Pemkab Malinau Rancang Perluasan Proteksi Pekerja Informal Lokal

Jumat, 8 Mei 2026 22:54 WIB

Jajaran Pemerintah Kabupaten Malinau saat menggelar rapat koordinasi rencana optimalisasi jaminan sosial di Kantor Bupati, Kabupaten Malinau, Kaltara pada Kamis (7/5/2026). (IST)

Malinau (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau tengah menyusun langkah strategis guna memperkuat jaring pengaman sosial bagi tenaga kerja lokal melalui penguatan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan.

Upaya ini dirancang untuk mengikis kesenjangan antara potensi jumlah pekerja dengan angka kepesertaan aktif yang saat ini dinilai masih memerlukan akselerasi signifikan, terutama pekerja pada sektor informal atau pekerja mandiri.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau, Agustinus, telah menginstruksikan jajaran instansi terkait untuk segera melakukan pendataan menyeluruh di lapangan.

Menurutnya, pemetaan yang valid akan menjadi fondasi bagi keberhasilan program proteksi sosial ini di masa mendatang.
Ia menegaskan bahwa konsentrasi pemerintah saat ini adalah memprioritaskan sektor informal, terutama para petani.

"Masih perencanaan dulu, Rencana pendanaan diproyeksikan bakal memanfaatkan alokasi Dana Bagi Hasil sawit sebagai instrumen utama pembiayaan kesejahteraan pekerja, khususnya yang informal," ungkap Agustinus saat mewakili Sekda Malinau pada Rakoor bersama BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (7/5/).

Pemerintah daerah saat ini sedang mengintensifkan pemetaan data yang menyasar para pekerja bukan penerima upah agar distribusi jaminan perlindungan sosial dapat terealisasi secara akurat.

Langkah awal ini sangat krusial guna memastikan bahwa bantuan iuran yang direncanakan dapat menyentuh segmen masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan.

"Sesuai dengan regulasi yang ada, sebagian dari dana tersebut memang diperbolehkan untuk dialokasikan pada program pembangunan manusia. Untuk awal kita sisir data-data dulu, agar bisa memetakan kebijakan apa saja yang dibutuhkan," katanya.

Petani sawit dijadwalkan menjadi kelompok utama yang akan merasakan manfaat dari skema pembiayaan tersebut.
Proses verifikasi data dilakukan secara komprehensif dengan menyisir berbagai kategori profesi, mulai dari perangkat desa, pengurus rukun tetangga, hingga komunitas nelayan.

Pemkab Malinau bertekad agar seluruh elemen pekerja lokal secara bertahap dapat terlindungi oleh sistem jaminan sosial yang mumpuni.

Pihaknya berharap melalui rencana strategis ini, para pejuang ekonomi di Bumi Intimung dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih tenang karena adanya dukungan proteksi dari pemerintah daerah, urainya saat mengakhiri paparan dalam pertemuan tersebut.
Baca juga: Pemkab Malinau dorong kemandirian pangan melalui pemberdayaan petani lokal