Tanjung Selor (ANTARA) - Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum, menemui Tim Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA).
Pertemuan ini berbarengan dengan Rapat Scoping Mission Kaltara oleh Direktorat PKPM Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Senin (28/8).
Hadir mendampingi Gubernur, Staf Ahli Bidang Aparatur Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan, Syahrullah Mursalin bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Bertius.
Gubernur memberikan apresiasi kepada Bappenas dan Tim SKALA yang berada di Kaltara selama 9 hari untuk melakukan koordinasi kepada Forkopimda Kaltara.
“Bahwa permasalahan kemiskinan merupakan kemasan bersama yang menjadi prioritas nasional bahkan pimpinan kita Presiden Joko Widodo menargetkan tidak ada lagi kemiskinan ekstrim atau nanti pada tahun 2024 itu bisa turun untuk kemiskinan,”kata Gubernur.
Dimana kondisi kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 masih berkisar antara 9,36 persen dengan angka kemiskinan ekstrim berada di angka 1,12 persen.
Sehingga disisa waktu yang ada pemerintah berupaya menekan angka kemiskinan. Untuk kemiskinan di Pulau Kalimantan pada Maret tahun 2023 sebesar 6,45 persen (masih di bawah nasional) dengan angka kemiskinan ekstrim masih ada juga sebesar 0,63 persen.
“Pentingnya untuk kita memahami bahwa menghapus kemiskinan memerlukan kerja bersama dari berbagai pihak baik pemerintah, organisasi non pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dengan menerapkan langkah yang tepat seperti kebijakan publik,”katanya.
Komitmen itu dituangkan dalam Pergub Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kaltara Tahun 2021 hingga 2026.
Di mana, kata Gubernur, pergub ini memberikan penguatan kerangka substansi melalui intervensi pendanaan dalam upaya penghapusan kemiskinan di Kaltara.
Gubernur menjelaskan, Kaltara memiliki potensi yang cukup besar dari sumber daya alam. Mulai dari perikanan hingga pertanian diyakini gubernur dapat menambah devisa. Hal itu dapat diraih melalui program Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).
Untuk diketahui SKALA ialah program Kemitraan Ausralia – Indonesia untuk meningkatkan Akselerasi Layanan Dasar selama 8 tahun dimulai pada bulan Nopember 2022.
SKALA difokuskan pada penguatan elemen strategis sistem pemerintahan daerah di Indonesia dan mendukung pemangku kepentingan utama secara nasional serta meningkatkan bebragai terobosan program kemitraan Australia – Indonesia sebelumnya seperti (ACCESS, LOGIKA, ANTARA, AIP – D dan KOMPAK. (dkisp)
Baca juga: Persiapan HUT ke-11, Pemprov bakal gelar hiburan rakyat
Baca juga: Fokus peningkatan produk unggulan daerah
Baca juga: Fokus peningkatan produk unggulan daerah
Baca juga: Kampanye optimalisasi Timbang Bulan Posyandu Menuju Generasi Bebas Stunting
Baca juga: Program Beasiswa Kaltara Unggul dibuka untuk 7.000 penerima
Baca juga: Pemprov Kaltara hadiri seminar OJK
Pertemuan ini berbarengan dengan Rapat Scoping Mission Kaltara oleh Direktorat PKPM Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Senin (28/8).
Hadir mendampingi Gubernur, Staf Ahli Bidang Aparatur Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan, Syahrullah Mursalin bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Bertius.
Gubernur memberikan apresiasi kepada Bappenas dan Tim SKALA yang berada di Kaltara selama 9 hari untuk melakukan koordinasi kepada Forkopimda Kaltara.
“Bahwa permasalahan kemiskinan merupakan kemasan bersama yang menjadi prioritas nasional bahkan pimpinan kita Presiden Joko Widodo menargetkan tidak ada lagi kemiskinan ekstrim atau nanti pada tahun 2024 itu bisa turun untuk kemiskinan,”kata Gubernur.
Dimana kondisi kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 masih berkisar antara 9,36 persen dengan angka kemiskinan ekstrim berada di angka 1,12 persen.
Sehingga disisa waktu yang ada pemerintah berupaya menekan angka kemiskinan. Untuk kemiskinan di Pulau Kalimantan pada Maret tahun 2023 sebesar 6,45 persen (masih di bawah nasional) dengan angka kemiskinan ekstrim masih ada juga sebesar 0,63 persen.
“Pentingnya untuk kita memahami bahwa menghapus kemiskinan memerlukan kerja bersama dari berbagai pihak baik pemerintah, organisasi non pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Dengan menerapkan langkah yang tepat seperti kebijakan publik,”katanya.
Komitmen itu dituangkan dalam Pergub Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Kaltara Tahun 2021 hingga 2026.
Di mana, kata Gubernur, pergub ini memberikan penguatan kerangka substansi melalui intervensi pendanaan dalam upaya penghapusan kemiskinan di Kaltara.
Gubernur menjelaskan, Kaltara memiliki potensi yang cukup besar dari sumber daya alam. Mulai dari perikanan hingga pertanian diyakini gubernur dapat menambah devisa. Hal itu dapat diraih melalui program Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).
Untuk diketahui SKALA ialah program Kemitraan Ausralia – Indonesia untuk meningkatkan Akselerasi Layanan Dasar selama 8 tahun dimulai pada bulan Nopember 2022.
SKALA difokuskan pada penguatan elemen strategis sistem pemerintahan daerah di Indonesia dan mendukung pemangku kepentingan utama secara nasional serta meningkatkan bebragai terobosan program kemitraan Australia – Indonesia sebelumnya seperti (ACCESS, LOGIKA, ANTARA, AIP – D dan KOMPAK. (dkisp)
Baca juga: Persiapan HUT ke-11, Pemprov bakal gelar hiburan rakyat
Baca juga: Fokus peningkatan produk unggulan daerah
Baca juga: Fokus peningkatan produk unggulan daerah
Baca juga: Kampanye optimalisasi Timbang Bulan Posyandu Menuju Generasi Bebas Stunting
Baca juga: Program Beasiswa Kaltara Unggul dibuka untuk 7.000 penerima
Baca juga: Pemprov Kaltara hadiri seminar OJK