Tarakan (ANTARA) - Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) hadir untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan dan mewujudkan visi Kaltara 2045. 

“SKALA bersama pemerintah provinsi  bekerja keras dan mencari cara untuk mengupayakan berbagai langkah untuk menurunkan kemiskinan, mengatasi kesenjangan dan membuka akses bagi kelompok perempuan, disabilitas dan rentan,” kata Sekprov Kaltara Suriansyah pada acara Pertemuan Komite Program Provinsi dan Lokakarya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Program SKALA 2024 – 2025 Kalimantan Utara, di Hotel Luminor di Tanjung Selor, Kamis.

Suriansyah menjelaskan program SKALA sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”. 

Ada beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kaltara seperti masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) ditandai nilai IPM dibawah rata – rata nasional. 

Kondisi geografis dengan bentang alam yang luas menyebabkan rendahnya daya saing dan tingginya kesenjangan antar wilayah, belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan SDM untuk mendukung pembangunan. 

Lebih lanjut Sekprov mengatakan salah satu program kerjasama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Australia, SKALA telah memberikan banyak manfaat bagi Pemprov Kaltara dalam rangka meningkatkan pendapatan, akses terhadap layanan dasar dan pemberdayaan perempuan. 

“Kami berharap selama pelaksanaan program yang direncanakan 8 tahun, SKALA bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat terus bersinergi erat dan berkontribusi dalam membantu pemerintah Kalimantan Utara mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” katanya.

Untuk informasi Program SKALA adalah program kemitraan Australia – Indonesia, telah berjalan selama 8 tahun dimulai pada bulan november 2022, dengan alokasi anggaran mencapai AUD 160 juta atau sekitar Rp1,5 triliun. 

SKALA berfokus dalam penguatan elemen strategis di sistem pemerintahan daerah di Indonesia, seperti Manajemen Keuangan Publik (PFM), Standar Pelayanan Minimal (SPM), perencanaan, penganggaran dan kepemimpinan lokal serta memperkuat perspektif dan pengarusutamaan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan lnklusi Sosial). 

Turut hadir dalam pertemuan perwakilan Kemenkeu, Muhammad Zikra, perwakilan Kemendagri Agus Setiawan, perwakilan Bappenas RI Rafdi Fadhil, Unit Leader of Decentralised Governance Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia Astrid Kartika, Tim Leader Program SKALA Petra Karetji, Plh. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kaltara Burhanuddin,  Kepala Bappeda dan Litbang Kaltara Bertius.

Baca juga: Pemerintah Persiapkan Rangkaian Seleksi Komisioner KPID Kaltara
Baca juga: Gubernur rencanakan peningkatan kualitas gedung Pemprov Kaltara