Tanjung Selor (ANTARA) - Kesbangpol Kaltara bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar menggelar "Focus Group Discussion/FGD" Penyusunan Peta Rawan Konflik Kalimantan Utara di Tanjung Selor, Kamis (12/9/2024).
Kegiatan di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, dibuka oleh Robby Yuridi Hatman, Staf ahli bidang hukum, kesatuan bangsa dan pemerintahan Kaltara mewakili Gubernur Kalimantan Utara.
"Kegiatan ini penting karena keamanan dan stabilitas sangat dibutuhkan untuk mendukung lancarnya program-program pembangunan di salah satu provinsi termuda di Indonesia yang tengah mengalami perkembangan yang dinamis, " ujarnya.
Selain itu, untuk mewujudkan pertumbuhan, pemerataan pembangunan dan perkembangan kalimantan utara, hal penting lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah tentang kondusivitas keamanan.
"Menyadari begitu rumitnya persoalan konflik ini, pemerintah provinsi kalimantan utara perlu untuk menyusun peta rawan konflik kalimantan utara, di antaranya adalah dengan melalui proses FGD pada hari ini," paparnya.
Seminar awal penyusunan peta rawan konflik yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 juli 2024 di Unhas Makassar.
Penyusunan peta rawan konflik kalimantan utara dimaksudkan untuk memetakan potensi-potensi konflik yang ada di provinsi itu dan melakukan pendataan peristiwa konflik yang pernah terjadi dengan tujuan terciptanya pedoman pencegahan konflik melalui peta rawan konflik di Kaltara.
"Provinsi kalimantan utara sangat memerlukan peta rawan konflik ini sebagai bentuk antisipasi pencegahan terjadinya peristiwa konflik di provinsi kalimantan utara. adanya peta ini juga dapat membantu memaksimalkan fungsi badan kesatuan bangsa dan politik dalam hal cegah dini dan deteksi dini atas potensi konflik yang dapat terjadi di provinsi kalimantan utara, " ujarnya.
Mewakili Unhas, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M. Phil.,Ph.D yang juga Sekretaris Universitas Hasanuddin
mengatakan bahwa di Unhas, mereka memiliki pusat Studi konflik.
"Kiprahnya sangat besar, khususnya di daerah timur. Potensi konflik di Indonesia ini selalu ada. Dengan metodologi kami, kami akan mengembangkan data dan informasi untuk pembuatan peta rawan konflik, " katanya.
"Kami meminta data data terkait penyusunan peta rawan konflik ini. Data-data ini akan sangat bermanfaat bagi kami tim Unhas yang akan menyusun peta rawan konflik ini, " Imbuh dia.
Acara tersebut dihadiri antara lain Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, sejumlah forum kemasyarakatan termasuk Forum Koordinasi Pencegahan Teroris (FKPT) Kaltara serta delegasi dari lima kabupaten/kota se-Kaltara.
Baca juga: BNPT Youth of Festival 2024: Menguatkan Semangat Nasionalisme Pemuda Gorontalo
Baca juga: Eddy Hartono dilantik jadi Kepala BNPT, lulusan Akademi Kepolisian 1990 berpengalaman di Reserse