Tanjung Selor (ANTARA) - Pemprov Kaltara bersama jajaran TNI/Polri, Tim Penggerak PKK, BUMN bersatu melaksanakan aksi penanganan stunting yang ditandai dengan peluncuran kegiatan Intervensi Serentak Percepatan Penurunan Stunting 2024.
“Kehadiran semua pihak menunjukkan keseriusan bersama menurunkan stunting atautengkes di Kaltara,” kata Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang, di Tarakan, Kamis.
Selain dihadiri Gubernur Kaltara, berbagai pihak terkait seperti perwakilan TNI, Polri, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat hadir dalam kegiatan ini.
Menyadari urgensi penanggulangan tengkes, Pemerintah menargetkan penurunan angkanya hingga 14 persen pada 2024 ini. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan intervensi yang terencana dan terkoordinasi.
Ia optimistis kegiatan ini bisa menggalang komitmen dan tindakan bersama seluruh pihak terkait agar program penurunan tengkes berjalan secara efektif dan efisien.
Ia menekankan sepuluh poin penting dalam upaya pencegahan tengkes di Kaltara, antara lain dengan tindakan pencegahan serta pendampingan calon pengantin, ibu hamil, dan bayinya.
Selanjutnya, kata dia, semua bayi harus diukur dan ditimbang secara rutin di Posyandu untuk memantau pertumbuhan mereka menggunakan alat antropometri yang standar.
Menurut Gubernur, Posyandu adalah ujung tombak dalam pemantauan dan pencegahan tengkes sehingga tenaga kesehatan dan kader mesti berperan aktif dan terus meningkatkan kapasitas dalam memberikan layanan terbaik.
Selain itu, menurutnya, kolaborasi banyak pihak menjadi hal penting. Pencegahan tengkes memerlukan kerja sama kuat antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, media, perguruan tinggi, perusahaan, dan masyarakat.
“Tim Penggerak PKK, penyuluh KB, bidan, kader, dan tim pendamping keluarga beserta tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, perlu terus bergerak memberikan edukasi pada masyarakat,” tegas Gubernur.
Ia juga mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Kaltara terus melaksanakan program pencegahan tengkes, dengan mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk mendukung intervensi serentak pencegahan stunting.
Sebelumnya Gubernur Zainal, di Kota Tarakan, Rabu (29/5/2024) mengungkapkan prevalensi stunting di Provinsi Kaltara secara konsisten menunjukkan penurunan, dari 27,5 persen pada 2021 menjadi 22,1 persen pada 2022, dan 17,4 persen pada 2023.
“Prevalensi stunting pada 2023 itu sudah berada di bawah prevalensi nasional yaitu 21,5 persen dan rujukan batas maksimal Organisasi kesehatan Dunia (WHO) yaitu 20 persen,” sebutnya.
Catatan tersebut disampaikan Gubernur Kaltara pada kegiatan Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting 2024 bertajuk “Penguatan Percepatan Penurunan Stunting melalui Intervensi Serentak Pencegahan Stunting”.
“Kehadiran semua pihak menunjukkan keseriusan bersama menurunkan stunting atautengkes di Kaltara,” kata Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang, di Tarakan, Kamis.
Selain dihadiri Gubernur Kaltara, berbagai pihak terkait seperti perwakilan TNI, Polri, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat hadir dalam kegiatan ini.
Menyadari urgensi penanggulangan tengkes, Pemerintah menargetkan penurunan angkanya hingga 14 persen pada 2024 ini. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan intervensi yang terencana dan terkoordinasi.
Ia optimistis kegiatan ini bisa menggalang komitmen dan tindakan bersama seluruh pihak terkait agar program penurunan tengkes berjalan secara efektif dan efisien.
Ia menekankan sepuluh poin penting dalam upaya pencegahan tengkes di Kaltara, antara lain dengan tindakan pencegahan serta pendampingan calon pengantin, ibu hamil, dan bayinya.
Selanjutnya, kata dia, semua bayi harus diukur dan ditimbang secara rutin di Posyandu untuk memantau pertumbuhan mereka menggunakan alat antropometri yang standar.
Menurut Gubernur, Posyandu adalah ujung tombak dalam pemantauan dan pencegahan tengkes sehingga tenaga kesehatan dan kader mesti berperan aktif dan terus meningkatkan kapasitas dalam memberikan layanan terbaik.
Selain itu, menurutnya, kolaborasi banyak pihak menjadi hal penting. Pencegahan tengkes memerlukan kerja sama kuat antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, media, perguruan tinggi, perusahaan, dan masyarakat.
“Tim Penggerak PKK, penyuluh KB, bidan, kader, dan tim pendamping keluarga beserta tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, perlu terus bergerak memberikan edukasi pada masyarakat,” tegas Gubernur.
Ia juga mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Kaltara terus melaksanakan program pencegahan tengkes, dengan mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk mendukung intervensi serentak pencegahan stunting.
Sebelumnya Gubernur Zainal, di Kota Tarakan, Rabu (29/5/2024) mengungkapkan prevalensi stunting di Provinsi Kaltara secara konsisten menunjukkan penurunan, dari 27,5 persen pada 2021 menjadi 22,1 persen pada 2022, dan 17,4 persen pada 2023.
“Prevalensi stunting pada 2023 itu sudah berada di bawah prevalensi nasional yaitu 21,5 persen dan rujukan batas maksimal Organisasi kesehatan Dunia (WHO) yaitu 20 persen,” sebutnya.
Catatan tersebut disampaikan Gubernur Kaltara pada kegiatan Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting 2024 bertajuk “Penguatan Percepatan Penurunan Stunting melalui Intervensi Serentak Pencegahan Stunting”.