Tanjung Selor (ANTARA) - Layanan Dokter Terbang yang kini bernama Program Layanan Dokter Terbang Kalimantan Utara (Prolanteraku) telah menjadi pusat perhatian skala nasional dan khususnya masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara). 

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, H. Usman, SKM, M.Kes., mengungkapkan Program Prolanteraku yang telah berjalan sangat baik dan mendapat respon positif dari masyarakat Kaltara, Selasa (21/5). 

“Tahun 2024 ini program Prolanteraku tetap jalan, dengan 15 lokasi dengan anggaran sekitar 1,5 M,”bebernya. 

Hal ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kaltara yakni membangun Kaltara Berubah, Maju dan Sejahtera, telah dicanangkan dan dijalankan guna memudahkan masyarakat daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya tindakan spesialis secara tepat, akurat dan gratis. 

Terdapat 29 kecamatan di Kaltara yang masuk dalam kategori DTPK sehingga layanan kesehatan harus maksimal. “Kita akan rencanakan lagi pada tanggal 30 Mei 2024 ini untuk memberikan pelayanan di wilayah Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan,” jelasnya. 

Kadinkes menerangkan dalam menjalankan program ini di daerah, petugas akan meninjau lebih dulu melihat kondisi masyarakat di lapangan sehingga bisa memastikan pelayanan menjadi tepat sasaran. 

“Biasa kita melihat kondisi di lapangan, misalkan banyak penyakit dalam atau penyakit mata maka kita akan bawa dokter spesialis berkaitan dengan itu,” kata Usman. 

Dengan inovasi ini gerakan jemput bola, mendatangi masyarakat dengan mendatangkan dokter spesialis supaya masyarakat yang membutuhkan bisa merasakan pelayanan spesialis. 

Pada tahun 2023 realisasinya hampir 100 persen setiap jangkauannya dengan menambah 15 lokasi baru, Usman mengupayakan tahun ini akan menambah lokasinya dan masih berkoordinasi dengan pihak terkait. 

Program Prolanteraku telah meraih Top 5 OAPSI dalam rangka lomba Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji KIPP 2023 oleh Kemenpan RB. 

“Kita berharap program ini tetap berjalan, karena salah satu permasalahan di daerah adalah sulitnya akses untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang sama dengan di perkotaan,” tuntasnya.(dkisp)

Baca juga: Provinsi Kaltara Kirim 2 Kader Pemuda Bela Negara
Baca juga: Upaya Rehabilitasi Mangrove, Gubernur Ikuti Workshop Persiapan MoU dengan Kemenko Marves
Baca juga: Pemprov Kaltara Fasilitasi 5.660 Sertifikat Tanah di Wilayah Perbatasan
Baca juga: Revisi RTRWP Kaltara Diharapkan Rampung Tahun Ini