Tarakan (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan kerja sama yang tertuang dalam dokumen kerjasama dengan Perwakilan Bank Indonesia Kaltara , Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kaltara serta Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Kaltara di Tarakan, Rabu (20/3).
"Hal tersebut dilakukan dalam upaya mendukung pembangunan regional yang berkelanjutan," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara Sakop di Tarakan, Kamis.
Kerjasama tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antara berbagai
pemangku kepentingan dalam mendukung kebijakan pembangunan regional Provinsi Kaltara.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara akan bekerja sama dengan Bank Indonesia, BPS, BPKP, dan akademisi untuk meningkatkan analisis fiskal dan makroekonomi regional.
Hal ini akan memungkinkan penyusunan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan negara di daerah di Provinsi Kaltara.
Kerja sama ini juga akan memungkinkan pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan dan kajian oleh anggota Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) Tingkat Daerah.
"Dengan demikian, nota kesepahaman ini diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara berbagai pihak terkait dalam mendukung pembangunan regional yang berkelanjutan," kata Sakop.
Sinergi dan kolaborasi antar lembaga dan akademisi merupakan langkah yang penting dalam menciptakan harmonisasi kebijakan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Serta mendorong peningkatan kualitas kebijakan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, nota kesepahaman ini
diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam mendukung pembangunan regional yang berkelanjutan dan inklusif.
Dia menjelaskan komitmen tinggi para pihak terus bekerja sama guna menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi Kaltara.
Sinergi yang kuat antara pihak diharapkan pembangunan regional dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, serta mewujudkan sinergi dan kolaborasi dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kaltara.
Baca juga: DBH Pajak Daerah di Kaltara Naik 15 Persen
Baca juga: DJP ingatkan penipuan tagihan pajak, tak pernah kirim dokumen APK
"Hal tersebut dilakukan dalam upaya mendukung pembangunan regional yang berkelanjutan," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara Sakop di Tarakan, Kamis.
Kerjasama tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi antara berbagai
pemangku kepentingan dalam mendukung kebijakan pembangunan regional Provinsi Kaltara.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara akan bekerja sama dengan Bank Indonesia, BPS, BPKP, dan akademisi untuk meningkatkan analisis fiskal dan makroekonomi regional.
Hal ini akan memungkinkan penyusunan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan negara di daerah di Provinsi Kaltara.
Kerja sama ini juga akan memungkinkan pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan dan kajian oleh anggota Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) Tingkat Daerah.
"Dengan demikian, nota kesepahaman ini diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif antara berbagai pihak terkait dalam mendukung pembangunan regional yang berkelanjutan," kata Sakop.
Sinergi dan kolaborasi antar lembaga dan akademisi merupakan langkah yang penting dalam menciptakan harmonisasi kebijakan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Serta mendorong peningkatan kualitas kebijakan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, nota kesepahaman ini
diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam mendukung pembangunan regional yang berkelanjutan dan inklusif.
Dia menjelaskan komitmen tinggi para pihak terus bekerja sama guna menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi Kaltara.
Sinergi yang kuat antara pihak diharapkan pembangunan regional dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, serta mewujudkan sinergi dan kolaborasi dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kaltara.
Baca juga: DBH Pajak Daerah di Kaltara Naik 15 Persen
Baca juga: DJP ingatkan penipuan tagihan pajak, tak pernah kirim dokumen APK