ia mengatakan pentingnya hal ini, sebab pemerintah telah menetapkan target yang harus tercapai pada tahun 2024, yaitu angka prevalensi stunting sebesar 14 persen.
Tentu, dalam konteks ini, kita tidak hanya fokus pada angka persentasenya. Bagi kita yang hadir di sini, tujuannya adalah mewujudkan aspirasi negara kita. Saya tidak ingin membicarakan hal-hal yang formal karena acara ini sudah diatur dengan baik. Tetapi, yang ingin saya tekankan adalah kerangka kerja kita," katanya.
Menurutnya, kerangka kerja ini merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip dasar negara Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, ia mengajak kita untuk bersatu dalam pemikiran. Tujuannya adalah untuk memberikan kepada bangsa dan negara, di mana semua rakyat Indonesia dapat menikmati berkah yang Tuhan berikan setiap harinya.
"Inilah yang menurut saya menjadi bukti komitmen kita, komitmen yang berkualitas. Pekerjaan kita tidak sekadar berhubungan dengan administrasi atau retorika semata. Bukan hanya tentang melakukan pekerjaan atau mencapai hasil, tetapi juga tentang benar-benar merasakan dinamika masyarakat yang menikmati kesejahteraan. Menurut saya, inilah yang sangat penting," ungkapnya.
Berkaitan dengan target penurunan stunting di Kaltara ke 14 persen pada tahun depan, mengalami kemajuan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. Angka stunting turun dari 27,5 menjadi 21,1, dan saat ini berada pada 17,5 persen. Dengan demikian, tinggal 3 persen lagi untuk mencapai target tersebut.
"Apabila kita bisa bekerja sama dan bergerak bersama, saya yakin tiga persen tersebut dapat dicapai. Namun, yang lebih penting dari sekadar target adalah perbaikan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, perhatian utama saya bukanlah tentang targetnya, yang saya kuatirkan tidak ada gerakan yang dapat kita lakukan melalui tekad kuat,” jelasnya.
"Namun, jika semua kabupaten/kota memiliki tekad, saya yakin karena pada dasarnya tidak ada masyarakat yang tidak menginginkan yang terbaik. Intinya adalah membangun pikiran tersebut," tambahnya.
Pikiran yang dimaksud Wagub Yansen adalah masyarakat yang berkualitas terhadap kesehatan lingkungannya, caranya mengubah perilaku dan membangun keyakinanya. Dengan demikian, potensi yang sangat besar di Kaltara ini seperti ketersediaan hasil bumi bisa dikelola dan dikonsumsi.
Selain itu perbaikan institusi kelambagaan tidak hanya ditatanan birokrasi semata, tetapi harus turun ke bawah. “Penguatannya di bawah. Nah, pergerakan di bawah ini yang mungkin mengubah,” lanjutnya.
Ia juga berpesan kepada masyarakat, bahwa penguatan di masyarakat adalah hal yg utama. Bangun kesadaran itu. “Ubahlah cara pandang. Jika saya menggambarkan situasi seperti ini, jika masyarakat dapat hidup dalam kondisi sederhana, mengapa kita tidak bisa menciptakan kondisi yang luar biasa? Kita harus membangun pemikiran yang luar biasa ini. Bagaimana memilih makanan, bagaimana mengelola makanan. Sekali lagi, persoalan stunting di Kalimantan Utara ini dapat diatasi,” pungkasnya.
Pada akhir kegiatan, Wagub Yansen dan ketua TPPS dari Kabupaten/Kota melakukan penandatanganan MoU untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting tahun 2023. (dkisp)///
Baca juga: Komitmen bersama untuk wujudkan Pemilu Damai 2024
Baca juga: Pemprov dan KPK gelar koordinasi pencegahan korupsi
Baca juga: Raih penghargaan apresiasi tokoh Indonesia
Baca juga: Gubernur sambut baik sinergitas ISEI Tarakan
Baca juga: Siapkan langkah antisipasi kenaikan harga beras
Baca juga: Upaya tekan kemiskinan, Gubernur apresiasi Tim SKALA